DPD RENCANAKAN BANGUN LABORATORIUM ANGGARAN

Jakarta - Dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan APBN, Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) berpendapat bahwa produk yang dihasilkan belum cukup optimal. Pertimbangan hanya sebatas kualitatif yang oleh karena itu perlu penajaman dari sisi kuantitatif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu laboratorium yang secara terus-menerus mengkaji data untuk menjawab berbagai hal yang mendasari pertimbangan dan pengawasan DPD RI terhadap APBN dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi salah satu
Demikian kesimpulan dari Rapat Koordinasi Laboratorium Anggaran (Budget Office) DPD RI, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandung , Kamis (16/10). Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat teras Setjen DPD RI dan Staf Ahli PAH IV DPD RI, dipimpin langsung langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran sehingga pembangunan laboratorium anggaran ini perlu direalisasikan.

“Selama ini, pertimbangan dan pengawasan DPD terhadap APBN sebagaimana perintah undang-undang dirasakan oleh DPD RI masih belum optimal; salah satu penyebabnya adalah kurangnya instrument pendukung,” ujar Siti Nurbaya. Walaupun beberapa anggota DPD, lanjut Siti, mengikuti forum musrenbang, tetapi terlihat esensi politik dari keuangan daerah belum dapat ditangkap, dan juga beberapa daerah telah menyerahkan hasil musrenbang kepada DPD tetapi materinya tidak terolah secara konprehensif.
Selain itu, menurut Ibu Sekjen yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ini, ia melihat bahwa konfigurasi fiskal yang dibutuhkan daerah masih belum terpetakan secara memadai dan belum adanya kontrak budget antara pusat dan daerah. Juga, ia menambahkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 sebagai salah satu instrument hukum mengenai Keuangan Negara hanya mengatur mekanisme teknis saja dan kurang memuat esensi politik keuangan daerah, padahal UU ini seharusnya dapat difungsikan sebagai instrument politik yang berpihak pada kepentingan daerah.
”Inilah hal-hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa Laboratorium Anggaran atau Budget Office perlu sekali dibuat,” pungkas Siti Nurbaya.
Sementara itu, Prof. Dr. Herman Haeruman JS, staf ahli PAH IV DPD RI, berpendapat bahwa ada empat issue utama yang berkaitan dengan perosalan ini. “Pertama, usulan program dari daerah lebih didasarkan pada visi dan misi politik dari para pemimpin daerah di saat pilkada.
Kedua, dalam hal asumsi makro hampir selalu tidak dilakukan analisa internal yang mencerminkan kondisi inflasi riil di daerah. Ketiga, alokasi APBN tidak diiringi penilaian terhadap implikasi bagi kemajuan perekonomian daerah, misalnya bagaimana lapangan kerja yang tercipta; APBN memerlukan penilaian dari sisi konsistensi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, diperlukan analisa APBN yang sifatnya by location mengikuti kondisi pada tiap daerah melalui linkage pusat dan daerah,” papar Herman.
Di bagian akhir Rakor, direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Anggaran DPD RI yang akan difungsikan antara lain sebagai database alokasi anggaran, mediasi terhadap sinergitas pembangunan pusat-daerah, dan rekomendasi DPD terhadap APBN dan pengawasannya. Selain itu, Budget office ini dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan aktualisasi DPD-RI. (Gahar).

KEINDONESIAAN HARUS DIREKONSTRUKSI

Jakarta - Tantangan kebangsaan dan kedaerahan telah bergeser dari isu-isu lama ke isu-isu baru yang membutuhkan perekonstruksian sesuai dengan tantangan zaman. Ke-Indonesia-an harus direkonstruksi melalui isu-isu nasionalisme yang kontekstual berciri demokratisasi beralaskan prinsip kedaulatan rakyat.
“Konstruksi ke depan bagaimana? Apakah kembali mau menyeragamkan, kembali mau membedakan? Apakah kita sama atau beda saja?” tanya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dalam pengantarnya membuka diskusi panel DPD bertema “Wawasan Kebangsaan Berbasis Daerah Melalui Penguatan Parlemen Indonesia”, Selasa (28/10), di Lobby Gedung DPD lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Hadir sebagai narasumber antara lain M Ichsan Loulembah (anggota DPD), Fahri Hamzah (anggota DPR F-PKS), Lukman Hakim Syaifuddin (anggota DPR F-PPP), Agus Widjojo (senior fellow CSIS), Maswardi Rauf (FISIP UI), Arbi Sanit (FISIP UI), Mas Mohammad Fajrul Falaakh (FH UGM), A Irman Putrasiddin (FH UIEU), Cecep Effendi (FISIP UMJ), dan Ade Supriatna (Asosiasi DPRD Provinsi).
Ginandjar menyatakan, sangat erat kaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang keduanya membangun ke- Indonesia - an. Sayangnya, elemen-elemen kedaerahan dan kebangsaan sering tidak dianggap sebagai sesuatu yang terterima (taken for granted).
Nasionalisme yang berciri demokratisasi tersebut beralaskan prinsip kedaulatan rakyat seperti pasal dan ayat UUD 1945 yang diamandemen empat kali. Pasal dan ayat yang diamandemen mengembalikan hekekat ke- Indonesia - an melalui desentralisasi atau otonomi daerah, pemilihan oleh rakyat secara langsung, hak asasi manusia. Penguatan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan juga bertujuan untuk menegaskan keinginan yang dicita-citakan tersebut.
Menurut Ginandjar, pengertian Indonesia sebagai the melting pot adalah metafora yang menggambarkan kemajemukan yang saling berinteraksi berbasis multikulturalisme.

Merekonstruksi ke-Indonesia-an dibutuhkan mengingat perbedaan kerap dikesampingkan atau dianggap bukan rahmat yang menjadi kekuatan.
Keterkaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang sangat erat justru harus diperkuat melalui penghormatan atau penghargaan perbedaan sebagai fitrah Indonesia . “Sebagai hakekat, sebagai jati dirinya.”
Uniformisasi yang dilakukan penguasa Orde Lama dan Orde Baru justru mengingkari konfigurasi daerah bersama suku atau etnis dan agama di Indonesia . Terbukti, lanjutnya, bermunculan pemberontakan di daerah-daerah yang menuntut diri terlepas dari negara Republik Indonesia . Penstabilitasan juga memunculkan pemberontakan. Belakangan, Orde Reformasi mengoreksi pendekatan penyeragaman dan penstabilitasan karena mengingkari hakekat bangsa. (Gahar).

PERINGATI SUMPAH PEMUDA, MEGA AKAN SAMPAIKAN PIDATO POLITIK

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus calon Presiden RI dalam pemilu Presiden 2009 mendatang, Hj Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dalam acara peringatan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, yang dipusatkan oleh PDI Perjuangan di Alun-alun Kraton Kasunanan Solo, Jawa Tengah (Selasa, 28 Oktober 2009).

Penyampaian pidato politik tersebut merupakan acara puncak peringatan hari Sumpah Pemuda yang dijadikan oleh PDI Perjuangan sebagai agenda Nasional Partai, sekaligus tanda dimulainya secara resmi pensosialisasian nomor 28 sebagai nomor urut PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2009.

Acara peringatan Sumpah Pemuda di Alun-alun Kota Solo hari Selasa besok akan dibuka oleh dengan prakata oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Puan Maharani, sekaligus pengibaran bendera start oleh marching band DPC Kota Solo.

Seperti yang telah dijadwalkan, selanjutnya para peserta kirab merah putih berpakaian seragam Partai dengan membawa 28.000 bendera merah putih memasuki Alun-alun utara Kraton Kasunanan Solo. Selanjutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri beserta rombongan dari DPP PDI Perjuangan memasuki Alun-alun Utara Kraton.

Acara yang akan dipandu oleh kader Partai, Deddy Gumelar ini selanjutnya akan diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda oleh DPD PDI Perjuangan Jateng, pembacaan teks Pancasila oleh perwakilan dari DPP Partai, serta menyanyikan mars PDI Perjuangan.

Selanjutnya, Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Maharani, akan memberikan pidato laporannya yang kemudian disambung dengan aksi teaterikal “Mega Kembali” dan penaikkan balon statis PDI Perjuangan.

Acara kemudian ditutup dengan pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri sekitar pukul 16.00 WIB, untuk selanjutnya kembali bertolak ke Jakarta .

Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda di Solo, Puan Maharani, peringatan Sumpah Pemuda ini adalah salah satu upaya PDI Perjuangan untuk mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air untuk bersama berjuang melawan lupa terhadap sejarah.

”Peringatan sumpah pemuda di Solo untuk mengingatkan para pemuda-pemudi agar tidak melupakan sejarah, sekaligus merebut hati para pemuda-pemudi untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Sumpah pemuda 28 Oktober adalah milik Bangsa Indonesia , sedangkan nomor 28 adalah milik PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Peringatan Sumpah Pemuda di DPP
Sementara itu, peringatan Sumpah Pemuda yang merupakan agenda Nasional PDI Perjuangan, diperingati oleh stuktur-struktur Partai di seluruh Indonesia ini, termasuk DPP PDI Perjuangan yang akan menggelarnya bersama DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jl Lenteng Agung No. 99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Selain akan dihadiri oleh jajaran Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai dan Ketua DPP PDI Perjuangan Adang Ruchiatna yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, peringatan Sumpah Pemuda di DPP yang menurut rencana akan laksanakan sekitar pukul 08.30 pagi besok juga akan dihadiri struktural Partai se DKI Jakarta hingga ke tingkat Ranting Partai. (Gahar).