Jakarta - PDI Perjuangan akan tetap melakukan upaya koalisi dengan partai politik lain terutama Golkar. Namun jika niat koalisi dengan Golkar tidak bisa terealisir maka PDI Perjuangan akan menggandeng PKS.
“Partai setuju agar saya mendekati Golkar, kalau kemudian Golkar tidak mau maka kita bisa ajak PKS sehingga selamat negeri ini. Jika Golkar tidak mau, kita tidak ingin ganggu Golkar apalagi kita punya pelajaran sebelumnya,”tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik kiemas pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menambahkan, jika Golkar tidak mau berkoalisi dengan PDIP, maka pihaknya sudah menyiapkan plan “B”. “Kita bisa berkoalisi dengan partai lain seperti PKS,”jelasnya.
Menyinggung soal figure pendamping Megawati dalam pilpres mendatang, Taufik mengatakan jika memang PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar maka pilihan siapa yang akan menjadi cawapres akan diserahkan kepada Golkar.“Itu terserah Golkar, nanti kalau kita yang milih bisa tidak jadi,”tandasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan tidak ada satu partai politikpun yang akan mampu menjalankan pemerintahan sendirian. Untuk itu koalisi merupakan suatu keharusan. “Di Indonesia ini jangan ada yang GR akan menang sendiri, harus bersama-sama, PDIP juga tidak akan bisa menang sendirian. Tanpa koalisi tidak akan satu presidenpun yang mampu mengelola negeri ini. Tidak akan mungkin PDIP mencalonkan wakil presiden dari dalam PDIP,”ungkapnya.(Gahar)
Jumat, 24 Oktober 2008
Kamis, 23 Oktober 2008
TAUFIK KIEMAS SIAP DIBERHENTIKAN DARI DPR
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik kiemas akan siap jika Badan Kehormatan DPR akan memberhentikan dirinya sebagai anggota DPR RI. Sebelumnya mantan anggota Fraksi PDIP Agus Condro melaporkan Taufik Kiemas ke BK DPR karena jarang hadir di DPR RI.
“Salah saya adalah terlalu sering mengunjungi konsituen. Jadi kalau BK DPR memutuskan saya tidak patut menjadi anggota DPR akan saya terima,”aku Taufik dalam jumpa pers di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menegaskan dirinya tidak ingin membuat partainya repot karena dirinya.”Saya seperti yang lain tidak akan menyandera karena tindakan saya,”tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan apa yang dilakukan Taufik Kiemas selama ini adalah merupakan bagian dari penusagan fraksi dan partai antara lain menemui konstituen. Selain itu, lanjut dia, ketidakhadiran Taufik Kiemas di DPR dikarenakan yang bersangkutan sakit dalam waktu lama.
“Soal kehadiran pak Taufik di DPR termasuk masih lumayan, apalagi beliau sakit lama,”bela Tjahjo.
Tjahjo berpendapat anggota DPR bukan pegawai DPR yang harus selalu hadir di DPR.Taufik sendiri, kata Tahjo masih hadir dalam setiap pengambilan keputusan di paripurna beliau. (Gahar)
“Salah saya adalah terlalu sering mengunjungi konsituen. Jadi kalau BK DPR memutuskan saya tidak patut menjadi anggota DPR akan saya terima,”aku Taufik dalam jumpa pers di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menegaskan dirinya tidak ingin membuat partainya repot karena dirinya.”Saya seperti yang lain tidak akan menyandera karena tindakan saya,”tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan apa yang dilakukan Taufik Kiemas selama ini adalah merupakan bagian dari penusagan fraksi dan partai antara lain menemui konstituen. Selain itu, lanjut dia, ketidakhadiran Taufik Kiemas di DPR dikarenakan yang bersangkutan sakit dalam waktu lama.
“Soal kehadiran pak Taufik di DPR termasuk masih lumayan, apalagi beliau sakit lama,”bela Tjahjo.
Tjahjo berpendapat anggota DPR bukan pegawai DPR yang harus selalu hadir di DPR.Taufik sendiri, kata Tahjo masih hadir dalam setiap pengambilan keputusan di paripurna beliau. (Gahar)
Senin, 20 Oktober 2008
TIDAK RELEVAN JIKA PANSUS ORANG HILANG PANGGIL SBY
Jakarta - Partai Demokrat meragukan niat Pansus Orang Hilang yang akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah jenderal guna menyelidiki kasus penculikan sejumlah aktifis pada tahun 1997-1998. Bahkan Partai Demokrat mempertanyakan relevansi jika Pansus juga akan memanggil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“SBY jelas tidak ada hubungannya dengan itu karena posisi SBY adalah asospol kasospol. Kasospolnya kurang lebih Pak Sarwan. Siapapun tahu bahwa kasus orang hilang tidak ada kaitannya dengan SBY,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada wartawan di Jakarta Minggu 19 Oktober 2008.
Menurutnya, masalah penculikan aktifis merupakan perkara hukum. Untuk itu Anas meminta masalah tersebut tidak dibawa kepada masalah politis. “Iitu potensial untuk bias kepentingan. Apalagi menjelang pilpres, jadi menjadi tidak proporsional dan rawan politisasi,”terangnya.
Anas meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memproses masalah tersebut dan jangan sampai berlarut-larut. “Kalau perkaranya lambat di kejaksaan, ya harusnya kejaksaan yang didorong untuk memproses itu. Kita harus ikut membangun supremasi hukum, itu salah satu amanat reformasi,”pintanya.
Anas menambahkan dirinya berharap kasus penculikan aktifis bisa diselesaikan sehingga tidak ada sejarah yang hitam, dan abu-abu, “Biar semuanya terang, tapi sebaiknya dijauhkan dari politisasi. Jangan karena Prabowo dan Wiranto mau jadi capres, perkara ini jadi dipolitisasi. itu tidak baik,”tukasnya. (Gahar).
“SBY jelas tidak ada hubungannya dengan itu karena posisi SBY adalah asospol kasospol. Kasospolnya kurang lebih Pak Sarwan. Siapapun tahu bahwa kasus orang hilang tidak ada kaitannya dengan SBY,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada wartawan di Jakarta Minggu 19 Oktober 2008.
Menurutnya, masalah penculikan aktifis merupakan perkara hukum. Untuk itu Anas meminta masalah tersebut tidak dibawa kepada masalah politis. “Iitu potensial untuk bias kepentingan. Apalagi menjelang pilpres, jadi menjadi tidak proporsional dan rawan politisasi,”terangnya.
Anas meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memproses masalah tersebut dan jangan sampai berlarut-larut. “Kalau perkaranya lambat di kejaksaan, ya harusnya kejaksaan yang didorong untuk memproses itu. Kita harus ikut membangun supremasi hukum, itu salah satu amanat reformasi,”pintanya.
Anas menambahkan dirinya berharap kasus penculikan aktifis bisa diselesaikan sehingga tidak ada sejarah yang hitam, dan abu-abu, “Biar semuanya terang, tapi sebaiknya dijauhkan dari politisasi. Jangan karena Prabowo dan Wiranto mau jadi capres, perkara ini jadi dipolitisasi. itu tidak baik,”tukasnya. (Gahar).
Langganan:
Postingan (Atom)
