Selasa, 25 November 2008

LIMA TOLAK PERUBAHAN JUMLAH DPT

Jakarta¬ - Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) menolak adanya perubahan atas jumlah DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Rencana KPU untuk melakukan perubahan atas DPT pertanggal 30 Oktober 2008 sama sekali tidak berdasar bahkan cenderung bertentangan dengan UU.
Demikian dikatakan Direktur LIMA Nasional, Ray Rangkuti pada wartawan di Jakarta , Minggu 23 November 2008. Menurutnya, LIMA sama sekali tidak menemukan adanya celah peraturan yang memperkenankan KPU melakukan perubahan DPT di tengah jalan. Ketentuan yang ada, kata Ray, hanyalah diakomodirnya pemilih tambahan mendaftarkan dirinya ke TPS yang lain paling lambat tiga hari sebelum hari H pemilu dilaksanakan (pasal 40 ayat (1) UU No 10/2008).
“Pemilih tambahan adalah mereka yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap di suatu TPS tertentu (pasal 40 ayat (2) UU No 10/2008),”jelasnya.
Selain itu, tambah Ray, permakluman masyarakat atas kinerja KPU yang sepenggal atas penetapan DPT tertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu sebaiknya tidak ditambahi KPU dengan kontroversi baru berupa perubahan jumlah keseluruhan DPT yang ada.
“Adalah penting untuk memahami pengertian perbedaan antara perubahan DPT yang ada dengan penambahan jumlah DPT atas dua daerah yang belum dihitung. Perlakuan pertama merupakan pengingkaran atas DPT yang sebelumnya dan karenanya DPT yang dimaksud dapat dinyatakan disusun dengan berbagai kelemahan dan ketidaktelitian, sementara perlakuan kedua menyatakan bahwa DPT yang pertama tidak memiliki masalah apapun kecuali karena adanya dua daerah yang memang belum ditetapkan DPT nya, dalam hal ini adalah Papau Barat dan Luar Negeri,”terang dia.
Dengan begitu,tandas Ray, jumlah DPT yang sesungguhnya adalah hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yakni 170.022.239 ditambah dengan jumlah DPT Papua Barat dan DPT Luar Negeri. “Penambahan jumlah DPT di luar ketentuan ini sudah selayaknya mendapat pertanyaan keabsahan keseluruhan DPT yang ada,”tukasnya
Untuk itu dirinya berharap sebaiknya KPU tidak mengundang kontroversi pelaksanaan yang terus menerus. “Selain senantiasa tidak tepat waktu dalam pelaksanaan, KPU juga terkesan memperlakukan tahapan pelaksanaan pemilu dengan ketentuan yang dapat berubah-ubah di tengah jalan. DPT yang sudah dinyatakan final misalnya masih dapat dirubah oleh karena alasan adanya daerah yang melakukan perubahan DPT. Bukankah sudah semestinya jika DPT telah ditetapkan maka keseluruhan masyarakat yang tidak terdata tak dapat ditetapkan sebagai pemilih untuk pemilu 2008. Tindakan KPU seperti ini akan cenderung merupakan perlakuan sewenang-wenang atas pelaksanaan tahapan pemilu. Tak ada kepastian jadwal, kepastian peraturan dan dengan sendirinya kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Jelas perlakuan seperti ini bertentang dengan asas penyelenggara pemilu berupa adanya kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, professionalitas (pasal 2 huruf d, e dan I UU No 22/2007). Perlakuan ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi daerah lain yang besar kemungkinan mengalami persoalan yang sama, yakni adanya jumlah pemilih massal yang tak terdata dalam DPT,”kritik Ray.
Sebagaimana dijanjikan oleh KPU, besok (24 Nopember 2008) merupakan hari penetapan ulang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2009 yang akan datang. Penetapan ini merupakan penetapan kedua setelah penetapan yang sama dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Hanya saja, karena pada tanggal tersebut data pemilih dari Papua Barat dan Luar negeri belum masuk, maka penetapan DPT secara menyeluruh tak dapat dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui, jumlah pemilih yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap pertanggal 30 Oktober 2008 adalah 170.022.239. Dan tentunya jumlah ini di luar pemilih dari Papua Barat dan Luar Negeri.
Hanya saja, dalam dua hari ini, KPU mewacanakan kemunginan akan juga melakukan revisi atas hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Sebab, menurut ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, ada kemungkinan beberapa daerah yang DPTnya telah ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2008 akan direvisi. (Gahar).

IRMAN GUSMAN SALAH SATU 100 PEMIMPIN MUDA INDONESIA VERSI PKS

Bandung - Irman Gusman, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk 100 Pemimpin Muda Indonesia versi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Dewan Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin menyerahkan penghargaan tersebut kepadanya mewakili 100 Pemimpin Muda Indonesia di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung , Kamis (20/11).
Dalam sambutannya setelah penganugerahan, Irman mengharapkan kegiatan PKS untuk menjaring calon pemimpin Indonesia menginspirasi orang-orang muda untuk terus berkarya. Merujuk fenomena Barack Obama yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kegiatan PKS diharapkan membuka lebih besar kesempatan kepada orang-orang muda.
Ia juga menyebutkan, pemilihan tokoh pemimpin muda Indonesia yang berbeda latar belakang sekaligus merintis rekonsiliasi nasional melalui tindakan memaafkan tetapi tidak melupakan (forgive but not forget). “Langkah-langkah PKS yang disaksikan di seluruh Indonesia akan membawa kita menuju rekonsiliasi nasional.”
Melalui pemaafan tetapi tidak melupakan maka orang-orang muda menuju masa depan yang lebih baik dengan tantangan yang lebih berat kendati tidak seberat yang dihadapi di masa lalu.
Khusus kepada PKS, tampilan dan kualitas yang senantiasa terjaga diyakini akan menguntungkan untuk mendulang suara lebih banyak dalam pemilu mendatang. “Saya yakin, PKS akan mendapat tempat di hati rakyat,” tegasnya.
Acara bertema Panggung Pemuda Indonesia diselenggarakan PKS untuk menumbuhkan semangat perubahan melalui regenerasi kepemimpinan nasional. Pemilihan tokoh pmimpin muda Indonesia berdasarkan delapan parameter seperti usia muda (di bawah 50 tahun), berintegritas moral, berwawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas leadership yang teruji, memiliki karya dan kontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi (inspiring).
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Ketua Panitia Pelaksana Mahfudz Sidik turut menghadiri pemberian penghargaan sekaligus peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia . Acara dimeriahkan dengan pargelaran seni musik dan lagu seperti Opick, Nidji, Shoutul Harokah, dan Ebith Beat A.(Red).

Senin, 24 November 2008

PANGLIMA TNI BUKA SEMINAR INDO DEFENCE DAN INDO AEROSPACE 2008

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso pagi ini membuka secara resmi seminar sehari Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 di Exccutive Club Persada Halim Persada Kusuma, Jakarta , Kamis (20/11). Seminar yang diselenggarakan oleh Air Power Centre of Indonesia (APCI) dan didukung oleh Departemen Pertahanan RI dan PT. Napindo Media Ashatama di ikuti kurang lebih 160 peserta.
Latar belakang diselenggarakannya seminar sehari tentang pertahanan dan transportasi udara dalam rangkaian kegiatan Indo Defence 2008, karena belum berperannya peran industri strategis dalam mendukung sustainability bidang pertahanan menyebabkan sistem pertahanan di Indonesia bisa dikatakan masih belum kuat dan handal.
Demikian pula dengan peran transportasi udara dalam mendukung kepentingan nasional, keamanan, dan kenyamanan terbang masih banyak mengalami kendala. Dengan diselenggarakannya seminar tersebut dapat mengungkap secara tuntas kedua permasalahan nasional tersebut.
Seminar yang bertemakan ”Harnessing Defence Techology Capabilities and Improving the Role of Current National Air Transportation” akan digunakan untuk dapat menggali, membahas, dan mengupayakan kemampuan Ketahanan Nasional kita dimasa depan dan sekaligus dimanfaatkan untuk membahas peran penerbangan nasional yang selama ini dinilai kurang menampilkan peran yang diharapkan.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan teknik informatika, telah memungkinkan negara-negara maju melebarkan pengaruhnya keberbagai penjuru dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi, juga telah mendorong pesatnya kecanggihan persenjataan, yang jika tidak terkendali dengan baik kemungkinan akan membahayakan kehidupan umat manusia.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai anggota masyarakat global dan bagian dari masyarakat regional, Indonesia tidak mungkin terhindar dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah RI bekerja sama dengan berbagai industri strategis seperti PT. Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri guna mencapai tingkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya dalam bidang teknologi persenjataan darat, laut dan udara.
Kendala yang dihadapi dan telah menjadi rahasia umum, adalah terbatasnya anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia. Oleh karena itu,, gagasan pelaksanaan seminar sehari yang mengangkat tema ”Pertahanan dan isu Angkutan Udara Nasional” yang diangkat oleh panitia Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 merupakan langkah antisipatif guna menjawab kendala tersebut.
Dikatakan, isu pertahanan bukanlah semata-mata tanggung jawab Departemen Pertahanan RI ataupun TNI. Pertahanan merupakan domain seluruh rakyat Indonesia . Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk secara bersama, bekerja keras bahu membahu menciptakan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sustainability industri-industri strategis dalam negeri yang bertaraf internasional, sehingga memiliki daya saing dan daya tawar dalam menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman dari luar, yang membahayakan kedaulatan wilayah NKRI.
Dengan seminar ini, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso berharap para pakar, analis pertahanan dan penerbangan atau kedirgantaraan serta pembuat kebijakan pertahanan, akan memberikan hasil konkret terhadap perwujudan visi sustainability dibidang pertahanan dan sekaligus memberikan warna tersendiri, pada rintisan terwujudnya industri strategis nasional bertaraf internasional, sehingga akan bertahan kuat mampu mendukung kebutuhan TNI serta berkiprah di pasar regional dan internasional.
Tidak ada satu negarapun yang mampu hidup sendiri. Dibutuhkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dengan kemampuan industri strategis nasional yang handal dan mampu diandalkan memenuhi kebutuhan persenjataan dalam negeri, khususnya kebutuhan Alutsista TNI, kita tidak akan terlalu bergantung kepada negara-negara maju dalam pasukan senjata.”kata Panglima TNI.
Pembukaan seminar Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 dihadiri antara lain, Menhan RI Bapak Juwono Sudarsono, Menhub RI Bapak Jusman Syafei, Ketua Umum APCI Marsekal TNI (Purn) Saleh Basarah, Ketua Panitia Seminar Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, para pejabat militer, sipil serta undangan peserta seminar. (Gahar).