ASOPS PANGLIMA TNI :
Cipatat - Sebagai anggota Satgas Kontingen Garuda XXIII-C/UNIFIL prajurit-prajurit TNI yang akan berangkat ke Lebanon harus dapat membedakan antara tugas sebagai penghancur musuh dan pemelihara perdamaian (Peace Keeping Forces). Jadi setiap prajurit harus tahu tugas pokoknya dan menguasai Standar Operating Procedure (SOP) serta Role of Engagement (RoE) yang ditetapkan oleh PBB.
Hal itu disampaikan oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, dihadapan 850 prajurit TNI yang sedang melaksanakan latihan pratugas di Cipatat, Jum’at (24/10).
Meskipun anggota satgas adalah prajurit pilihan yang telah lulus seleksi, namun belum dapat dijadikan jaminan bahwa mereka akan diberangkatkan ke Lebanon . Jika mereka tidak serius berlatih maka Asops berhak mengganti prajurit tersebut, termasuk Dansatgas Letkol Inf. R Haryono. sebagaimana penekanannya, jangan harap kalian akan berangkat tugas ke Lebanon kalau tidak serius melaksanakan latihan, termasuk Dansatgas jika macam-macam akan saya ganti.
Asops tidak bermaksud menakut-nakuti prajuritnya, semua ini dilakukan agar penyiapan Satgas Konga XXIII-C dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan prajurit TNI seperti yang diharapkan oleh PBB. Sebelum tergabung dalam Satgas Konga XXIII-C ini, prajurit TNI harus lulus seleksi yang meliputi tes kesehatan, kesegaran jasmani, kesehatan jiwa, bahasa Inggris, komputer dan mengemudi stir kiri untuk perwira. Pelaksanaan seleksi ini dikoordinir oleh PMPP TNI (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian), yang bertugas menyiapkan prajurit-prajurit TNI yang akan bertugas pada misi perdamaian dunia baik sebagai UN Staff, Military Observer (Milobs) maupun Peace Keeping Forces.
Lebih jauh Asops menekankan kepada seluruh unsur pimpinan agar mengenali anggotanya satu persatu, pengenalan terhadap anggota satgas tidak hanya namanya saja namun tingkah laku dan sifat anggotanya harus dikenali oleh unsur pimpinan. Kalian harus dapat mengenal satu persatu anggotamu, jangan hanya namanya saja, tetapi cara berjalannya, cara batuknya kalian harus kenal, dan semua anggota harus kenal satu sama lain serta peduli antar sesama, kata Asops. Disamping itu Asops juga menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian dunia di Lebanon adalah misi TNI, jadi semua prajurit yang tergabung dalam satgas ini harus merubah mind set nya, tidak ada lagi Kopassus, Raiders, Marinir maupun Paskhas. Kalian disini adalah satu, prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Yon Mekanis Konga XXIII-C.
Di akhir pengarahannya Asops berharap bahwa satgas ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berprestasi seperti satgas terdahulu. Sebagaimana harapannya dihadapan anggota satgas, saya harap kalian berangkat 850 orang dan kembali untuh 850 orang dengan membawa keberhasilan, yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan prajurit Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C. (Gahar)
Kamis, 30 Oktober 2008
4 PASANGAN CAPRES CAWAPRES AKAN RAMAIKAN PILPRES
Jika Syarat 20 Persen Gol
Jakarta - Jika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyepakati syarat 20 persen maka bisa diprediksi akan muncul 4 calon pasangan capres cawapres.
“Maksimal akan ada 4 calon yaitu dua dari parpol besar, satu incumbent dan satu calon alternative,”tegas penelitii senior Center For Electoral Reform (CETRO) Refly Harun dalam sebuah diskusi tentang RUU Pilpres di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2008.
Namun jika syarat 15 persen yang disetujui, prediksi Refly, maksimal akan ada 6 pasangan calon. “Enam pasangan itu bisa berasal dari dua parpol terbesar, incumbent, dan tiga calon alternative,”jelasnya.
Refly berpendapat syarat dukungan 20-25 persen akan mematikan calon-calon lain. Selain itu pilpres akan menjadi tidak menarik karena pilihan yang sangat terbatas.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPR, Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya akan bertahan di angka 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara pemilu legislative. “Angka tersebut sudah tinggi naiknya, dari Pilpres yang lalu cuma 3 persen ke 15 persen, sudah naik 500 persen,”ujarnya beralasan.
Adapun Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly yang juga politisi PDI Perjuangan mengatakan Fraksi PDIP masih membuka peluang kompromi dan bernegosiasi. “Peluang diberikan untuk menghindari voting pada saat pengambilan keputusan di paripurna 29 Oktober mendatang,”jelasnya.(Gahar
Jakarta - Jika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyepakati syarat 20 persen maka bisa diprediksi akan muncul 4 calon pasangan capres cawapres.
“Maksimal akan ada 4 calon yaitu dua dari parpol besar, satu incumbent dan satu calon alternative,”tegas penelitii senior Center For Electoral Reform (CETRO) Refly Harun dalam sebuah diskusi tentang RUU Pilpres di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2008.
Namun jika syarat 15 persen yang disetujui, prediksi Refly, maksimal akan ada 6 pasangan calon. “Enam pasangan itu bisa berasal dari dua parpol terbesar, incumbent, dan tiga calon alternative,”jelasnya.
Refly berpendapat syarat dukungan 20-25 persen akan mematikan calon-calon lain. Selain itu pilpres akan menjadi tidak menarik karena pilihan yang sangat terbatas.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPR, Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya akan bertahan di angka 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara pemilu legislative. “Angka tersebut sudah tinggi naiknya, dari Pilpres yang lalu cuma 3 persen ke 15 persen, sudah naik 500 persen,”ujarnya beralasan.
Adapun Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly yang juga politisi PDI Perjuangan mengatakan Fraksi PDIP masih membuka peluang kompromi dan bernegosiasi. “Peluang diberikan untuk menghindari voting pada saat pengambilan keputusan di paripurna 29 Oktober mendatang,”jelasnya.(Gahar
Selasa, 28 Oktober 2008
PANSUS ORANG HILANG GAGAL UNDANG KORBAN, YLBHI DAN KONTRAS
Jakarta - Niat Pansus Orang Hilang DPR untuk mendengarkan testimony dari korban dan keluarga korban penghilangan orang tahun 1997-1998 dan melakukan audiensi dengan KontraS dan YLBHI batal. Hal tersebut disebabkan mereka yang diundang tersebut tidak hadir memenuhi undangan pansus. Padahal rapat yang dimulai pukul 14.00 wib sempat diskors sampai pukul 15.00 wib.
“Karena korban dan keluarga korban serta para pendamping yang kita undang tidak hadir maka kita tunda besok pukul 10.00 wib di ruang kerja Komisi III DPR,”kata Ketua Pansus Effendi Simbolon sambil menutup rapat, Rabu 22 Oktober 2008.
Sebelumnya sejumlah anggota pansus memberikan tanggapannya seputar ketidakhadiran para undangan dalam rapat pansus. Anggota Pansus dari Fraksi PAN, Azlaini Agus menganggap ketidakhadiran tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas Dewan. “Kita harus melakukan pembahasan secara internal,”saran dia.
Adapun anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabul Harman mensinyalir ketidakhadiran para undangan tersebut memang disengaja.”Mereka tidak mau dimanfaatkan oleh Pansus yang kental dengan nuansa politis.Sebab diaktifkannya kembali Pansus ini menjelang Pemilu 2009 disinyalir dipenuhi muatan politis untuk mengganjal sejumlah jenderal yang menunjukkan gelagat akan maju sebagai presiden pada 2009,”beber dia.
Sedangkan anggota pansus yang juga ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menjelaskan ketidakhadiran KontraS dan YLBHI karena memang kedua lembaga tersebut sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
“KontraS tidak bisa hadir karena dalam waktu bersamaan bersama KASUM tengah mengadakan pertemuan dengan Kapolri. Sedangkan YLBHI baru saja selesai mengikuti persidangan di PN Jakarta Pusat. Jadi, bukan karena mereka tidak mau menghadiri undangan ini,”ungkap Trimed. (Gahar).
“Karena korban dan keluarga korban serta para pendamping yang kita undang tidak hadir maka kita tunda besok pukul 10.00 wib di ruang kerja Komisi III DPR,”kata Ketua Pansus Effendi Simbolon sambil menutup rapat, Rabu 22 Oktober 2008.
Sebelumnya sejumlah anggota pansus memberikan tanggapannya seputar ketidakhadiran para undangan dalam rapat pansus. Anggota Pansus dari Fraksi PAN, Azlaini Agus menganggap ketidakhadiran tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas Dewan. “Kita harus melakukan pembahasan secara internal,”saran dia.
Adapun anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabul Harman mensinyalir ketidakhadiran para undangan tersebut memang disengaja.”Mereka tidak mau dimanfaatkan oleh Pansus yang kental dengan nuansa politis.Sebab diaktifkannya kembali Pansus ini menjelang Pemilu 2009 disinyalir dipenuhi muatan politis untuk mengganjal sejumlah jenderal yang menunjukkan gelagat akan maju sebagai presiden pada 2009,”beber dia.
Sedangkan anggota pansus yang juga ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menjelaskan ketidakhadiran KontraS dan YLBHI karena memang kedua lembaga tersebut sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
“KontraS tidak bisa hadir karena dalam waktu bersamaan bersama KASUM tengah mengadakan pertemuan dengan Kapolri. Sedangkan YLBHI baru saja selesai mengikuti persidangan di PN Jakarta Pusat. Jadi, bukan karena mereka tidak mau menghadiri undangan ini,”ungkap Trimed. (Gahar).
Langganan:
Postingan (Atom)
