Jakarta¬ - Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) menolak adanya perubahan atas jumlah DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Rencana KPU untuk melakukan perubahan atas DPT pertanggal 30 Oktober 2008 sama sekali tidak berdasar bahkan cenderung bertentangan dengan UU.
Demikian dikatakan Direktur LIMA Nasional, Ray Rangkuti pada wartawan di Jakarta , Minggu 23 November 2008. Menurutnya, LIMA sama sekali tidak menemukan adanya celah peraturan yang memperkenankan KPU melakukan perubahan DPT di tengah jalan. Ketentuan yang ada, kata Ray, hanyalah diakomodirnya pemilih tambahan mendaftarkan dirinya ke TPS yang lain paling lambat tiga hari sebelum hari H pemilu dilaksanakan (pasal 40 ayat (1) UU No 10/2008).
“Pemilih tambahan adalah mereka yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap di suatu TPS tertentu (pasal 40 ayat (2) UU No 10/2008),”jelasnya.
Selain itu, tambah Ray, permakluman masyarakat atas kinerja KPU yang sepenggal atas penetapan DPT tertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu sebaiknya tidak ditambahi KPU dengan kontroversi baru berupa perubahan jumlah keseluruhan DPT yang ada.
“Adalah penting untuk memahami pengertian perbedaan antara perubahan DPT yang ada dengan penambahan jumlah DPT atas dua daerah yang belum dihitung. Perlakuan pertama merupakan pengingkaran atas DPT yang sebelumnya dan karenanya DPT yang dimaksud dapat dinyatakan disusun dengan berbagai kelemahan dan ketidaktelitian, sementara perlakuan kedua menyatakan bahwa DPT yang pertama tidak memiliki masalah apapun kecuali karena adanya dua daerah yang memang belum ditetapkan DPT nya, dalam hal ini adalah Papau Barat dan Luar Negeri,”terang dia.
Dengan begitu,tandas Ray, jumlah DPT yang sesungguhnya adalah hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yakni 170.022.239 ditambah dengan jumlah DPT Papua Barat dan DPT Luar Negeri. “Penambahan jumlah DPT di luar ketentuan ini sudah selayaknya mendapat pertanyaan keabsahan keseluruhan DPT yang ada,”tukasnya
Untuk itu dirinya berharap sebaiknya KPU tidak mengundang kontroversi pelaksanaan yang terus menerus. “Selain senantiasa tidak tepat waktu dalam pelaksanaan, KPU juga terkesan memperlakukan tahapan pelaksanaan pemilu dengan ketentuan yang dapat berubah-ubah di tengah jalan. DPT yang sudah dinyatakan final misalnya masih dapat dirubah oleh karena alasan adanya daerah yang melakukan perubahan DPT. Bukankah sudah semestinya jika DPT telah ditetapkan maka keseluruhan masyarakat yang tidak terdata tak dapat ditetapkan sebagai pemilih untuk pemilu 2008. Tindakan KPU seperti ini akan cenderung merupakan perlakuan sewenang-wenang atas pelaksanaan tahapan pemilu. Tak ada kepastian jadwal, kepastian peraturan dan dengan sendirinya kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Jelas perlakuan seperti ini bertentang dengan asas penyelenggara pemilu berupa adanya kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, professionalitas (pasal 2 huruf d, e dan I UU No 22/2007). Perlakuan ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi daerah lain yang besar kemungkinan mengalami persoalan yang sama, yakni adanya jumlah pemilih massal yang tak terdata dalam DPT,”kritik Ray.
Sebagaimana dijanjikan oleh KPU, besok (24 Nopember 2008) merupakan hari penetapan ulang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2009 yang akan datang. Penetapan ini merupakan penetapan kedua setelah penetapan yang sama dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Hanya saja, karena pada tanggal tersebut data pemilih dari Papua Barat dan Luar negeri belum masuk, maka penetapan DPT secara menyeluruh tak dapat dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui, jumlah pemilih yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap pertanggal 30 Oktober 2008 adalah 170.022.239. Dan tentunya jumlah ini di luar pemilih dari Papua Barat dan Luar Negeri.
Hanya saja, dalam dua hari ini, KPU mewacanakan kemunginan akan juga melakukan revisi atas hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Sebab, menurut ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, ada kemungkinan beberapa daerah yang DPTnya telah ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2008 akan direvisi. (Gahar).
Selasa, 25 November 2008
IRMAN GUSMAN SALAH SATU 100 PEMIMPIN MUDA INDONESIA VERSI PKS
Bandung - Irman Gusman, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk 100 Pemimpin Muda Indonesia versi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Dewan Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin menyerahkan penghargaan tersebut kepadanya mewakili 100 Pemimpin Muda Indonesia di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung , Kamis (20/11).
Dalam sambutannya setelah penganugerahan, Irman mengharapkan kegiatan PKS untuk menjaring calon pemimpin Indonesia menginspirasi orang-orang muda untuk terus berkarya. Merujuk fenomena Barack Obama yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kegiatan PKS diharapkan membuka lebih besar kesempatan kepada orang-orang muda.
Ia juga menyebutkan, pemilihan tokoh pemimpin muda Indonesia yang berbeda latar belakang sekaligus merintis rekonsiliasi nasional melalui tindakan memaafkan tetapi tidak melupakan (forgive but not forget). “Langkah-langkah PKS yang disaksikan di seluruh Indonesia akan membawa kita menuju rekonsiliasi nasional.”
Melalui pemaafan tetapi tidak melupakan maka orang-orang muda menuju masa depan yang lebih baik dengan tantangan yang lebih berat kendati tidak seberat yang dihadapi di masa lalu.
Khusus kepada PKS, tampilan dan kualitas yang senantiasa terjaga diyakini akan menguntungkan untuk mendulang suara lebih banyak dalam pemilu mendatang. “Saya yakin, PKS akan mendapat tempat di hati rakyat,” tegasnya.
Acara bertema Panggung Pemuda Indonesia diselenggarakan PKS untuk menumbuhkan semangat perubahan melalui regenerasi kepemimpinan nasional. Pemilihan tokoh pmimpin muda Indonesia berdasarkan delapan parameter seperti usia muda (di bawah 50 tahun), berintegritas moral, berwawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas leadership yang teruji, memiliki karya dan kontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi (inspiring).
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Ketua Panitia Pelaksana Mahfudz Sidik turut menghadiri pemberian penghargaan sekaligus peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia . Acara dimeriahkan dengan pargelaran seni musik dan lagu seperti Opick, Nidji, Shoutul Harokah, dan Ebith Beat A.(Red).
Dalam sambutannya setelah penganugerahan, Irman mengharapkan kegiatan PKS untuk menjaring calon pemimpin Indonesia menginspirasi orang-orang muda untuk terus berkarya. Merujuk fenomena Barack Obama yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kegiatan PKS diharapkan membuka lebih besar kesempatan kepada orang-orang muda.
Ia juga menyebutkan, pemilihan tokoh pemimpin muda Indonesia yang berbeda latar belakang sekaligus merintis rekonsiliasi nasional melalui tindakan memaafkan tetapi tidak melupakan (forgive but not forget). “Langkah-langkah PKS yang disaksikan di seluruh Indonesia akan membawa kita menuju rekonsiliasi nasional.”
Melalui pemaafan tetapi tidak melupakan maka orang-orang muda menuju masa depan yang lebih baik dengan tantangan yang lebih berat kendati tidak seberat yang dihadapi di masa lalu.
Khusus kepada PKS, tampilan dan kualitas yang senantiasa terjaga diyakini akan menguntungkan untuk mendulang suara lebih banyak dalam pemilu mendatang. “Saya yakin, PKS akan mendapat tempat di hati rakyat,” tegasnya.
Acara bertema Panggung Pemuda Indonesia diselenggarakan PKS untuk menumbuhkan semangat perubahan melalui regenerasi kepemimpinan nasional. Pemilihan tokoh pmimpin muda Indonesia berdasarkan delapan parameter seperti usia muda (di bawah 50 tahun), berintegritas moral, berwawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas leadership yang teruji, memiliki karya dan kontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi (inspiring).
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Ketua Panitia Pelaksana Mahfudz Sidik turut menghadiri pemberian penghargaan sekaligus peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia . Acara dimeriahkan dengan pargelaran seni musik dan lagu seperti Opick, Nidji, Shoutul Harokah, dan Ebith Beat A.(Red).
Senin, 24 November 2008
PANGLIMA TNI BUKA SEMINAR INDO DEFENCE DAN INDO AEROSPACE 2008
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso pagi ini membuka secara resmi seminar sehari Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 di Exccutive Club Persada Halim Persada Kusuma, Jakarta , Kamis (20/11). Seminar yang diselenggarakan oleh Air Power Centre of Indonesia (APCI) dan didukung oleh Departemen Pertahanan RI dan PT. Napindo Media Ashatama di ikuti kurang lebih 160 peserta.
Latar belakang diselenggarakannya seminar sehari tentang pertahanan dan transportasi udara dalam rangkaian kegiatan Indo Defence 2008, karena belum berperannya peran industri strategis dalam mendukung sustainability bidang pertahanan menyebabkan sistem pertahanan di Indonesia bisa dikatakan masih belum kuat dan handal.
Demikian pula dengan peran transportasi udara dalam mendukung kepentingan nasional, keamanan, dan kenyamanan terbang masih banyak mengalami kendala. Dengan diselenggarakannya seminar tersebut dapat mengungkap secara tuntas kedua permasalahan nasional tersebut.
Seminar yang bertemakan ”Harnessing Defence Techology Capabilities and Improving the Role of Current National Air Transportation” akan digunakan untuk dapat menggali, membahas, dan mengupayakan kemampuan Ketahanan Nasional kita dimasa depan dan sekaligus dimanfaatkan untuk membahas peran penerbangan nasional yang selama ini dinilai kurang menampilkan peran yang diharapkan.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan teknik informatika, telah memungkinkan negara-negara maju melebarkan pengaruhnya keberbagai penjuru dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi, juga telah mendorong pesatnya kecanggihan persenjataan, yang jika tidak terkendali dengan baik kemungkinan akan membahayakan kehidupan umat manusia.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai anggota masyarakat global dan bagian dari masyarakat regional, Indonesia tidak mungkin terhindar dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah RI bekerja sama dengan berbagai industri strategis seperti PT. Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri guna mencapai tingkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya dalam bidang teknologi persenjataan darat, laut dan udara.
Kendala yang dihadapi dan telah menjadi rahasia umum, adalah terbatasnya anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia. Oleh karena itu,, gagasan pelaksanaan seminar sehari yang mengangkat tema ”Pertahanan dan isu Angkutan Udara Nasional” yang diangkat oleh panitia Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 merupakan langkah antisipatif guna menjawab kendala tersebut.
Dikatakan, isu pertahanan bukanlah semata-mata tanggung jawab Departemen Pertahanan RI ataupun TNI. Pertahanan merupakan domain seluruh rakyat Indonesia . Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk secara bersama, bekerja keras bahu membahu menciptakan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sustainability industri-industri strategis dalam negeri yang bertaraf internasional, sehingga memiliki daya saing dan daya tawar dalam menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman dari luar, yang membahayakan kedaulatan wilayah NKRI.
Dengan seminar ini, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso berharap para pakar, analis pertahanan dan penerbangan atau kedirgantaraan serta pembuat kebijakan pertahanan, akan memberikan hasil konkret terhadap perwujudan visi sustainability dibidang pertahanan dan sekaligus memberikan warna tersendiri, pada rintisan terwujudnya industri strategis nasional bertaraf internasional, sehingga akan bertahan kuat mampu mendukung kebutuhan TNI serta berkiprah di pasar regional dan internasional.
Tidak ada satu negarapun yang mampu hidup sendiri. Dibutuhkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dengan kemampuan industri strategis nasional yang handal dan mampu diandalkan memenuhi kebutuhan persenjataan dalam negeri, khususnya kebutuhan Alutsista TNI, kita tidak akan terlalu bergantung kepada negara-negara maju dalam pasukan senjata.”kata Panglima TNI.
Pembukaan seminar Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 dihadiri antara lain, Menhan RI Bapak Juwono Sudarsono, Menhub RI Bapak Jusman Syafei, Ketua Umum APCI Marsekal TNI (Purn) Saleh Basarah, Ketua Panitia Seminar Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, para pejabat militer, sipil serta undangan peserta seminar. (Gahar).
Latar belakang diselenggarakannya seminar sehari tentang pertahanan dan transportasi udara dalam rangkaian kegiatan Indo Defence 2008, karena belum berperannya peran industri strategis dalam mendukung sustainability bidang pertahanan menyebabkan sistem pertahanan di Indonesia bisa dikatakan masih belum kuat dan handal.
Demikian pula dengan peran transportasi udara dalam mendukung kepentingan nasional, keamanan, dan kenyamanan terbang masih banyak mengalami kendala. Dengan diselenggarakannya seminar tersebut dapat mengungkap secara tuntas kedua permasalahan nasional tersebut.
Seminar yang bertemakan ”Harnessing Defence Techology Capabilities and Improving the Role of Current National Air Transportation” akan digunakan untuk dapat menggali, membahas, dan mengupayakan kemampuan Ketahanan Nasional kita dimasa depan dan sekaligus dimanfaatkan untuk membahas peran penerbangan nasional yang selama ini dinilai kurang menampilkan peran yang diharapkan.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan teknik informatika, telah memungkinkan negara-negara maju melebarkan pengaruhnya keberbagai penjuru dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi, juga telah mendorong pesatnya kecanggihan persenjataan, yang jika tidak terkendali dengan baik kemungkinan akan membahayakan kehidupan umat manusia.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai anggota masyarakat global dan bagian dari masyarakat regional, Indonesia tidak mungkin terhindar dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah RI bekerja sama dengan berbagai industri strategis seperti PT. Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri guna mencapai tingkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya dalam bidang teknologi persenjataan darat, laut dan udara.
Kendala yang dihadapi dan telah menjadi rahasia umum, adalah terbatasnya anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia. Oleh karena itu,, gagasan pelaksanaan seminar sehari yang mengangkat tema ”Pertahanan dan isu Angkutan Udara Nasional” yang diangkat oleh panitia Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 merupakan langkah antisipatif guna menjawab kendala tersebut.
Dikatakan, isu pertahanan bukanlah semata-mata tanggung jawab Departemen Pertahanan RI ataupun TNI. Pertahanan merupakan domain seluruh rakyat Indonesia . Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk secara bersama, bekerja keras bahu membahu menciptakan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sustainability industri-industri strategis dalam negeri yang bertaraf internasional, sehingga memiliki daya saing dan daya tawar dalam menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman dari luar, yang membahayakan kedaulatan wilayah NKRI.
Dengan seminar ini, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso berharap para pakar, analis pertahanan dan penerbangan atau kedirgantaraan serta pembuat kebijakan pertahanan, akan memberikan hasil konkret terhadap perwujudan visi sustainability dibidang pertahanan dan sekaligus memberikan warna tersendiri, pada rintisan terwujudnya industri strategis nasional bertaraf internasional, sehingga akan bertahan kuat mampu mendukung kebutuhan TNI serta berkiprah di pasar regional dan internasional.
Tidak ada satu negarapun yang mampu hidup sendiri. Dibutuhkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dengan kemampuan industri strategis nasional yang handal dan mampu diandalkan memenuhi kebutuhan persenjataan dalam negeri, khususnya kebutuhan Alutsista TNI, kita tidak akan terlalu bergantung kepada negara-negara maju dalam pasukan senjata.”kata Panglima TNI.
Pembukaan seminar Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 dihadiri antara lain, Menhan RI Bapak Juwono Sudarsono, Menhub RI Bapak Jusman Syafei, Ketua Umum APCI Marsekal TNI (Purn) Saleh Basarah, Ketua Panitia Seminar Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, para pejabat militer, sipil serta undangan peserta seminar. (Gahar).
DUTA BESAR RI SAMBUT KONTINGEN GARUDA DI LEBANON
Lebanon - Duta Besar RI Kawasan Timur Tengah Bapak Surya Bagaskara beserta staf kedutaan menyambut kedatangan 270 prajurit Kontingen Garuda (Konga), Rabu (19/11) sekitar pukul 23.00 waktu setempat di Bandara Beirut Lebanon.
270 prajurit TNI Kontingen Garuda (Konga) yang merupakan sorty pertama yang terdiri dari 95 orang Konga XXVI-A, 74 orang Konga XXV-A, 11 orang Sector HQ East Staff Officers dan 90 orang Konga XXIII-C berangkat ke Lebanon menggunakan pesawat Malaysia Airlines, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta .
Dalam sambutannya Bapak Dubes mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, jaga nama baik bangsa. “Pertahankan dan tingkatkan apa yang telah diperoleh oleh kontingen pendahulu.” tambahnya.
Sementara itu, perwira senior Kolonel Inf Bambang Sudiono mengucapkan terima kasih atas sambutan Duta Besar beserta staf dan berharap diwaktu yang akan datang pihak kedutaan dapat bekerja sama dengan Kontingen Garuda. (Gahar).
270 prajurit TNI Kontingen Garuda (Konga) yang merupakan sorty pertama yang terdiri dari 95 orang Konga XXVI-A, 74 orang Konga XXV-A, 11 orang Sector HQ East Staff Officers dan 90 orang Konga XXIII-C berangkat ke Lebanon menggunakan pesawat Malaysia Airlines, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta .
Dalam sambutannya Bapak Dubes mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, jaga nama baik bangsa. “Pertahankan dan tingkatkan apa yang telah diperoleh oleh kontingen pendahulu.” tambahnya.
Sementara itu, perwira senior Kolonel Inf Bambang Sudiono mengucapkan terima kasih atas sambutan Duta Besar beserta staf dan berharap diwaktu yang akan datang pihak kedutaan dapat bekerja sama dengan Kontingen Garuda. (Gahar).
STAND TNI JADI TONTONAN MENARIK PENGUNJUNG PAMERAN
Jakarta - Hari pertama pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 di buka stand Mabes TNI dan ketiga Angkatan Darat, Laut dan Udara menjadi tontonan yang menarik bagi para pengunjung pameran Indo Defence 2008. Karena di masing-masing stand mulai Mabes TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara selain menampilkan foto-foto berukuran besar masing-masing stand juga menyajikan berbagai film dokumenter latihan TNI matra masing-masing yang dilengkapi dengan sound system dan LCD berukuran besar sehingga menarik perhatian para pengunjung pameran.
Selain hiburan pemutaran film dokumenter stand TNI juga dijaga oleh Wanita TNI dari ketiga Angkatan yaitu Koad, Koal dan Wara dengan menggunakan seragam matra masing-masing. Setiap pengunjung yang singgah ke stan Mabes TNI, wanita TNI selalu memberikan souvenir baik berupa pin berlogo Mabes TNI, payung, kaos, pulpen, buku, majalah dan banyak lagi souvenir lainnya.
Pada hari pertama saja tercatat lebih dari 400 pengunjung yang telah mengunjungi stand Mabes TNI dan ketiga Angkatan, mereka begitu antusias menanyakan beberapa kegiatan TNI baik mengenai latihan gabungan, cara masuk menjadi prajurit TNI baik melalui Perwira Karier, Akademi TNI, Secaba maupun Secata, tentang operasi kemanusiaan, serta tugas-tugas TNI di luar negeri. Para Asisten Panglima TNI berkesempatan mengunjungi stand-stand Mabes TNI dan stand ketiga angkatan.
Sementara itu di luar gedung Hall A (Outdoor) stand TNI yang diwakili oleh masing-masing Litbang Angkatan juga banyak dikunjungi oleh para pengunjung pameran. Pameran industri alat-alat pertahanan bertajuk Indo Defence dan Indo Aerospace2008 digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Selain dimeriahkan oleh ratusan produsen peralatan militer dalam negeri, pameran persenjataan ini juga diikuti oleh puluhan produsen dari 37 negara sahabat. (Gahar).
Selain hiburan pemutaran film dokumenter stand TNI juga dijaga oleh Wanita TNI dari ketiga Angkatan yaitu Koad, Koal dan Wara dengan menggunakan seragam matra masing-masing. Setiap pengunjung yang singgah ke stan Mabes TNI, wanita TNI selalu memberikan souvenir baik berupa pin berlogo Mabes TNI, payung, kaos, pulpen, buku, majalah dan banyak lagi souvenir lainnya.
Pada hari pertama saja tercatat lebih dari 400 pengunjung yang telah mengunjungi stand Mabes TNI dan ketiga Angkatan, mereka begitu antusias menanyakan beberapa kegiatan TNI baik mengenai latihan gabungan, cara masuk menjadi prajurit TNI baik melalui Perwira Karier, Akademi TNI, Secaba maupun Secata, tentang operasi kemanusiaan, serta tugas-tugas TNI di luar negeri. Para Asisten Panglima TNI berkesempatan mengunjungi stand-stand Mabes TNI dan stand ketiga angkatan.
Sementara itu di luar gedung Hall A (Outdoor) stand TNI yang diwakili oleh masing-masing Litbang Angkatan juga banyak dikunjungi oleh para pengunjung pameran. Pameran industri alat-alat pertahanan bertajuk Indo Defence dan Indo Aerospace2008 digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Selain dimeriahkan oleh ratusan produsen peralatan militer dalam negeri, pameran persenjataan ini juga diikuti oleh puluhan produsen dari 37 negara sahabat. (Gahar).
Kamis, 20 November 2008
AUR OLEH IKOHI
Pada 10 November 2008, sekitar pukul 14.20 s/d 15.45 Wib, bertempat di depan Istana Negara Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang ) yang dipimpin oleh Mugiyanto (Koordinator Aksi) serta diikuti sekitar 80 orang peserta. Sehubungan hal tersebut dilaporkan antara lain :
a. Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Pansus jangan jadi ajang politik elite...
b. Kami lelah dengan janji
c. Kata-kata belum binasa Tegakan Keadilan
d. Pelanggaran HAM = Penindasan Kaum buruh
e. Usut tuntas kasus HAM
f. 13 orang masih hilang
g. Bentuk tim khusus orang hikang
b. Orasi yang disampaikan berisikan antara lain :
a. Kembalikan 13 Aktivis yang hilang
b. Pemerintah yang berwenang segera menyelesaikan dengan tuntas kasus 13 aktivis yang hilang dan tidak berlarut-larut dan memberikan status yang jelas kepada aktivis yang hilang apakah sudah mati atau masih hidup
c. Tetap berjuang untuk menemukan anak-anak kami yang hilang dan berkewajiban menemukan anak-anak yang hilang
c. Tuntutan ditujukan kepada Negara yang berisikan antara lain :
a. Pansus orang hilang harus segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pngadilan HAM Ad Hoc
b. Presiden harus segera membentuk TIM KHUSUS Untuk menemukan 13 orang yang masih hilang dan Pemerintah harus segera menetapkan status 13 orang yang masih hilang tersebut
c. Negara harus mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang Politik maupun Ekonomi Sosial Budaya.
d. Elemen- elemen yang tergabung antara lain :
a. PRP Jakarta ( Perhimpunan Rakyat Pekerja )
b. ABM ( Aksi Buruh Menggugat )
c. KASBI
d. Arus Pelangi
e. Kontras
f. LBH Jakarta
g. KOMPAK
e. Pada 15.15 Wib IKOHI mengggelar atraksi teatrikal menggambarkan pengekangan pemerintah terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa dan aktivis dengan bentuk penangkapan aktivis-aktivis dan mahasiswa.
Pada 10 November 2008, sekitar pukul 10.45 s.d 11.30 Wib, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri GEPPRES (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) dipimpin oleh Sdr. Rois (Korlap) dan diikuti sekitar 30 orang peserta. Sehubungan hal tersebut dilaporkan antara lain:
1. Poster dan spanduk yang digelar bertuliskan antara lain:
a. GEPPRES Gerakan Pendukung Peraturan Presiden No. 14 2007
b. Kami GEPPRES menagih janji Bapak Presiden SBY Perpres No.14 – 2007 20 % 80 %
c. Hukum dan keadilan.harus ditegakan Pepres No.14 Thn 2007 wajib dijalankan , SBY segera turun tangan
d. SBY harus bertindak tegas terhadap PT. MINARAK LAPINDO JAYA segera bayar 80 %
e. Perpres No.14 Thn 2007 PETOK D. LETER C. SK GOGOL bisa dibayar, mana janjimu kami datang untuk melawan kebohongan PT. MINARAK LAPINDO
2. Sdr. Rois ( Korlap ) menyampaikan antara lain:
a. Keputusan Perpres No.14 Thn 2007 mengenai pembayaran 20 % - 80% untuk dapat segera dibayarkan oleh pemerintah kepada warga yang terkena Lumpur Lapindo dan jangan hanya janji-janji yang diberikan serta SBY dianggap perlu untuk segera turun tangan mengatasi hal ini.
b. SBY merupakan korban dari tidak dipatuhinya Peraturan Presiden yang telah ditetapkan sehingga tampak Pemerintahan SBY dianggap kurang mampu mengatasi masalah lumpur Lapindo.
c. Sampai saat ini proses relokasi tanah terhadap korban lumpur LAPINDO masih belum tunras, dimana warga yang dijanjikan masih belum mengetahu dimana lokasi dan kondisi tanah relokasi yang dijanjikan tersebut.
d. Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak kami tersebut dan jika dalam hal ini pemerintah tidak juga mengabulkan permintaan kami maka kami akan terus memperjuangkan dan melanjutkan aksi-aksi kami dalam menuntut keterlibatan Pemerintah didalam penyelesaian masalah ini.
3. Tuntutan yang disampaikan oleh GEPPRES berisikan antara lain:
a. Segera tuntaskan proses relokasi tanah yang telah disepakati dimana sampai saat ini belum ada intervensi dari pemerintah terhadap pihak PT. MINARAK LAPINDO.
b. Segera lunasi pembayaran uang penggantian 80 % sesuai kesepakatan yang dijanjikan oleh PT. MINARAK LAPINDO
4. Aksi berlangsung dengan aman dan lancar.
Catatan : GEPPRES merencanakan akan melanjutkan aksi mereka di Istana Negara pada hari Selasa, 11 November 2008 setelah proses perijinan selesai. (Toni Nasution)
a. Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Pansus jangan jadi ajang politik elite...
b. Kami lelah dengan janji
c. Kata-kata belum binasa Tegakan Keadilan
d. Pelanggaran HAM = Penindasan Kaum buruh
e. Usut tuntas kasus HAM
f. 13 orang masih hilang
g. Bentuk tim khusus orang hikang
b. Orasi yang disampaikan berisikan antara lain :
a. Kembalikan 13 Aktivis yang hilang
b. Pemerintah yang berwenang segera menyelesaikan dengan tuntas kasus 13 aktivis yang hilang dan tidak berlarut-larut dan memberikan status yang jelas kepada aktivis yang hilang apakah sudah mati atau masih hidup
c. Tetap berjuang untuk menemukan anak-anak kami yang hilang dan berkewajiban menemukan anak-anak yang hilang
c. Tuntutan ditujukan kepada Negara yang berisikan antara lain :
a. Pansus orang hilang harus segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pngadilan HAM Ad Hoc
b. Presiden harus segera membentuk TIM KHUSUS Untuk menemukan 13 orang yang masih hilang dan Pemerintah harus segera menetapkan status 13 orang yang masih hilang tersebut
c. Negara harus mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang Politik maupun Ekonomi Sosial Budaya.
d. Elemen- elemen yang tergabung antara lain :
a. PRP Jakarta ( Perhimpunan Rakyat Pekerja )
b. ABM ( Aksi Buruh Menggugat )
c. KASBI
d. Arus Pelangi
e. Kontras
f. LBH Jakarta
g. KOMPAK
e. Pada 15.15 Wib IKOHI mengggelar atraksi teatrikal menggambarkan pengekangan pemerintah terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa dan aktivis dengan bentuk penangkapan aktivis-aktivis dan mahasiswa.
Pada 10 November 2008, sekitar pukul 10.45 s.d 11.30 Wib, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri GEPPRES (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) dipimpin oleh Sdr. Rois (Korlap) dan diikuti sekitar 30 orang peserta. Sehubungan hal tersebut dilaporkan antara lain:
1. Poster dan spanduk yang digelar bertuliskan antara lain:
a. GEPPRES Gerakan Pendukung Peraturan Presiden No. 14 2007
b. Kami GEPPRES menagih janji Bapak Presiden SBY Perpres No.14 – 2007 20 % 80 %
c. Hukum dan keadilan.harus ditegakan Pepres No.14 Thn 2007 wajib dijalankan , SBY segera turun tangan
d. SBY harus bertindak tegas terhadap PT. MINARAK LAPINDO JAYA segera bayar 80 %
e. Perpres No.14 Thn 2007 PETOK D. LETER C. SK GOGOL bisa dibayar, mana janjimu kami datang untuk melawan kebohongan PT. MINARAK LAPINDO
2. Sdr. Rois ( Korlap ) menyampaikan antara lain:
a. Keputusan Perpres No.14 Thn 2007 mengenai pembayaran 20 % - 80% untuk dapat segera dibayarkan oleh pemerintah kepada warga yang terkena Lumpur Lapindo dan jangan hanya janji-janji yang diberikan serta SBY dianggap perlu untuk segera turun tangan mengatasi hal ini.
b. SBY merupakan korban dari tidak dipatuhinya Peraturan Presiden yang telah ditetapkan sehingga tampak Pemerintahan SBY dianggap kurang mampu mengatasi masalah lumpur Lapindo.
c. Sampai saat ini proses relokasi tanah terhadap korban lumpur LAPINDO masih belum tunras, dimana warga yang dijanjikan masih belum mengetahu dimana lokasi dan kondisi tanah relokasi yang dijanjikan tersebut.
d. Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak kami tersebut dan jika dalam hal ini pemerintah tidak juga mengabulkan permintaan kami maka kami akan terus memperjuangkan dan melanjutkan aksi-aksi kami dalam menuntut keterlibatan Pemerintah didalam penyelesaian masalah ini.
3. Tuntutan yang disampaikan oleh GEPPRES berisikan antara lain:
a. Segera tuntaskan proses relokasi tanah yang telah disepakati dimana sampai saat ini belum ada intervensi dari pemerintah terhadap pihak PT. MINARAK LAPINDO.
b. Segera lunasi pembayaran uang penggantian 80 % sesuai kesepakatan yang dijanjikan oleh PT. MINARAK LAPINDO
4. Aksi berlangsung dengan aman dan lancar.
Catatan : GEPPRES merencanakan akan melanjutkan aksi mereka di Istana Negara pada hari Selasa, 11 November 2008 setelah proses perijinan selesai. (Toni Nasution)
BANG YOS BANTAH GAGAL PIMPIN DKI
Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membantah tudingan sejumlah pihak yang menganggap dirinya gagal dalam memimpin Jakarta selama 10 tahun. Menurutnya, apa yang dilakukannya sudah maksimal dan kegagalan seorang gubernur bisa dinilai jika memang gubernur lainnya bisa sukses. Pasalnya sejak jaman Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo masalah banjir tidak bisa terselesaikan.
“Jika semua gubernur DKI tidak bisa mengatasi banjir maka saya pun tidak bisa dinilai gagal. Persoalan banjir tidak bisa ditanggung Jakarta sendiri, untuk itu saya sudah pernah mengusulkan program Megapolitan,”jelasnya.
Bang Yos mengaku punya konsep khusus untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta. Menurutnya, perlu dibuat minimal lima buah situ (danau) diwilayah Selatan DKI Jakarta. Dengan dibangunnya lima situ tersebut,diharapkan arus air dari arah Selatan bisa tertampung terlebih dahulu. “Karena semua proyek itu berskala besar yang melibatkan pemerintah pusat. Jika saya jadi presiden, jadi itu barang,”tukas Bang Yos.
Selain itu,lanjutnya, situ tersebut bisa dipergunakan untuk prasarana lain yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. “Kalau pemerintah pusat hanya ngomel terus sampai lebaran ambon juga akan banjir terus,”sindirnya. (Gahar).
“Jika semua gubernur DKI tidak bisa mengatasi banjir maka saya pun tidak bisa dinilai gagal. Persoalan banjir tidak bisa ditanggung Jakarta sendiri, untuk itu saya sudah pernah mengusulkan program Megapolitan,”jelasnya.
Bang Yos mengaku punya konsep khusus untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta. Menurutnya, perlu dibuat minimal lima buah situ (danau) diwilayah Selatan DKI Jakarta. Dengan dibangunnya lima situ tersebut,diharapkan arus air dari arah Selatan bisa tertampung terlebih dahulu. “Karena semua proyek itu berskala besar yang melibatkan pemerintah pusat. Jika saya jadi presiden, jadi itu barang,”tukas Bang Yos.
Selain itu,lanjutnya, situ tersebut bisa dipergunakan untuk prasarana lain yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. “Kalau pemerintah pusat hanya ngomel terus sampai lebaran ambon juga akan banjir terus,”sindirnya. (Gahar).
350 ANGGOTA KORPRI TNI MELAKUKAN DONOR DARAH
Jakarta - Unit Nasional Korpri TNI menyelenggakan kegiatan bhakti sosial berupa donor darah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-37 Korpri, di Gedung Graha Marinir, Jl Kwitang Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
Kegiatan Donor Darah dengan tema “Dengan Donor Darah Kita Tingkatkan Netralitas Korpri, Profesionalisme dan Kesejahteraan Untuk Anggota” diikuti okeh sekitar 350 orang anggota Korpri TNI terdiri dari perwakilan Korpri Mabes TNI, Korpri TNI AD, Korpri TNI AL dan Korpri TNI AU serta sejumlah personel militer. Darah yang sudah terkumpul tersebut akan disumbangkan kepada PMI DKI Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Unit Nasional Korpri TNI drg. Mirian Damayanti, Sp KGA dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI sebagai Pembina Unit Nasional Korpri TNI yang telah memberikan izin serta dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Selain itu juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPN Korpri yang telah memberikan kepercayaan sebagai penyelenggara bhakti sosial donor darah sebagai bagian dalam rangkaian HUT Korpri ke-37. Terima kasih pula kepada Komandan Korp Marinir TNI AL beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
Menurut drg. Damayanti, kebutuhan akan darah pada saat ini dirasakan sangat tinggi bagi kepentingan kemanusiaan. Dengan kepedulian anggota Korpri TNI insya Allah dapat membantu PMI DKI Jaya dalam memenuhi kebutuhan darah bagi insan yang membutuhkan.
Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah maupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri bersama dengan Unit Nasional Korpri TNI serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PT. Askes adalah kunjungan sosial dan berbagi kasih kepada 150 penghuni panti lanjut usia di Panti Tresno Werda Jakarta Selatan, donor darah, kunjungan ke LP Wanita Pondok Bambu, khitanan massal serta operasi mata katarak Selain itu Unit Nasional Korpri TNI juga akan melaksanakan kegiatan berupa lomba pengucap Panca Prasetya Korpri, lomba Paduan Suara, arahan dari Pembina Korpri TNI (Panglima TNI) bagi seluruh pengurus dan anggota Korpri TNI, dan masih ada beberapa kegiatan lainnya. Puncaknya adalah upacara HUT Korpri ke-37 di Mabes TNI AU Cilangkap, pada 1 Desember 2008.(Gahar).
Kegiatan Donor Darah dengan tema “Dengan Donor Darah Kita Tingkatkan Netralitas Korpri, Profesionalisme dan Kesejahteraan Untuk Anggota” diikuti okeh sekitar 350 orang anggota Korpri TNI terdiri dari perwakilan Korpri Mabes TNI, Korpri TNI AD, Korpri TNI AL dan Korpri TNI AU serta sejumlah personel militer. Darah yang sudah terkumpul tersebut akan disumbangkan kepada PMI DKI Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Unit Nasional Korpri TNI drg. Mirian Damayanti, Sp KGA dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI sebagai Pembina Unit Nasional Korpri TNI yang telah memberikan izin serta dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Selain itu juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPN Korpri yang telah memberikan kepercayaan sebagai penyelenggara bhakti sosial donor darah sebagai bagian dalam rangkaian HUT Korpri ke-37. Terima kasih pula kepada Komandan Korp Marinir TNI AL beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
Menurut drg. Damayanti, kebutuhan akan darah pada saat ini dirasakan sangat tinggi bagi kepentingan kemanusiaan. Dengan kepedulian anggota Korpri TNI insya Allah dapat membantu PMI DKI Jaya dalam memenuhi kebutuhan darah bagi insan yang membutuhkan.
Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah maupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri bersama dengan Unit Nasional Korpri TNI serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PT. Askes adalah kunjungan sosial dan berbagi kasih kepada 150 penghuni panti lanjut usia di Panti Tresno Werda Jakarta Selatan, donor darah, kunjungan ke LP Wanita Pondok Bambu, khitanan massal serta operasi mata katarak Selain itu Unit Nasional Korpri TNI juga akan melaksanakan kegiatan berupa lomba pengucap Panca Prasetya Korpri, lomba Paduan Suara, arahan dari Pembina Korpri TNI (Panglima TNI) bagi seluruh pengurus dan anggota Korpri TNI, dan masih ada beberapa kegiatan lainnya. Puncaknya adalah upacara HUT Korpri ke-37 di Mabes TNI AU Cilangkap, pada 1 Desember 2008.(Gahar).
Selasa, 18 November 2008
KONTINGEN GARUDA XXIII-B LAKSANAKAN PATROLI UDARA TERAKHIR
Adshit Al Qusayr - Walau sudah mendekati masa purna tugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB ternyata tidak mengurangi sedikit pun kegiatan taktis yang harus dilakukan oleh SatgasYon Mekanis TNI Konga XXIII-B di daerah Misi Perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Salah satunya ialah kegiatan Air Patrol (Patroli Udara) sekaligus Air Recce (Pengintaian Udara) dengan menggunakan helikopter.
Kegiatan taktis ini terutama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi hasil kegiatan taktis yang diperoleh dari patroli di darat maupun dari Pos Pengamatan (Observation Post). Patroli Udara ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan oleh para prajurit Garuda di Lebanon, termasuk Dansatgas Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos yang selalu ikut dalam kegiatan tersebut. Dari sejak kedatangannya pada bulan Nopember tahun silam, Satgas Konga XXIII-B telah melaksanakan 10 kali Patroli Udara termasuk yang terakhir yang dilaksanakan.
Bila dibandingkan dengan kontingen negara lainnya misalnya India, Nepal dan Malaysia yang sama-sama berada di Komando Sektor Timur UNIFIL maka angka ini termasuk rekor yang tertinggi.
Helikopter Bell 205 milik Kontingen Spanyol yang digunakan dalam Patroli Udara itu mampu memuat 10 personel, terdiri dari 7 Perwira Satgas Konga XXIII-B dan 3 personel lainnya merupakan crew helikopter. Pelaksanaan Patroli Udara ini berlangsung selama 60 menit mulai pukul 9.00 sampai 10.00 waktu setempat (10/11). Rute atau wilayah yang dijadikan sasaran patroli ialah wilayah sepanjang Blue Line yang menjadi tanggung jawab pasukan Indonesia, termasuk meninjau posisi Base Camp Kontingen Indonesia yaitu Markas Batalyon (Mayon) di UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr, Kompi Mekanis-A/ Lebah di UN Posn 9-63 El Aadeisse, Kompi Mekanis-B/ Srigala di UN Posn 8-33 Sheikh Abbad Tomb dan Kompi Mekanis-C/Srigala di UN Posn 9-2 Az Ziqqiyah.
Menurut Perwira Seksi Operasi Udara (Air Operation Officer) Satgas Konga XXIII-B Mayor Pnb Hasbullah Daud, pengamatan melalui udara ini dapat membentuk pemahaman secara komprehensif atas daerah operasi Kontingen Indonesia. Namun di sisi lain, “Patroli Udara yang dilakukan di Lebanon Selatan merupakan kegiatan taktis beresiko tinggi sebab masih adanya kemungkinan gangguan penembakan dari pihak-pihak bertikai yaitu dari Milisi Hizbullah atau Militer Israel guna memprovokasi dan mempengaruhi stabilitas perdamaian”, tegasnya.
“Belum lagi kemungkinan terjadinya kecelakaan di udara karena berbagai sebab” pungkas Penerbang Hawk 100/200 itu menutup komentarnya.
Selama pelaksanaan Patroli Udara kali ini, Dansatgas sendiri yang “turun tangan” untuk melaksanakan pengambilan gambar dari udara. Tidak tanggung-tanggung, selain kamera yang dipakai sudah beresolusi tinggi, masih ditambah lagi dengan lensa tele. Hasilnya ternyata memuaskan karena sukses mendapatkan photo-photo udara yang cukup bagus yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan melengkapi laporan kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Konga XXIII-B.(Gahar).
Kegiatan taktis ini terutama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi hasil kegiatan taktis yang diperoleh dari patroli di darat maupun dari Pos Pengamatan (Observation Post). Patroli Udara ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan oleh para prajurit Garuda di Lebanon, termasuk Dansatgas Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos yang selalu ikut dalam kegiatan tersebut. Dari sejak kedatangannya pada bulan Nopember tahun silam, Satgas Konga XXIII-B telah melaksanakan 10 kali Patroli Udara termasuk yang terakhir yang dilaksanakan.
Bila dibandingkan dengan kontingen negara lainnya misalnya India, Nepal dan Malaysia yang sama-sama berada di Komando Sektor Timur UNIFIL maka angka ini termasuk rekor yang tertinggi.
Helikopter Bell 205 milik Kontingen Spanyol yang digunakan dalam Patroli Udara itu mampu memuat 10 personel, terdiri dari 7 Perwira Satgas Konga XXIII-B dan 3 personel lainnya merupakan crew helikopter. Pelaksanaan Patroli Udara ini berlangsung selama 60 menit mulai pukul 9.00 sampai 10.00 waktu setempat (10/11). Rute atau wilayah yang dijadikan sasaran patroli ialah wilayah sepanjang Blue Line yang menjadi tanggung jawab pasukan Indonesia, termasuk meninjau posisi Base Camp Kontingen Indonesia yaitu Markas Batalyon (Mayon) di UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr, Kompi Mekanis-A/ Lebah di UN Posn 9-63 El Aadeisse, Kompi Mekanis-B/ Srigala di UN Posn 8-33 Sheikh Abbad Tomb dan Kompi Mekanis-C/Srigala di UN Posn 9-2 Az Ziqqiyah.
Menurut Perwira Seksi Operasi Udara (Air Operation Officer) Satgas Konga XXIII-B Mayor Pnb Hasbullah Daud, pengamatan melalui udara ini dapat membentuk pemahaman secara komprehensif atas daerah operasi Kontingen Indonesia. Namun di sisi lain, “Patroli Udara yang dilakukan di Lebanon Selatan merupakan kegiatan taktis beresiko tinggi sebab masih adanya kemungkinan gangguan penembakan dari pihak-pihak bertikai yaitu dari Milisi Hizbullah atau Militer Israel guna memprovokasi dan mempengaruhi stabilitas perdamaian”, tegasnya.
“Belum lagi kemungkinan terjadinya kecelakaan di udara karena berbagai sebab” pungkas Penerbang Hawk 100/200 itu menutup komentarnya.
Selama pelaksanaan Patroli Udara kali ini, Dansatgas sendiri yang “turun tangan” untuk melaksanakan pengambilan gambar dari udara. Tidak tanggung-tanggung, selain kamera yang dipakai sudah beresolusi tinggi, masih ditambah lagi dengan lensa tele. Hasilnya ternyata memuaskan karena sukses mendapatkan photo-photo udara yang cukup bagus yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan melengkapi laporan kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Konga XXIII-B.(Gahar).
PERINGATAN HARI PAHLAWAN DI MABES TNI
Jakarta - Segenap personel Mabes TNI baik militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-63 dengan Inspektur Upacara (Irup) Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Sudarmaidy, di lapangan upacara Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (10/11).
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Irup Mayjen TNI Mayjen Sudarmaidy, menyampaikan bahwa peringatan hari pahlawan pada hakekatnya merupakan ungkapan rasa syukur, wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan kusuma bangsa. Para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut, mempertahankan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi TNI, setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi historis, agar senantiasa dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah, dari setiap episode perjuangan nasional bangsa.
Menurut Panglima TNI, peringatan hari pahlawan tahun ini yang mengusung tema “Dengan Semangat dan Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Persatuan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, dinilai sangat tepat.
Tema ini mengandung makna bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita berhasil mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan persatuan, kesatuan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita telah berhasil mengusir penjajahan dari bumi pertiwi tercinta. Maka dari itu dengan persatuan dan kesatuan pula kita berketetapan hati menjaga integritas NKRI.
Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa seiring dengan semakin intensifnya agenda politik karena semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2008, akan semakin meningkat pula dinamika dan suhu politik nasional. Tanpa disadari fundamen persatuan dan kesatuan juga akan mengalami terpaan akibat terjadinya gesekan dan benturan yang merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Panglima TNI meminta kepada seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas kiranya senantiasa menyadari dan tetap memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Pada akhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan beberapa penekanan dan harapan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan yang terjadi, yaitu untuk terus memperkokoh soliditas dan solidaritas TNI; Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap setiap perkembangan agar tidak terdadak dan terjebak oleh perubahan situasi; Memelihara dan meningkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi guna menghadirkan karya, kinerja dan prestasi demi suksesnya tugas pokok TNI; Jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh berbagai isu tentang TNI terutama berkaitan dengan agenda reformasi internal yang paling krusial yaitu peradilan militer dan bisnis TNI; serta menghormati dan memegang teguh komitmen netralitas TNI. (Gahar).
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Irup Mayjen TNI Mayjen Sudarmaidy, menyampaikan bahwa peringatan hari pahlawan pada hakekatnya merupakan ungkapan rasa syukur, wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan kusuma bangsa. Para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut, mempertahankan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi TNI, setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi historis, agar senantiasa dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah, dari setiap episode perjuangan nasional bangsa.
Menurut Panglima TNI, peringatan hari pahlawan tahun ini yang mengusung tema “Dengan Semangat dan Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Persatuan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, dinilai sangat tepat.
Tema ini mengandung makna bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita berhasil mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan persatuan, kesatuan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita telah berhasil mengusir penjajahan dari bumi pertiwi tercinta. Maka dari itu dengan persatuan dan kesatuan pula kita berketetapan hati menjaga integritas NKRI.
Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa seiring dengan semakin intensifnya agenda politik karena semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2008, akan semakin meningkat pula dinamika dan suhu politik nasional. Tanpa disadari fundamen persatuan dan kesatuan juga akan mengalami terpaan akibat terjadinya gesekan dan benturan yang merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Panglima TNI meminta kepada seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas kiranya senantiasa menyadari dan tetap memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Pada akhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan beberapa penekanan dan harapan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan yang terjadi, yaitu untuk terus memperkokoh soliditas dan solidaritas TNI; Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap setiap perkembangan agar tidak terdadak dan terjebak oleh perubahan situasi; Memelihara dan meningkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi guna menghadirkan karya, kinerja dan prestasi demi suksesnya tugas pokok TNI; Jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh berbagai isu tentang TNI terutama berkaitan dengan agenda reformasi internal yang paling krusial yaitu peradilan militer dan bisnis TNI; serta menghormati dan memegang teguh komitmen netralitas TNI. (Gahar).
ASPADAI KOMUNISME BANGKIT LAGI
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap menolak wacana yang menginginkan pencabutan Tap (Ketetapan, Red) MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme.
Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Amidhan dalam sambutan seminar "Mengawal Pancasila dan UUD 1945: Mencegah Terulangnya Perbuatan Makar dalam segala bentuk" di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin 10 November 2008.
”Jika Tap MPR tersebut dicabut, kami khawatir akan terjadi makar di Indonesia. Kesimpulan MUI bahwa NKRI adalah final, dan separatisme wajib diperangi,”katanya.
Amidhan mengatakan MUI cemas karena penganut ajaran Komunisme sudah terbukti melakukan teror terhadap umat Islam. Apalagi, lanjutnya, dorongan pencabutan Tap MPR No XXV/MPRS/1966 semakin menguat.
”Jumlah mereka yang berani dan menuntut pencabutan tap MPRS itu saat ini semakin banyak. Di satu sisi ini pilihan demokrasi, tapi di sisi lain justru khawatir kembalinya makar,”ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan hakim Konstitusi Letjen TNI (purn) H. Achmad Roestandi mengatakan komunisme tidak pernah mati. Untuk itu, dirinya meminta semua pihak untuk mewaspadai politik adu domba atau perpecahan yang dapat mengurangi kekuatan sendiri. "Pancasila perlu dimantapkan, jangan sampai timbul perbedaan persepsi mengenai hal mendasar,"tegasnya.
Adapun Ketua Umum Gerakan Patriot, Alfian Tanjung menemui adanya indikasi bahwa komunisme di Indonesia tidak mati. Sehingga jika semua pihak tidak waspada, maka bukan tidak mungkin paham komunisme akan kembali berkembang di Indonesia.
"Target mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, penghapusan jejak sejarah hitam PKI. Secara tidak sadar mereka telah masuk dan menyusup kepada generasi muda kita,"ungkapnya. (Gahar).
Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Amidhan dalam sambutan seminar "Mengawal Pancasila dan UUD 1945: Mencegah Terulangnya Perbuatan Makar dalam segala bentuk" di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin 10 November 2008.
”Jika Tap MPR tersebut dicabut, kami khawatir akan terjadi makar di Indonesia. Kesimpulan MUI bahwa NKRI adalah final, dan separatisme wajib diperangi,”katanya.
Amidhan mengatakan MUI cemas karena penganut ajaran Komunisme sudah terbukti melakukan teror terhadap umat Islam. Apalagi, lanjutnya, dorongan pencabutan Tap MPR No XXV/MPRS/1966 semakin menguat.
”Jumlah mereka yang berani dan menuntut pencabutan tap MPRS itu saat ini semakin banyak. Di satu sisi ini pilihan demokrasi, tapi di sisi lain justru khawatir kembalinya makar,”ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan hakim Konstitusi Letjen TNI (purn) H. Achmad Roestandi mengatakan komunisme tidak pernah mati. Untuk itu, dirinya meminta semua pihak untuk mewaspadai politik adu domba atau perpecahan yang dapat mengurangi kekuatan sendiri. "Pancasila perlu dimantapkan, jangan sampai timbul perbedaan persepsi mengenai hal mendasar,"tegasnya.
Adapun Ketua Umum Gerakan Patriot, Alfian Tanjung menemui adanya indikasi bahwa komunisme di Indonesia tidak mati. Sehingga jika semua pihak tidak waspada, maka bukan tidak mungkin paham komunisme akan kembali berkembang di Indonesia.
"Target mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, penghapusan jejak sejarah hitam PKI. Secara tidak sadar mereka telah masuk dan menyusup kepada generasi muda kita,"ungkapnya. (Gahar).
Minggu, 16 November 2008
PEMBICARAAN INTENSIF DPD-DPR SEBAGAI JOINT SETTING
Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Siti Nurbaya Bakar mengatakan pembicaraan intensif antara DPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyangkut main issues materi rancangan undang-undang (RUU) hanya dirancang dua kali sebagai joint setting. Selebihnya, kegiatan di antara pertemuan kesatu dan kedua dikerjakan staf ahli dan sekretariat jenderal (setjen) melalui korespondensi atau bentuk lain.
Siti berbicara mewakili DPD membahas beberapa skenario kegiatan DPD dalam Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk. Irman Gusman, Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Tim RUU Susduk bersama Ketua Panitia Musyawarah DPD Wahidin Ismail didampingi Siti menghadiri Diskusi Terbuka Peran DPD dalam Proses Legislasi yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR di Ruang Rapat Pleno F-PKS DPR lantai 3 Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (20/10).
Selain itu, lanjut Siti, DPD akan membuka selebar-lebarnya ruang kepada publik yang berminat mengikuti proses legislasinya serta mengkritisi beberapa bagian materi RUU yang kurang atau luput dibahas DPD. Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga (DPD dan DPR) akan memuat beberapa kesepakatan yang mengatur pembukaan ruang publik. “Kalau polanya begini akan lebih banyak pekerjaan untuk staf ahli dan setjen. Setelah dimatangkan setjen, putusan politisnya diserahkan kepada pimpinan dan anggota DPD,” jelasnya.
Siti mengingatkan, selama proses pembahasan materi RUU dimaksud maka DPD harus mengikutinya sebagai konsekuensi membuka selebar-lebarnya ruang untuk publik. Jika suatu materi susah disepakati antara Pemerintah dan DPR maka RUU Susduk mengatur agar DPD berkesempatan memberi overview konfirmasi berupa catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan.
“Terserah, apakah anggota DPR atau fraksinya yang meminta atau Pemerintah sendiri,” ujarnya.
Konfirmasi yang diberikan dapat saja meminta Presiden dan DPR memperlambat dan tidak terburu-buru atau mempercepat pengambilan keputusan atau persetujuan. “ Ada dimunculkan isi sekaligus simboliknya,” jelas Siti.
Agar kehadiran DPD dalam proses legislasi tidak disamakan dengan fraksi, sebelum Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan maka RUU Susduk mengatur pula agar DPD berkesempatan memberi catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan. Simbol-simbol menuju sistem kelembagaan yang benar dan tepat akan terwujud melalui pengaturan kesempatan kepada DPD kendati telah memasuki wilayah pembicaraan tingkat II.
Sebetulnya DPD bisa masuk persis di depan pintu Rapat Paripurna DPR.Mengenai kesetjenan, Siti mengatakan, karakter birokrasinya harus membentuk identitas yang menjamin keakuratan, contitutional law, dan prosedur. Karakter birokrasinya yang memiliki identitas merupakan perwujudan profesionalisme tanpa harus menjadi pembantu para pimpinan dan anggota DPR atau DPD. “Agar mereka mempunyai inovasi dan inisiatif,” jelasnya.
Irman menekankan kemandirian setjen parlemen. Setiap Sesjen MPR, DPR, dan DPD dibawahi seorang Sesjen Parlemen yang bidang tugasnya korenwasdal (koordinasi-perencanaan-pengawasan-pengendalian). Masing-masing tingkat Sesjen MPR, DPR, dan DPD tidak diturunkan menjadi deputi tetapi dipertahankan seperti sekarang yang dijabat eselon tingkat I.
Setjen MPR, Setjen DPR, dan Setjen DPD ditambah Badan Pengelola Sarana dan Prasarana harus dikelola office of parliament bernama Setjen Parlemen yang diidentikkan atau disejajarkan dengan Sekretariat Kabinet. Setiap setjen mengelola unit-unit persidangan, keahlian, dan administrasi keanggotaan sementara badan mengelola unit-unit pelayanan sidang, unit pendukung perpustakaan, gymnasium, health center, dan menza.
Irman mengakui, selama ini hal-hal teknis sering mengganggu kinerja pimpinan dan anggota DPD yang mengadakan rapat atau sidang dalam ruang yang dimiliki Setjen MPR dan Setjen DPR. “Saya berkantor di Gedung Nusantara III yang dimiliki DPR. Kalau pukul 17.00 WIB pimpinan DPR sudah pulang, maka listriknya, termasuk di kantor saya, dimatikan. Kalau rapat pun harus membuat surat peminjaman ruang.” Karenanya, dibutuhkan Sesjen Parlemen yang membawahi Sesjen MPR, Sesjen DPR, dan Sesjen DPD. (Gahar).
Siti berbicara mewakili DPD membahas beberapa skenario kegiatan DPD dalam Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk. Irman Gusman, Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Tim RUU Susduk bersama Ketua Panitia Musyawarah DPD Wahidin Ismail didampingi Siti menghadiri Diskusi Terbuka Peran DPD dalam Proses Legislasi yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR di Ruang Rapat Pleno F-PKS DPR lantai 3 Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (20/10).
Selain itu, lanjut Siti, DPD akan membuka selebar-lebarnya ruang kepada publik yang berminat mengikuti proses legislasinya serta mengkritisi beberapa bagian materi RUU yang kurang atau luput dibahas DPD. Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga (DPD dan DPR) akan memuat beberapa kesepakatan yang mengatur pembukaan ruang publik. “Kalau polanya begini akan lebih banyak pekerjaan untuk staf ahli dan setjen. Setelah dimatangkan setjen, putusan politisnya diserahkan kepada pimpinan dan anggota DPD,” jelasnya.
Siti mengingatkan, selama proses pembahasan materi RUU dimaksud maka DPD harus mengikutinya sebagai konsekuensi membuka selebar-lebarnya ruang untuk publik. Jika suatu materi susah disepakati antara Pemerintah dan DPR maka RUU Susduk mengatur agar DPD berkesempatan memberi overview konfirmasi berupa catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan.
“Terserah, apakah anggota DPR atau fraksinya yang meminta atau Pemerintah sendiri,” ujarnya.
Konfirmasi yang diberikan dapat saja meminta Presiden dan DPR memperlambat dan tidak terburu-buru atau mempercepat pengambilan keputusan atau persetujuan. “ Ada dimunculkan isi sekaligus simboliknya,” jelas Siti.
Agar kehadiran DPD dalam proses legislasi tidak disamakan dengan fraksi, sebelum Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan maka RUU Susduk mengatur pula agar DPD berkesempatan memberi catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan. Simbol-simbol menuju sistem kelembagaan yang benar dan tepat akan terwujud melalui pengaturan kesempatan kepada DPD kendati telah memasuki wilayah pembicaraan tingkat II.
Sebetulnya DPD bisa masuk persis di depan pintu Rapat Paripurna DPR.Mengenai kesetjenan, Siti mengatakan, karakter birokrasinya harus membentuk identitas yang menjamin keakuratan, contitutional law, dan prosedur. Karakter birokrasinya yang memiliki identitas merupakan perwujudan profesionalisme tanpa harus menjadi pembantu para pimpinan dan anggota DPR atau DPD. “Agar mereka mempunyai inovasi dan inisiatif,” jelasnya.
Irman menekankan kemandirian setjen parlemen. Setiap Sesjen MPR, DPR, dan DPD dibawahi seorang Sesjen Parlemen yang bidang tugasnya korenwasdal (koordinasi-perencanaan-pengawasan-pengendalian). Masing-masing tingkat Sesjen MPR, DPR, dan DPD tidak diturunkan menjadi deputi tetapi dipertahankan seperti sekarang yang dijabat eselon tingkat I.
Setjen MPR, Setjen DPR, dan Setjen DPD ditambah Badan Pengelola Sarana dan Prasarana harus dikelola office of parliament bernama Setjen Parlemen yang diidentikkan atau disejajarkan dengan Sekretariat Kabinet. Setiap setjen mengelola unit-unit persidangan, keahlian, dan administrasi keanggotaan sementara badan mengelola unit-unit pelayanan sidang, unit pendukung perpustakaan, gymnasium, health center, dan menza.
Irman mengakui, selama ini hal-hal teknis sering mengganggu kinerja pimpinan dan anggota DPD yang mengadakan rapat atau sidang dalam ruang yang dimiliki Setjen MPR dan Setjen DPR. “Saya berkantor di Gedung Nusantara III yang dimiliki DPR. Kalau pukul 17.00 WIB pimpinan DPR sudah pulang, maka listriknya, termasuk di kantor saya, dimatikan. Kalau rapat pun harus membuat surat peminjaman ruang.” Karenanya, dibutuhkan Sesjen Parlemen yang membawahi Sesjen MPR, Sesjen DPR, dan Sesjen DPD. (Gahar).
42 AHLI DUNIA NILAI LUMPUR SIDOARDJO AKIBAT KESALAHAN PENGEBORAN
Jakarta - AAPG 2008 International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29 Oktober 2008, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists (AAPG) dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia.
Pada acara ini disampaikan sekitar 600 makalah dalam 97 tema yang berbeda, dan terdapat 6 buah tema khusus yang sangat dianggap penting yaitu “Lusi Mud Volcano: Earthquake or Drilling Trigger”. Tema ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 oktober 2008 jam 13.30 waktu setempat.
Pada ruangan tersebut hadir ahli geologi manca negara yang sebagian mereka adalah juga pernah menghadiri pertemuan di London seminggu yang lalu dengan tema yang sama, pertemuan yang sudah berlalu itu menghasilkan suatu pertanyaan besar dan mengerucut pada data pemboran yang harus dikaji dan diperjelas.
Peserta diskusi sekitar 90 ahli tersebut yang tentunya akan memberikan opini yang netral dan obyektif datang tepat waktu dan penuh dengan antusiasme yang tinggi, dan disambut dengan selembar informasi perkembangan terakhir yang dikeluarkan Lapindo. Dimana sebelumnya Lapindo juga telah membagi-bagikan Brosur 6 halaman berwarna dengan kualitas lux yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kepada peserta konferensi.
Selama pertemuan, terdapat 4 (empat) pembicara yaitu Dr.Adriano Mazzini dari Unversitas Oslo seorang ahli Mud Vulcano yang selama ini sangat yakin dengan teori bahwa lumpur lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta.
Nurrochmat Sawolo sebagai ahli pemboran dari lapindo yang mengetahui seluk beluk pemboran di sumur BJP-1 sejak persiapan, pelaksanaan sampai semburan terjadi di Sidoardjo, yang dibantu Bambang Istadi.
Seorang pembicara dari Universitas Curtin Australia yaitu Dr. Mark Tingay ahli gempa yang berpendapat bahwa energi gempa Yogyakarta terlalu kecil sebagai penyebab terjadinya semburan di Sidoardjo.
Prof. Richard Davies dari Universitas Durham Inggris ahli geologi yang bekerjasama dengan ahli pemboran Indonesia yang diwakili oleh Susila Lusiaga dan Rudi Rubiandini dari Institut Teknologi Bandung yang menyampaikan secara detail dan jelas data-data dan bukti selama proses kejadian dilihat dari sisi operasi pemboran.
Sejumlah tidak kurang dari 20 penanya menghangatkan dan mempertajam materi diskusi yang mengarah pada penyebab yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi perdebatan yang melibatkan seluruh opini yang berkembang dan dimoderatori oleh ahli geologi senior dari Australia .
Acara diskusi berjalan sekitar 2,5 jam tersebut diakhiri dengan voting (pengambilan pendapat) oleh seluruh peserta yang hadir untuk memperoleh kepastian pendapat para ahli dunia tersebut dengan menggunakan metoda langsung angkat tangan.
Hasil dari voting tersebut menghasilkan 3 (tiga) suara yang mendukung GEMPA YOGYA sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara menyatakan PEMBORAN sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara menyatakan KOMBINASI Gempa dan Pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) menyatakan belum bisa mengambil opini.
Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoardjo adalah akibat kegiatan Pemboran. (Gahar/Sumber :GMLL (Gerakan Menutup Lumpur Lapindo)).
Pada acara ini disampaikan sekitar 600 makalah dalam 97 tema yang berbeda, dan terdapat 6 buah tema khusus yang sangat dianggap penting yaitu “Lusi Mud Volcano: Earthquake or Drilling Trigger”. Tema ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 oktober 2008 jam 13.30 waktu setempat.
Pada ruangan tersebut hadir ahli geologi manca negara yang sebagian mereka adalah juga pernah menghadiri pertemuan di London seminggu yang lalu dengan tema yang sama, pertemuan yang sudah berlalu itu menghasilkan suatu pertanyaan besar dan mengerucut pada data pemboran yang harus dikaji dan diperjelas.
Peserta diskusi sekitar 90 ahli tersebut yang tentunya akan memberikan opini yang netral dan obyektif datang tepat waktu dan penuh dengan antusiasme yang tinggi, dan disambut dengan selembar informasi perkembangan terakhir yang dikeluarkan Lapindo. Dimana sebelumnya Lapindo juga telah membagi-bagikan Brosur 6 halaman berwarna dengan kualitas lux yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kepada peserta konferensi.
Selama pertemuan, terdapat 4 (empat) pembicara yaitu Dr.Adriano Mazzini dari Unversitas Oslo seorang ahli Mud Vulcano yang selama ini sangat yakin dengan teori bahwa lumpur lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta.
Nurrochmat Sawolo sebagai ahli pemboran dari lapindo yang mengetahui seluk beluk pemboran di sumur BJP-1 sejak persiapan, pelaksanaan sampai semburan terjadi di Sidoardjo, yang dibantu Bambang Istadi.
Seorang pembicara dari Universitas Curtin Australia yaitu Dr. Mark Tingay ahli gempa yang berpendapat bahwa energi gempa Yogyakarta terlalu kecil sebagai penyebab terjadinya semburan di Sidoardjo.
Prof. Richard Davies dari Universitas Durham Inggris ahli geologi yang bekerjasama dengan ahli pemboran Indonesia yang diwakili oleh Susila Lusiaga dan Rudi Rubiandini dari Institut Teknologi Bandung yang menyampaikan secara detail dan jelas data-data dan bukti selama proses kejadian dilihat dari sisi operasi pemboran.
Sejumlah tidak kurang dari 20 penanya menghangatkan dan mempertajam materi diskusi yang mengarah pada penyebab yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi perdebatan yang melibatkan seluruh opini yang berkembang dan dimoderatori oleh ahli geologi senior dari Australia .
Acara diskusi berjalan sekitar 2,5 jam tersebut diakhiri dengan voting (pengambilan pendapat) oleh seluruh peserta yang hadir untuk memperoleh kepastian pendapat para ahli dunia tersebut dengan menggunakan metoda langsung angkat tangan.
Hasil dari voting tersebut menghasilkan 3 (tiga) suara yang mendukung GEMPA YOGYA sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara menyatakan PEMBORAN sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara menyatakan KOMBINASI Gempa dan Pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) menyatakan belum bisa mengambil opini.
Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoardjo adalah akibat kegiatan Pemboran. (Gahar/Sumber :GMLL (Gerakan Menutup Lumpur Lapindo)).
Rabu, 05 November 2008
AKSI UNJUK RASA OLEH KELOMPOK AMPM
Jakarta, Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pandeglang Menggugat (AMPM) dipimpin oleh Uday Suhada (selaku Korlap dan Jubir) dan dihadiri sekitar 50 orang peserta pada 31 Oktober 2008, sekitar pukul 10.00 s.d 11.00 Wib, bertempat di Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta Selatan.
Peserta aksi sampai di belakang Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan bus dan selanjutnya melakukan longmarch menuju ke pintu pagar depan Gedung Kejaksaan Agung.
Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Adili Bupati Pandeglang
b. Tangkap Dimyati...!!!
c. Tangkap Bupati Pandeglang = Stabilitas Daerah.
d. Tak Ada Maaf Bagi Penggelap Kas Daerah
e. Bersihkan Kota Pandeglang Dari Tangan Koruptor.
f. SBY, Segera Terbitkan Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
g. Pak Hendrawan, Tindak Oknum Jaksa Penghambat Surat Izin Pemeriksaan Bupati
Pandeglang
h. Jampidsus, Segera Kirim Ke Istana Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
i. JamWas Kejakgung Harus Bertindak, Masa Kirim Surat Sampe 3 Bulan?.
j. Koruptor Pandeglang Kerangkeng Dong....
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh AMPM berisikan antara lain:
a. Mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawas (JamWas)
Kejakgung untuk menindak tegas oknum aparat di jajaran kejaksaan (baik di
KejatiBanten maupun di Kejakgung) yang diduga telah dengan sengaja menghambat
proses pengiriman surat permohonan pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
b. Mendesak Jampidsus Kejakgung agar segera melakukan ekspose dan meneruskan
surat permohonan tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Sekab) untuk selanjutnya
ditandatangani Presiden Republik Indonesia.
c. Mendesak Presiden RI yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk
segera menerbitkan surat ijin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Peserta aksi diperbolehkan masuk ke dalam pagar lingkungan Gedung Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka melalui pertemuan dengan perwakilan dari Kejaksaan Agung.
Apartat kepolisian berjumlah 30 personil didukung 2 kendaraan truk Polri berada dilokasi mengamankan kegiatan AUR. (Toni Nasution)
Peserta aksi sampai di belakang Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan bus dan selanjutnya melakukan longmarch menuju ke pintu pagar depan Gedung Kejaksaan Agung.
Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Adili Bupati Pandeglang
b. Tangkap Dimyati...!!!
c. Tangkap Bupati Pandeglang = Stabilitas Daerah.
d. Tak Ada Maaf Bagi Penggelap Kas Daerah
e. Bersihkan Kota Pandeglang Dari Tangan Koruptor.
f. SBY, Segera Terbitkan Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
g. Pak Hendrawan, Tindak Oknum Jaksa Penghambat Surat Izin Pemeriksaan Bupati
Pandeglang
h. Jampidsus, Segera Kirim Ke Istana Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
i. JamWas Kejakgung Harus Bertindak, Masa Kirim Surat Sampe 3 Bulan?.
j. Koruptor Pandeglang Kerangkeng Dong....
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh AMPM berisikan antara lain:
a. Mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawas (JamWas)
Kejakgung untuk menindak tegas oknum aparat di jajaran kejaksaan (baik di
KejatiBanten maupun di Kejakgung) yang diduga telah dengan sengaja menghambat
proses pengiriman surat permohonan pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
b. Mendesak Jampidsus Kejakgung agar segera melakukan ekspose dan meneruskan
surat permohonan tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Sekab) untuk selanjutnya
ditandatangani Presiden Republik Indonesia.
c. Mendesak Presiden RI yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk
segera menerbitkan surat ijin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Peserta aksi diperbolehkan masuk ke dalam pagar lingkungan Gedung Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka melalui pertemuan dengan perwakilan dari Kejaksaan Agung.
Apartat kepolisian berjumlah 30 personil didukung 2 kendaraan truk Polri berada dilokasi mengamankan kegiatan AUR. (Toni Nasution)
Selasa, 04 November 2008
DPD RENCANAKAN BANGUN LABORATORIUM ANGGARAN
Jakarta - Dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan APBN, Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) berpendapat bahwa produk yang dihasilkan belum cukup optimal. Pertimbangan hanya sebatas kualitatif yang oleh karena itu perlu penajaman dari sisi kuantitatif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu laboratorium yang secara terus-menerus mengkaji data untuk menjawab berbagai hal yang mendasari pertimbangan dan pengawasan DPD RI terhadap APBN dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi salah satu
Demikian kesimpulan dari Rapat Koordinasi Laboratorium Anggaran (Budget Office) DPD RI, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandung , Kamis (16/10). Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat teras Setjen DPD RI dan Staf Ahli PAH IV DPD RI, dipimpin langsung langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran sehingga pembangunan laboratorium anggaran ini perlu direalisasikan.
“Selama ini, pertimbangan dan pengawasan DPD terhadap APBN sebagaimana perintah undang-undang dirasakan oleh DPD RI masih belum optimal; salah satu penyebabnya adalah kurangnya instrument pendukung,” ujar Siti Nurbaya. Walaupun beberapa anggota DPD, lanjut Siti, mengikuti forum musrenbang, tetapi terlihat esensi politik dari keuangan daerah belum dapat ditangkap, dan juga beberapa daerah telah menyerahkan hasil musrenbang kepada DPD tetapi materinya tidak terolah secara konprehensif.
Selain itu, menurut Ibu Sekjen yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ini, ia melihat bahwa konfigurasi fiskal yang dibutuhkan daerah masih belum terpetakan secara memadai dan belum adanya kontrak budget antara pusat dan daerah. Juga, ia menambahkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 sebagai salah satu instrument hukum mengenai Keuangan Negara hanya mengatur mekanisme teknis saja dan kurang memuat esensi politik keuangan daerah, padahal UU ini seharusnya dapat difungsikan sebagai instrument politik yang berpihak pada kepentingan daerah.
”Inilah hal-hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa Laboratorium Anggaran atau Budget Office perlu sekali dibuat,” pungkas Siti Nurbaya.
Sementara itu, Prof. Dr. Herman Haeruman JS, staf ahli PAH IV DPD RI, berpendapat bahwa ada empat issue utama yang berkaitan dengan perosalan ini. “Pertama, usulan program dari daerah lebih didasarkan pada visi dan misi politik dari para pemimpin daerah di saat pilkada.
Kedua, dalam hal asumsi makro hampir selalu tidak dilakukan analisa internal yang mencerminkan kondisi inflasi riil di daerah. Ketiga, alokasi APBN tidak diiringi penilaian terhadap implikasi bagi kemajuan perekonomian daerah, misalnya bagaimana lapangan kerja yang tercipta; APBN memerlukan penilaian dari sisi konsistensi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, diperlukan analisa APBN yang sifatnya by location mengikuti kondisi pada tiap daerah melalui linkage pusat dan daerah,” papar Herman.
Di bagian akhir Rakor, direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Anggaran DPD RI yang akan difungsikan antara lain sebagai database alokasi anggaran, mediasi terhadap sinergitas pembangunan pusat-daerah, dan rekomendasi DPD terhadap APBN dan pengawasannya. Selain itu, Budget office ini dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan aktualisasi DPD-RI. (Gahar).
Demikian kesimpulan dari Rapat Koordinasi Laboratorium Anggaran (Budget Office) DPD RI, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandung , Kamis (16/10). Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat teras Setjen DPD RI dan Staf Ahli PAH IV DPD RI, dipimpin langsung langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran sehingga pembangunan laboratorium anggaran ini perlu direalisasikan.
“Selama ini, pertimbangan dan pengawasan DPD terhadap APBN sebagaimana perintah undang-undang dirasakan oleh DPD RI masih belum optimal; salah satu penyebabnya adalah kurangnya instrument pendukung,” ujar Siti Nurbaya. Walaupun beberapa anggota DPD, lanjut Siti, mengikuti forum musrenbang, tetapi terlihat esensi politik dari keuangan daerah belum dapat ditangkap, dan juga beberapa daerah telah menyerahkan hasil musrenbang kepada DPD tetapi materinya tidak terolah secara konprehensif.
Selain itu, menurut Ibu Sekjen yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ini, ia melihat bahwa konfigurasi fiskal yang dibutuhkan daerah masih belum terpetakan secara memadai dan belum adanya kontrak budget antara pusat dan daerah. Juga, ia menambahkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 sebagai salah satu instrument hukum mengenai Keuangan Negara hanya mengatur mekanisme teknis saja dan kurang memuat esensi politik keuangan daerah, padahal UU ini seharusnya dapat difungsikan sebagai instrument politik yang berpihak pada kepentingan daerah.
”Inilah hal-hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa Laboratorium Anggaran atau Budget Office perlu sekali dibuat,” pungkas Siti Nurbaya.
Sementara itu, Prof. Dr. Herman Haeruman JS, staf ahli PAH IV DPD RI, berpendapat bahwa ada empat issue utama yang berkaitan dengan perosalan ini. “Pertama, usulan program dari daerah lebih didasarkan pada visi dan misi politik dari para pemimpin daerah di saat pilkada.
Kedua, dalam hal asumsi makro hampir selalu tidak dilakukan analisa internal yang mencerminkan kondisi inflasi riil di daerah. Ketiga, alokasi APBN tidak diiringi penilaian terhadap implikasi bagi kemajuan perekonomian daerah, misalnya bagaimana lapangan kerja yang tercipta; APBN memerlukan penilaian dari sisi konsistensi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, diperlukan analisa APBN yang sifatnya by location mengikuti kondisi pada tiap daerah melalui linkage pusat dan daerah,” papar Herman.
Di bagian akhir Rakor, direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Anggaran DPD RI yang akan difungsikan antara lain sebagai database alokasi anggaran, mediasi terhadap sinergitas pembangunan pusat-daerah, dan rekomendasi DPD terhadap APBN dan pengawasannya. Selain itu, Budget office ini dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan aktualisasi DPD-RI. (Gahar).
Senin, 03 November 2008
KEINDONESIAAN HARUS DIREKONSTRUKSI
Jakarta - Tantangan kebangsaan dan kedaerahan telah bergeser dari isu-isu lama ke isu-isu baru yang membutuhkan perekonstruksian sesuai dengan tantangan zaman. Ke-Indonesia-an harus direkonstruksi melalui isu-isu nasionalisme yang kontekstual berciri demokratisasi beralaskan prinsip kedaulatan rakyat.
“Konstruksi ke depan bagaimana? Apakah kembali mau menyeragamkan, kembali mau membedakan? Apakah kita sama atau beda saja?” tanya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dalam pengantarnya membuka diskusi panel DPD bertema “Wawasan Kebangsaan Berbasis Daerah Melalui Penguatan Parlemen Indonesia”, Selasa (28/10), di Lobby Gedung DPD lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Hadir sebagai narasumber antara lain M Ichsan Loulembah (anggota DPD), Fahri Hamzah (anggota DPR F-PKS), Lukman Hakim Syaifuddin (anggota DPR F-PPP), Agus Widjojo (senior fellow CSIS), Maswardi Rauf (FISIP UI), Arbi Sanit (FISIP UI), Mas Mohammad Fajrul Falaakh (FH UGM), A Irman Putrasiddin (FH UIEU), Cecep Effendi (FISIP UMJ), dan Ade Supriatna (Asosiasi DPRD Provinsi).
Ginandjar menyatakan, sangat erat kaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang keduanya membangun ke- Indonesia - an. Sayangnya, elemen-elemen kedaerahan dan kebangsaan sering tidak dianggap sebagai sesuatu yang terterima (taken for granted).
Nasionalisme yang berciri demokratisasi tersebut beralaskan prinsip kedaulatan rakyat seperti pasal dan ayat UUD 1945 yang diamandemen empat kali. Pasal dan ayat yang diamandemen mengembalikan hekekat ke- Indonesia - an melalui desentralisasi atau otonomi daerah, pemilihan oleh rakyat secara langsung, hak asasi manusia. Penguatan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan juga bertujuan untuk menegaskan keinginan yang dicita-citakan tersebut.
Menurut Ginandjar, pengertian Indonesia sebagai the melting pot adalah metafora yang menggambarkan kemajemukan yang saling berinteraksi berbasis multikulturalisme.
Merekonstruksi ke-Indonesia-an dibutuhkan mengingat perbedaan kerap dikesampingkan atau dianggap bukan rahmat yang menjadi kekuatan.
Keterkaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang sangat erat justru harus diperkuat melalui penghormatan atau penghargaan perbedaan sebagai fitrah Indonesia . “Sebagai hakekat, sebagai jati dirinya.”
Uniformisasi yang dilakukan penguasa Orde Lama dan Orde Baru justru mengingkari konfigurasi daerah bersama suku atau etnis dan agama di Indonesia . Terbukti, lanjutnya, bermunculan pemberontakan di daerah-daerah yang menuntut diri terlepas dari negara Republik Indonesia . Penstabilitasan juga memunculkan pemberontakan. Belakangan, Orde Reformasi mengoreksi pendekatan penyeragaman dan penstabilitasan karena mengingkari hakekat bangsa. (Gahar).
“Konstruksi ke depan bagaimana? Apakah kembali mau menyeragamkan, kembali mau membedakan? Apakah kita sama atau beda saja?” tanya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dalam pengantarnya membuka diskusi panel DPD bertema “Wawasan Kebangsaan Berbasis Daerah Melalui Penguatan Parlemen Indonesia”, Selasa (28/10), di Lobby Gedung DPD lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Hadir sebagai narasumber antara lain M Ichsan Loulembah (anggota DPD), Fahri Hamzah (anggota DPR F-PKS), Lukman Hakim Syaifuddin (anggota DPR F-PPP), Agus Widjojo (senior fellow CSIS), Maswardi Rauf (FISIP UI), Arbi Sanit (FISIP UI), Mas Mohammad Fajrul Falaakh (FH UGM), A Irman Putrasiddin (FH UIEU), Cecep Effendi (FISIP UMJ), dan Ade Supriatna (Asosiasi DPRD Provinsi).
Ginandjar menyatakan, sangat erat kaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang keduanya membangun ke- Indonesia - an. Sayangnya, elemen-elemen kedaerahan dan kebangsaan sering tidak dianggap sebagai sesuatu yang terterima (taken for granted).
Nasionalisme yang berciri demokratisasi tersebut beralaskan prinsip kedaulatan rakyat seperti pasal dan ayat UUD 1945 yang diamandemen empat kali. Pasal dan ayat yang diamandemen mengembalikan hekekat ke- Indonesia - an melalui desentralisasi atau otonomi daerah, pemilihan oleh rakyat secara langsung, hak asasi manusia. Penguatan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan juga bertujuan untuk menegaskan keinginan yang dicita-citakan tersebut.
Menurut Ginandjar, pengertian Indonesia sebagai the melting pot adalah metafora yang menggambarkan kemajemukan yang saling berinteraksi berbasis multikulturalisme.
Merekonstruksi ke-Indonesia-an dibutuhkan mengingat perbedaan kerap dikesampingkan atau dianggap bukan rahmat yang menjadi kekuatan.
Keterkaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang sangat erat justru harus diperkuat melalui penghormatan atau penghargaan perbedaan sebagai fitrah Indonesia . “Sebagai hakekat, sebagai jati dirinya.”
Uniformisasi yang dilakukan penguasa Orde Lama dan Orde Baru justru mengingkari konfigurasi daerah bersama suku atau etnis dan agama di Indonesia . Terbukti, lanjutnya, bermunculan pemberontakan di daerah-daerah yang menuntut diri terlepas dari negara Republik Indonesia . Penstabilitasan juga memunculkan pemberontakan. Belakangan, Orde Reformasi mengoreksi pendekatan penyeragaman dan penstabilitasan karena mengingkari hakekat bangsa. (Gahar).
Langganan:
Postingan (Atom)
