Jakarta - AAPG 2008 International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29 Oktober 2008, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists (AAPG) dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia.
Pada acara ini disampaikan sekitar 600 makalah dalam 97 tema yang berbeda, dan terdapat 6 buah tema khusus yang sangat dianggap penting yaitu “Lusi Mud Volcano: Earthquake or Drilling Trigger”. Tema ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 oktober 2008 jam 13.30 waktu setempat.
Pada ruangan tersebut hadir ahli geologi manca negara yang sebagian mereka adalah juga pernah menghadiri pertemuan di London seminggu yang lalu dengan tema yang sama, pertemuan yang sudah berlalu itu menghasilkan suatu pertanyaan besar dan mengerucut pada data pemboran yang harus dikaji dan diperjelas.
Peserta diskusi sekitar 90 ahli tersebut yang tentunya akan memberikan opini yang netral dan obyektif datang tepat waktu dan penuh dengan antusiasme yang tinggi, dan disambut dengan selembar informasi perkembangan terakhir yang dikeluarkan Lapindo. Dimana sebelumnya Lapindo juga telah membagi-bagikan Brosur 6 halaman berwarna dengan kualitas lux yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kepada peserta konferensi.
Selama pertemuan, terdapat 4 (empat) pembicara yaitu Dr.Adriano Mazzini dari Unversitas Oslo seorang ahli Mud Vulcano yang selama ini sangat yakin dengan teori bahwa lumpur lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta.
Nurrochmat Sawolo sebagai ahli pemboran dari lapindo yang mengetahui seluk beluk pemboran di sumur BJP-1 sejak persiapan, pelaksanaan sampai semburan terjadi di Sidoardjo, yang dibantu Bambang Istadi.
Seorang pembicara dari Universitas Curtin Australia yaitu Dr. Mark Tingay ahli gempa yang berpendapat bahwa energi gempa Yogyakarta terlalu kecil sebagai penyebab terjadinya semburan di Sidoardjo.
Prof. Richard Davies dari Universitas Durham Inggris ahli geologi yang bekerjasama dengan ahli pemboran Indonesia yang diwakili oleh Susila Lusiaga dan Rudi Rubiandini dari Institut Teknologi Bandung yang menyampaikan secara detail dan jelas data-data dan bukti selama proses kejadian dilihat dari sisi operasi pemboran.
Sejumlah tidak kurang dari 20 penanya menghangatkan dan mempertajam materi diskusi yang mengarah pada penyebab yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi perdebatan yang melibatkan seluruh opini yang berkembang dan dimoderatori oleh ahli geologi senior dari Australia .
Acara diskusi berjalan sekitar 2,5 jam tersebut diakhiri dengan voting (pengambilan pendapat) oleh seluruh peserta yang hadir untuk memperoleh kepastian pendapat para ahli dunia tersebut dengan menggunakan metoda langsung angkat tangan.
Hasil dari voting tersebut menghasilkan 3 (tiga) suara yang mendukung GEMPA YOGYA sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara menyatakan PEMBORAN sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara menyatakan KOMBINASI Gempa dan Pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) menyatakan belum bisa mengambil opini.
Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoardjo adalah akibat kegiatan Pemboran. (Gahar/Sumber :GMLL (Gerakan Menutup Lumpur Lapindo)).
Minggu, 16 November 2008
Rabu, 05 November 2008
AKSI UNJUK RASA OLEH KELOMPOK AMPM
Jakarta, Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pandeglang Menggugat (AMPM) dipimpin oleh Uday Suhada (selaku Korlap dan Jubir) dan dihadiri sekitar 50 orang peserta pada 31 Oktober 2008, sekitar pukul 10.00 s.d 11.00 Wib, bertempat di Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta Selatan.
Peserta aksi sampai di belakang Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan bus dan selanjutnya melakukan longmarch menuju ke pintu pagar depan Gedung Kejaksaan Agung.
Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Adili Bupati Pandeglang
b. Tangkap Dimyati...!!!
c. Tangkap Bupati Pandeglang = Stabilitas Daerah.
d. Tak Ada Maaf Bagi Penggelap Kas Daerah
e. Bersihkan Kota Pandeglang Dari Tangan Koruptor.
f. SBY, Segera Terbitkan Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
g. Pak Hendrawan, Tindak Oknum Jaksa Penghambat Surat Izin Pemeriksaan Bupati
Pandeglang
h. Jampidsus, Segera Kirim Ke Istana Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
i. JamWas Kejakgung Harus Bertindak, Masa Kirim Surat Sampe 3 Bulan?.
j. Koruptor Pandeglang Kerangkeng Dong....
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh AMPM berisikan antara lain:
a. Mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawas (JamWas)
Kejakgung untuk menindak tegas oknum aparat di jajaran kejaksaan (baik di
KejatiBanten maupun di Kejakgung) yang diduga telah dengan sengaja menghambat
proses pengiriman surat permohonan pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
b. Mendesak Jampidsus Kejakgung agar segera melakukan ekspose dan meneruskan
surat permohonan tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Sekab) untuk selanjutnya
ditandatangani Presiden Republik Indonesia.
c. Mendesak Presiden RI yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk
segera menerbitkan surat ijin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Peserta aksi diperbolehkan masuk ke dalam pagar lingkungan Gedung Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka melalui pertemuan dengan perwakilan dari Kejaksaan Agung.
Apartat kepolisian berjumlah 30 personil didukung 2 kendaraan truk Polri berada dilokasi mengamankan kegiatan AUR. (Toni Nasution)
Peserta aksi sampai di belakang Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan bus dan selanjutnya melakukan longmarch menuju ke pintu pagar depan Gedung Kejaksaan Agung.
Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Adili Bupati Pandeglang
b. Tangkap Dimyati...!!!
c. Tangkap Bupati Pandeglang = Stabilitas Daerah.
d. Tak Ada Maaf Bagi Penggelap Kas Daerah
e. Bersihkan Kota Pandeglang Dari Tangan Koruptor.
f. SBY, Segera Terbitkan Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
g. Pak Hendrawan, Tindak Oknum Jaksa Penghambat Surat Izin Pemeriksaan Bupati
Pandeglang
h. Jampidsus, Segera Kirim Ke Istana Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
i. JamWas Kejakgung Harus Bertindak, Masa Kirim Surat Sampe 3 Bulan?.
j. Koruptor Pandeglang Kerangkeng Dong....
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh AMPM berisikan antara lain:
a. Mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawas (JamWas)
Kejakgung untuk menindak tegas oknum aparat di jajaran kejaksaan (baik di
KejatiBanten maupun di Kejakgung) yang diduga telah dengan sengaja menghambat
proses pengiriman surat permohonan pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
b. Mendesak Jampidsus Kejakgung agar segera melakukan ekspose dan meneruskan
surat permohonan tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Sekab) untuk selanjutnya
ditandatangani Presiden Republik Indonesia.
c. Mendesak Presiden RI yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk
segera menerbitkan surat ijin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Peserta aksi diperbolehkan masuk ke dalam pagar lingkungan Gedung Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka melalui pertemuan dengan perwakilan dari Kejaksaan Agung.
Apartat kepolisian berjumlah 30 personil didukung 2 kendaraan truk Polri berada dilokasi mengamankan kegiatan AUR. (Toni Nasution)
Selasa, 04 November 2008
DPD RENCANAKAN BANGUN LABORATORIUM ANGGARAN
Jakarta - Dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan APBN, Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) berpendapat bahwa produk yang dihasilkan belum cukup optimal. Pertimbangan hanya sebatas kualitatif yang oleh karena itu perlu penajaman dari sisi kuantitatif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu laboratorium yang secara terus-menerus mengkaji data untuk menjawab berbagai hal yang mendasari pertimbangan dan pengawasan DPD RI terhadap APBN dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi salah satu
Demikian kesimpulan dari Rapat Koordinasi Laboratorium Anggaran (Budget Office) DPD RI, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandung , Kamis (16/10). Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat teras Setjen DPD RI dan Staf Ahli PAH IV DPD RI, dipimpin langsung langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran sehingga pembangunan laboratorium anggaran ini perlu direalisasikan.
“Selama ini, pertimbangan dan pengawasan DPD terhadap APBN sebagaimana perintah undang-undang dirasakan oleh DPD RI masih belum optimal; salah satu penyebabnya adalah kurangnya instrument pendukung,” ujar Siti Nurbaya. Walaupun beberapa anggota DPD, lanjut Siti, mengikuti forum musrenbang, tetapi terlihat esensi politik dari keuangan daerah belum dapat ditangkap, dan juga beberapa daerah telah menyerahkan hasil musrenbang kepada DPD tetapi materinya tidak terolah secara konprehensif.
Selain itu, menurut Ibu Sekjen yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ini, ia melihat bahwa konfigurasi fiskal yang dibutuhkan daerah masih belum terpetakan secara memadai dan belum adanya kontrak budget antara pusat dan daerah. Juga, ia menambahkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 sebagai salah satu instrument hukum mengenai Keuangan Negara hanya mengatur mekanisme teknis saja dan kurang memuat esensi politik keuangan daerah, padahal UU ini seharusnya dapat difungsikan sebagai instrument politik yang berpihak pada kepentingan daerah.
”Inilah hal-hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa Laboratorium Anggaran atau Budget Office perlu sekali dibuat,” pungkas Siti Nurbaya.
Sementara itu, Prof. Dr. Herman Haeruman JS, staf ahli PAH IV DPD RI, berpendapat bahwa ada empat issue utama yang berkaitan dengan perosalan ini. “Pertama, usulan program dari daerah lebih didasarkan pada visi dan misi politik dari para pemimpin daerah di saat pilkada.
Kedua, dalam hal asumsi makro hampir selalu tidak dilakukan analisa internal yang mencerminkan kondisi inflasi riil di daerah. Ketiga, alokasi APBN tidak diiringi penilaian terhadap implikasi bagi kemajuan perekonomian daerah, misalnya bagaimana lapangan kerja yang tercipta; APBN memerlukan penilaian dari sisi konsistensi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, diperlukan analisa APBN yang sifatnya by location mengikuti kondisi pada tiap daerah melalui linkage pusat dan daerah,” papar Herman.
Di bagian akhir Rakor, direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Anggaran DPD RI yang akan difungsikan antara lain sebagai database alokasi anggaran, mediasi terhadap sinergitas pembangunan pusat-daerah, dan rekomendasi DPD terhadap APBN dan pengawasannya. Selain itu, Budget office ini dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan aktualisasi DPD-RI. (Gahar).
Demikian kesimpulan dari Rapat Koordinasi Laboratorium Anggaran (Budget Office) DPD RI, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandung , Kamis (16/10). Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat teras Setjen DPD RI dan Staf Ahli PAH IV DPD RI, dipimpin langsung langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran sehingga pembangunan laboratorium anggaran ini perlu direalisasikan.
“Selama ini, pertimbangan dan pengawasan DPD terhadap APBN sebagaimana perintah undang-undang dirasakan oleh DPD RI masih belum optimal; salah satu penyebabnya adalah kurangnya instrument pendukung,” ujar Siti Nurbaya. Walaupun beberapa anggota DPD, lanjut Siti, mengikuti forum musrenbang, tetapi terlihat esensi politik dari keuangan daerah belum dapat ditangkap, dan juga beberapa daerah telah menyerahkan hasil musrenbang kepada DPD tetapi materinya tidak terolah secara konprehensif.
Selain itu, menurut Ibu Sekjen yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ini, ia melihat bahwa konfigurasi fiskal yang dibutuhkan daerah masih belum terpetakan secara memadai dan belum adanya kontrak budget antara pusat dan daerah. Juga, ia menambahkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 sebagai salah satu instrument hukum mengenai Keuangan Negara hanya mengatur mekanisme teknis saja dan kurang memuat esensi politik keuangan daerah, padahal UU ini seharusnya dapat difungsikan sebagai instrument politik yang berpihak pada kepentingan daerah.
”Inilah hal-hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa Laboratorium Anggaran atau Budget Office perlu sekali dibuat,” pungkas Siti Nurbaya.
Sementara itu, Prof. Dr. Herman Haeruman JS, staf ahli PAH IV DPD RI, berpendapat bahwa ada empat issue utama yang berkaitan dengan perosalan ini. “Pertama, usulan program dari daerah lebih didasarkan pada visi dan misi politik dari para pemimpin daerah di saat pilkada.
Kedua, dalam hal asumsi makro hampir selalu tidak dilakukan analisa internal yang mencerminkan kondisi inflasi riil di daerah. Ketiga, alokasi APBN tidak diiringi penilaian terhadap implikasi bagi kemajuan perekonomian daerah, misalnya bagaimana lapangan kerja yang tercipta; APBN memerlukan penilaian dari sisi konsistensi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, diperlukan analisa APBN yang sifatnya by location mengikuti kondisi pada tiap daerah melalui linkage pusat dan daerah,” papar Herman.
Di bagian akhir Rakor, direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Anggaran DPD RI yang akan difungsikan antara lain sebagai database alokasi anggaran, mediasi terhadap sinergitas pembangunan pusat-daerah, dan rekomendasi DPD terhadap APBN dan pengawasannya. Selain itu, Budget office ini dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan aktualisasi DPD-RI. (Gahar).
Langganan:
Postingan (Atom)
