Jakarta, Deklarasi berdirinya SBY Fans Club Jabodetabek (4/5/2009) yang dipimpin oleh Sirajuddin Jacub (Koordinator Pusat) serta dihadiri 300 orang, sekitar pukul 14.00 s.d 14.45 WIB bertempat di Gedung Djoang 45 Menteng, Jakarta Pusat berlangsung.
Dalam deklarasi tersebut Firman Yursak (Kordinator wilayah Jabodetabek) mengatakan antara lain :
a. Menyerukan secara santun sopan dan tegas hasil-hasil dari Kepemimpinan SBY selama lima tahun terakhir. Contohnya program BLT (Bantuan Langsung tunai) dan BOS (Bantuan Operasional sekolah)
b. Berkewajiban mensukseskan SBY sebagai Capres Pemilu Presiden 2009
Disamping itu Ali Sodikin (yang merupakan Korwil Jakarta Pusat) mengatakan antara lain :
a. Pendeklarasian SBY Fans club tidak berorientasi politik pada partai manapun.
b. Tidak ada kultus individu melainkan kritis konstruktif terhadap SBY.
Menurut Sirajuddin Jacub mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan terkait berdirinya SBY Fans Club antara lain :
a. Menjelaskan dengan santun atas keberhasilan pemerintah selama dipimpin oleh susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada masyarakat, seperti penegakan hokum yang tidak pandang bulu, program pengentasan kemiskinan dll.
b. Melakukan kontribusi nyata untuk mengajak / menghimbau masyarakat agar berperan aktif mengecek apakah namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih sehingga tidak terjadi lagi kekacauan dalam Pilpres 2009 seperti yang terjadi dalam pilleg kemarin.
c. Turut serta dalam usaha memenangkan SBY dalam Pemilu Presiden 2009.
SBY Fans Club merupakan wadah dalam rangka mempererat hubungan antar penggemar yang mengagumi sosok SBY, SBY Fans Club sebagai Organisasi terbuka, lintas tokoh, lintas profesi dengan kesamaan aspirasi, cita-cita, visi dan misi telah memberikan nuansa baru pada masyarakat Jabodetabek.
Unsur-unsur yang tergabung dalam anggota SBY Fans club antara lain :
Cendekiawan, Nelayan, Petani, Karyawan, Pemuda, Mahasiswa, Seniman dan Artis, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat
1. Keberadaan SBY Fans Club dan nama koordinatornya
a. Wilayah Jabodetabek : Firman Yursak
b. Wilayah Jakut dan Kep. Seribu : Saharuddin Arsyad
c. Wilayah Jakbar & Tangerang : Fikri Yursak
d. Wilayah Jakarta Selatan : Andi Faisal
e. Wilayah Jakarta Timur : Dwi Julian
f. Wilayah Jakarta Pusat : Ali Sodikin
g. Wilayah Bekasi ; Supari
h. Wilayah Depok : Dendy Setiawan L
i. Wilayah Bogor : Fajar Cahyana
j. Koordinator Artis dan Seniman : Jane Shalimar
Menurut Sirajuddin Jacub Pendeklarasian ini tidak ada unsur politis dan bukan merupakan kampanye awal untuk mendukung SBY, kegiatan ini murni dari para penggemar SBY. (Suwedi/ Dwi Apriyani /Dani)
Selasa, 05 Mei 2009
Konferensi Pres Imparsial Tentang Politik yang Tuna Sejarah
Jakarta, Konferensi Pers tentang Politik Yang Tuna Sejarah (4/5/2009) diselenggarakan oleh Imparsial dan dipimpin oleh Rusdi Marpaung (Managing Direktur Imparsial) bertempat di Sekretariat Imparsial Jl. Diponegoro No. 9 Menteng, Jakarta Pusat, diikuti 15 orang. Adapun tokoh-tokoh yang hadir :
a. Poengky Indarti (Direktur Eksternal Imparsial)
b. Al Araf (Research Coordinator Imparsial)
c. Rusdi Marpaung (Managing Direktur Imparsial).
Dalam Konferensi tersebut Rusdi Marpaung mengatakan :
a. Politik Indonesia adalah Politik yang “Tuna Sejarah” karena tidak mengoreksi kesalahan masa lalu bahkan sebaliknya melupakannya. Bukan keadilan korban yang terpenuhi tetapi kemenangan pelaku pelanggaran HAM yang terlihat.
b. Majunya Prabowo dan Wiranto sebagai kandidat politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 adalah hal yang patut diwaspadai. Sebab kedua orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kasus kejahatan HAM, kasus penculikan aktivis pro Demokrasi 1998, Pelanggaran HAM di Timor Timur dan Kasus Semanggi.
c. Imparsial menilai adalah tidak pantas dan tidak layak bagi mereka untuk maju menjadi calon pemimpin bangsa di tengah belum tuntasnya penyelesaian kasus – kasus tersebut.
Selain itu Al Araf juga mengatakan :
a. Mereka (Wiranto dan Prabowo Subianto) harus membuktikan terlebih dahulu tidak bersalah di pengadilan, ketimbang terus berkelit dan bahkan maju menjadi Capres/Cawapres.
b. Mengecam kepada seluruh partai politik dan elite politik yang menjadikan kedua orang itu sebagai pasangan Capres maupun Cawapres, hal ini membuktikan koalisi politik yang dibangun sekarang ini bukan untuk kepentingan kemajuan Demokrasi dan penegakan HAM tetapi semata-mata hanya untuk tujuan Kekuasaan
c. Meminta disisa akhir pemerintahan SBY-JK untuk berani mengungkap semua kejahatan yang terjadi termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
d. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh imparsial terkait masalah tersbut antara lain, menyampaikan laporan-laporan resmi dari KomnasHAM kepada Parlemen atau DPR, meminta KPU untuk melakukan Fit and Propertest bagi calon-calon Capres dan Cawapres atas kasus pelanggaran HAM berat.
Dalam hal ini Imparsial tidak menghalangi pencalonan Wiranto dan Prabowo sebagai Capres dan Cawapres tetapi hanya mengungkapkan fakta pada publik. Imparsial juga akan terus mengkampanyekan untuk tidak memilih Capres/Cawapres yang tersangkut dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. (Suwedi/ Dwi Apriyani)
a. Poengky Indarti (Direktur Eksternal Imparsial)
b. Al Araf (Research Coordinator Imparsial)
c. Rusdi Marpaung (Managing Direktur Imparsial).
Dalam Konferensi tersebut Rusdi Marpaung mengatakan :
a. Politik Indonesia adalah Politik yang “Tuna Sejarah” karena tidak mengoreksi kesalahan masa lalu bahkan sebaliknya melupakannya. Bukan keadilan korban yang terpenuhi tetapi kemenangan pelaku pelanggaran HAM yang terlihat.
b. Majunya Prabowo dan Wiranto sebagai kandidat politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 adalah hal yang patut diwaspadai. Sebab kedua orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kasus kejahatan HAM, kasus penculikan aktivis pro Demokrasi 1998, Pelanggaran HAM di Timor Timur dan Kasus Semanggi.
c. Imparsial menilai adalah tidak pantas dan tidak layak bagi mereka untuk maju menjadi calon pemimpin bangsa di tengah belum tuntasnya penyelesaian kasus – kasus tersebut.
Selain itu Al Araf juga mengatakan :
a. Mereka (Wiranto dan Prabowo Subianto) harus membuktikan terlebih dahulu tidak bersalah di pengadilan, ketimbang terus berkelit dan bahkan maju menjadi Capres/Cawapres.
b. Mengecam kepada seluruh partai politik dan elite politik yang menjadikan kedua orang itu sebagai pasangan Capres maupun Cawapres, hal ini membuktikan koalisi politik yang dibangun sekarang ini bukan untuk kepentingan kemajuan Demokrasi dan penegakan HAM tetapi semata-mata hanya untuk tujuan Kekuasaan
c. Meminta disisa akhir pemerintahan SBY-JK untuk berani mengungkap semua kejahatan yang terjadi termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
d. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh imparsial terkait masalah tersbut antara lain, menyampaikan laporan-laporan resmi dari KomnasHAM kepada Parlemen atau DPR, meminta KPU untuk melakukan Fit and Propertest bagi calon-calon Capres dan Cawapres atas kasus pelanggaran HAM berat.
Dalam hal ini Imparsial tidak menghalangi pencalonan Wiranto dan Prabowo sebagai Capres dan Cawapres tetapi hanya mengungkapkan fakta pada publik. Imparsial juga akan terus mengkampanyekan untuk tidak memilih Capres/Cawapres yang tersangkut dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. (Suwedi/ Dwi Apriyani)
Senin, 15 Desember 2008
POLDA NAD TIDAK DISKRIMINATIF
Jakarta - Polda NAD membantah tudingan bahwa pihaknya bersikap diskriminatif terhadap berbagai pelanggaran pelaksanaan pemilu maupun pilkada di NAD.
Hal tersebut disampaikan Kapolda NAD Irjen Pol Rismawan dalam acara diskusi Forum Kordinasi dan Konsultasi tentang Implementasi Reintegrasi Aceh pasca MoU Helsinki yang diselenggarakan oleh Kementerian Kordinator Bidang Politik di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, Selasa 2 Desember 2008.
“Soal tudingan adanya diskriminasi yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus adalah tidak benar, karena Polda NAD sudah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat,”ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan Polda NAD akan menindaklanjuti janji atau ikrar kampanye damai pada pemilu 2009 disemua tingkatan baik tingkat provinsi, maupun kabupaten kota.Ikrar tersebut telah dilakukan oleh seluruh peserta pemilu 2009 di NAD. “Kami juga mendorong dilakukannya sosialisasi ikrar tersebut kepada semua lapisan masyarakat baik berbentuk baligo, spanduk, media cetak maupun media elektronik, serta menyebarkan selebaran,”ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga memandang perlunya untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilu secara periodik pada semua tingkatan kepengurusan baik di provinsi maupun kabupaten. “Selain itu jika perlu ada tindakan internal dalam partai politik bagi pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota partai politik,”tegasnya seraya menambahkan pihak kepolisian akan membantu secara proaktif penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekaligus menunjuk petugas penghubung tetap.
Dalam kesempatan yang sama, Meneg BUMN Sofjan Djalil mengatakan pasca MoU Helsinki, proses reintegrasi secara riil sudah baik walaupun lambat prosesnya. Sebab, dirinya masih melihat ada perbedaan-perbedaan kecil di lapangan tapi dapat di netralisir.
“Hak otonomi rakyat telah pulih dibanding sebelum MoU. Begitu juga partisipasi politik dan ekonomi berjalan dengan baik. Namun masih ada ingatan permusuhan tapi pelan-pelan akan hilang. Biaya reintegrasi yang cukup besar agar dapat dimanfaatkan dengan baik,”jelasnya.
Menyinggung kedatangan Hasan Tiro ke Aceh, Sofjan Djalil melihat dampaknya positif sekaligus menunjukan pada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan perjanjian damai Aceh dengan sungguh-sungguh. (Gahar).
Hal tersebut disampaikan Kapolda NAD Irjen Pol Rismawan dalam acara diskusi Forum Kordinasi dan Konsultasi tentang Implementasi Reintegrasi Aceh pasca MoU Helsinki yang diselenggarakan oleh Kementerian Kordinator Bidang Politik di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, Selasa 2 Desember 2008.
“Soal tudingan adanya diskriminasi yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus adalah tidak benar, karena Polda NAD sudah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat,”ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan Polda NAD akan menindaklanjuti janji atau ikrar kampanye damai pada pemilu 2009 disemua tingkatan baik tingkat provinsi, maupun kabupaten kota.Ikrar tersebut telah dilakukan oleh seluruh peserta pemilu 2009 di NAD. “Kami juga mendorong dilakukannya sosialisasi ikrar tersebut kepada semua lapisan masyarakat baik berbentuk baligo, spanduk, media cetak maupun media elektronik, serta menyebarkan selebaran,”ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga memandang perlunya untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilu secara periodik pada semua tingkatan kepengurusan baik di provinsi maupun kabupaten. “Selain itu jika perlu ada tindakan internal dalam partai politik bagi pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota partai politik,”tegasnya seraya menambahkan pihak kepolisian akan membantu secara proaktif penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekaligus menunjuk petugas penghubung tetap.
Dalam kesempatan yang sama, Meneg BUMN Sofjan Djalil mengatakan pasca MoU Helsinki, proses reintegrasi secara riil sudah baik walaupun lambat prosesnya. Sebab, dirinya masih melihat ada perbedaan-perbedaan kecil di lapangan tapi dapat di netralisir.
“Hak otonomi rakyat telah pulih dibanding sebelum MoU. Begitu juga partisipasi politik dan ekonomi berjalan dengan baik. Namun masih ada ingatan permusuhan tapi pelan-pelan akan hilang. Biaya reintegrasi yang cukup besar agar dapat dimanfaatkan dengan baik,”jelasnya.
Menyinggung kedatangan Hasan Tiro ke Aceh, Sofjan Djalil melihat dampaknya positif sekaligus menunjukan pada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan perjanjian damai Aceh dengan sungguh-sungguh. (Gahar).
Langganan:
Postingan (Atom)
