PERINGATI SUMPAH PEMUDA, MEGA AKAN SAMPAIKAN PIDATO POLITIK

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus calon Presiden RI dalam pemilu Presiden 2009 mendatang, Hj Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dalam acara peringatan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, yang dipusatkan oleh PDI Perjuangan di Alun-alun Kraton Kasunanan Solo, Jawa Tengah (Selasa, 28 Oktober 2009).

Penyampaian pidato politik tersebut merupakan acara puncak peringatan hari Sumpah Pemuda yang dijadikan oleh PDI Perjuangan sebagai agenda Nasional Partai, sekaligus tanda dimulainya secara resmi pensosialisasian nomor 28 sebagai nomor urut PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2009.

Acara peringatan Sumpah Pemuda di Alun-alun Kota Solo hari Selasa besok akan dibuka oleh dengan prakata oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Puan Maharani, sekaligus pengibaran bendera start oleh marching band DPC Kota Solo.

Seperti yang telah dijadwalkan, selanjutnya para peserta kirab merah putih berpakaian seragam Partai dengan membawa 28.000 bendera merah putih memasuki Alun-alun utara Kraton Kasunanan Solo. Selanjutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri beserta rombongan dari DPP PDI Perjuangan memasuki Alun-alun Utara Kraton.

Acara yang akan dipandu oleh kader Partai, Deddy Gumelar ini selanjutnya akan diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda oleh DPD PDI Perjuangan Jateng, pembacaan teks Pancasila oleh perwakilan dari DPP Partai, serta menyanyikan mars PDI Perjuangan.

Selanjutnya, Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Maharani, akan memberikan pidato laporannya yang kemudian disambung dengan aksi teaterikal “Mega Kembali” dan penaikkan balon statis PDI Perjuangan.

Acara kemudian ditutup dengan pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri sekitar pukul 16.00 WIB, untuk selanjutnya kembali bertolak ke Jakarta .

Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda di Solo, Puan Maharani, peringatan Sumpah Pemuda ini adalah salah satu upaya PDI Perjuangan untuk mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air untuk bersama berjuang melawan lupa terhadap sejarah.

”Peringatan sumpah pemuda di Solo untuk mengingatkan para pemuda-pemudi agar tidak melupakan sejarah, sekaligus merebut hati para pemuda-pemudi untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Sumpah pemuda 28 Oktober adalah milik Bangsa Indonesia , sedangkan nomor 28 adalah milik PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Peringatan Sumpah Pemuda di DPP
Sementara itu, peringatan Sumpah Pemuda yang merupakan agenda Nasional PDI Perjuangan, diperingati oleh stuktur-struktur Partai di seluruh Indonesia ini, termasuk DPP PDI Perjuangan yang akan menggelarnya bersama DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jl Lenteng Agung No. 99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Selain akan dihadiri oleh jajaran Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai dan Ketua DPP PDI Perjuangan Adang Ruchiatna yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, peringatan Sumpah Pemuda di DPP yang menurut rencana akan laksanakan sekitar pukul 08.30 pagi besok juga akan dihadiri struktural Partai se DKI Jakarta hingga ke tingkat Ranting Partai. (Gahar).

TIDAK SERIUS BERLATIH, DANSATGAS KONGA XXIII-C DIGANTI

ASOPS PANGLIMA TNI :

Cipatat - Sebagai anggota Satgas Kontingen Garuda XXIII-C/UNIFIL prajurit-prajurit TNI yang akan berangkat ke Lebanon harus dapat membedakan antara tugas sebagai penghancur musuh dan pemelihara perdamaian (Peace Keeping Forces). Jadi setiap prajurit harus tahu tugas pokoknya dan menguasai Standar Operating Procedure (SOP) serta Role of Engagement (RoE) yang ditetapkan oleh PBB.
Hal itu disampaikan oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, dihadapan 850 prajurit TNI yang sedang melaksanakan latihan pratugas di Cipatat, Jum’at (24/10).
Meskipun anggota satgas adalah prajurit pilihan yang telah lulus seleksi, namun belum dapat dijadikan jaminan bahwa mereka akan diberangkatkan ke Lebanon . Jika mereka tidak serius berlatih maka Asops berhak mengganti prajurit tersebut, termasuk Dansatgas Letkol Inf. R Haryono. sebagaimana penekanannya, jangan harap kalian akan berangkat tugas ke Lebanon kalau tidak serius melaksanakan latihan, termasuk Dansatgas jika macam-macam akan saya ganti.
Asops tidak bermaksud menakut-nakuti prajuritnya, semua ini dilakukan agar penyiapan Satgas Konga XXIII-C dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan prajurit TNI seperti yang diharapkan oleh PBB. Sebelum tergabung dalam Satgas Konga XXIII-C ini, prajurit TNI harus lulus seleksi yang meliputi tes kesehatan, kesegaran jasmani, kesehatan jiwa, bahasa Inggris, komputer dan mengemudi stir kiri untuk perwira. Pelaksanaan seleksi ini dikoordinir oleh PMPP TNI (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian), yang bertugas menyiapkan prajurit-prajurit TNI yang akan bertugas pada misi perdamaian dunia baik sebagai UN Staff, Military Observer (Milobs) maupun Peace Keeping Forces.
Lebih jauh Asops menekankan kepada seluruh unsur pimpinan agar mengenali anggotanya satu persatu, pengenalan terhadap anggota satgas tidak hanya namanya saja namun tingkah laku dan sifat anggotanya harus dikenali oleh unsur pimpinan. Kalian harus dapat mengenal satu persatu anggotamu, jangan hanya namanya saja, tetapi cara berjalannya, cara batuknya kalian harus kenal, dan semua anggota harus kenal satu sama lain serta peduli antar sesama, kata Asops. Disamping itu Asops juga menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian dunia di Lebanon adalah misi TNI, jadi semua prajurit yang tergabung dalam satgas ini harus merubah mind set nya, tidak ada lagi Kopassus, Raiders, Marinir maupun Paskhas. Kalian disini adalah satu, prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Yon Mekanis Konga XXIII-C.
Di akhir pengarahannya Asops berharap bahwa satgas ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berprestasi seperti satgas terdahulu. Sebagaimana harapannya dihadapan anggota satgas, saya harap kalian berangkat 850 orang dan kembali untuh 850 orang dengan membawa keberhasilan, yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan prajurit Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C. (Gahar)

4 PASANGAN CAPRES CAWAPRES AKAN RAMAIKAN PILPRES

Jika Syarat 20 Persen Gol

Jakarta - Jika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyepakati syarat 20 persen maka bisa diprediksi akan muncul 4 calon pasangan capres cawapres.
“Maksimal akan ada 4 calon yaitu dua dari parpol besar, satu incumbent dan satu calon alternative,”tegas penelitii senior Center For Electoral Reform (CETRO) Refly Harun dalam sebuah diskusi tentang RUU Pilpres di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2008.
Namun jika syarat 15 persen yang disetujui, prediksi Refly, maksimal akan ada 6 pasangan calon. “Enam pasangan itu bisa berasal dari dua parpol terbesar, incumbent, dan tiga calon alternative,”jelasnya.
Refly berpendapat syarat dukungan 20-25 persen akan mematikan calon-calon lain. Selain itu pilpres akan menjadi tidak menarik karena pilihan yang sangat terbatas.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPR, Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya akan bertahan di angka 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara pemilu legislative. “Angka tersebut sudah tinggi naiknya, dari Pilpres yang lalu cuma 3 persen ke 15 persen, sudah naik 500 persen,”ujarnya beralasan.
Adapun Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly yang juga politisi PDI Perjuangan mengatakan Fraksi PDIP masih membuka peluang kompromi dan bernegosiasi. “Peluang diberikan untuk menghindari voting pada saat pengambilan keputusan di paripurna 29 Oktober mendatang,”jelasnya.(Gahar

PANSUS ORANG HILANG GAGAL UNDANG KORBAN, YLBHI DAN KONTRAS

Jakarta - Niat Pansus Orang Hilang DPR untuk mendengarkan testimony dari korban dan keluarga korban penghilangan orang tahun 1997-1998 dan melakukan audiensi dengan KontraS dan YLBHI batal. Hal tersebut disebabkan mereka yang diundang tersebut tidak hadir memenuhi undangan pansus. Padahal rapat yang dimulai pukul 14.00 wib sempat diskors sampai pukul 15.00 wib.
“Karena korban dan keluarga korban serta para pendamping yang kita undang tidak hadir maka kita tunda besok pukul 10.00 wib di ruang kerja Komisi III DPR,”kata Ketua Pansus Effendi Simbolon sambil menutup rapat, Rabu 22 Oktober 2008.
Sebelumnya sejumlah anggota pansus memberikan tanggapannya seputar ketidakhadiran para undangan dalam rapat pansus. Anggota Pansus dari Fraksi PAN, Azlaini Agus menganggap ketidakhadiran tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas Dewan. “Kita harus melakukan pembahasan secara internal,”saran dia.
Adapun anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabul Harman mensinyalir ketidakhadiran para undangan tersebut memang disengaja.”Mereka tidak mau dimanfaatkan oleh Pansus yang kental dengan nuansa politis.Sebab diaktifkannya kembali Pansus ini menjelang Pemilu 2009 disinyalir dipenuhi muatan politis untuk mengganjal sejumlah jenderal yang menunjukkan gelagat akan maju sebagai presiden pada 2009,”beber dia.
Sedangkan anggota pansus yang juga ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menjelaskan ketidakhadiran KontraS dan YLBHI karena memang kedua lembaga tersebut sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
“KontraS tidak bisa hadir karena dalam waktu bersamaan bersama KASUM tengah mengadakan pertemuan dengan Kapolri. Sedangkan YLBHI baru saja selesai mengikuti persidangan di PN Jakarta Pusat. Jadi, bukan karena mereka tidak mau menghadiri undangan ini,”ungkap Trimed. (Gahar).

29 OKTOBER 2008, PARIPURNA BAHAS RUU PILPRES

Jakarta - Penjadwalan rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II yang semula diusulkan oleh pansus pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008, berdasarkan rapat konsultasi pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi sebagai pengganti Bamus tanggal 21 Oktober 2008 menetapkan hari Rabu 29 tanggal 29 Oktober 2008.
Demikian dikatakan Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008. “Berdasarkan konfirmasi dari fraksi-fraksi kepada pimpinan pansus, jadwal lobi pansus RUU Pilpres yang semula diagendakan Rabu 22 Oktober 2008 diminta untuk ditunda dan dijadwalkan sampai dengan sebelum rapat paripurna 29 Oktober 2008,”terang politisi Golkar ini.
Selain itu, kata Ferry, jadwal raker pansus untuk pengambilan keputusan tingkat I tetap berlangsung pada hari Kamis 23 Oktober 2008 pukul 10.00 wib. “Selain memutuskan draft RUU yang sudah disepakati juga akan dirumuskan formulasi materi yang belum disepakati sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dengan voting, jika lobi tidak menghasilkan titik temu,”ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama wakil ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly mengatakan karena tanggal 28 Oktober kegiatan di DPR cukup padat maka digeser menjadi tanggal 29 Oktober 2008. “Ini adalah kesepakatan ditingkat pimpinan fraksi dan ada komitmen undang-undang Pilpres bisa selesai dalam masa sidang ini,”terang politisi PDIP ini.
Menurutnya ada keinginan kuat di pansus dan pimpinan fraksi agar bisa diputuskan tanpa melalui voting, begitu juga keinginan pemerintah. “Masyarajat harus tahu ada keterlambatan jadwal di pansus Pilpres, namun kami memiliki keinginan kuat untuk segera menyelesaikan RUU ini,”tandasnya. (Gahar).

KONTRAS MINTA KETEGASAN PIMPINAN DPR SOAL PANSUS ORANG HILANG

Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta ketegasan pimpinan DPR untuk memberikan jaminan bahwa Pansus Orang Hilang DPR tidak digunakan untuk kepentingan politik.

”Sulit bagi masyarakat untuk mempercayai pansus yang selasa ada kepentingan politik dibelakangnya,”tegas Koordinator KontraS Usman Hamid pada wartawan di Jakarta , Selasa 21 Oktober 2008 kemarin.

Usman berharap Pansus Orang Hilang tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Pansus Semanggi dan Trisakti yang tidak merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc dan menilainya bukan sebagai pelanggaran HAM berat.

“Korban sudah lama menuntut agar pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk. Kalau itu dibentuk maka segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan hukum bukan berdasar kepentingan politik. Harapan masyarakat sebenarnya bukan pansus tetapi langsung membentuk pengadilan Ad Hoc,”tukasnya.

Usman memberikan apresiasi atas sikap pihak istana yang dianggapnya memiliki kepekaan mengamati perkembangan di media massa berkaitan polemic yang terjadi setelah pansus orang hilang dihidupkan.

Namun, lanjutnya, pernyatan istana kurang menjawab kebutuhan penyelesaian masalah ini. “Misalnya soal ketidakterlibatan SBY, semua orang tahu SBY ketika itu menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, cukup jelaskan bahwa kalau memang Pansus perlu keterangan DKP cukup memanggil Ketua DKP Soebagyo AS (KSAD), atau seluruh anggota DKP. Dengan demikian orang tidak membacanya sebagai sebuah manuver politik,”terang Usman.

Menurutnya, sebenarnya Presiden SBY memiliki otoritas yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan kasus ini misalnya dengan meminta Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus ini. “Jaksa Agung bisa menguji seberapa akurat bukti yang dimiliki Komnas HAM, seberapa lengkap bukti yang dimiliki Komnas HAM,”harap dia. (Gahar).

GOLKAR TIDAK LAKUKAN KONVENSI KARENA TIDAK PUNYA TOKOH

Jakarta - Keputusan Partai Golkar untuk tidak melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden dari Golkar ditenggarai karena Golkar tidak memiliki tokoh yang memiliki kualifikasi sebagai Presiden.

Demikian dikatakan Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit pada wartawan saat dihubungi Selasa 21 Oktober 2008. “ Ada nama-nama kader Golkar yang dianggap layak seperti Jusuf Kalla dan Sri Sultan. Namun itu pun masih belum memenuhi syarat dan kualifiksi calon presiden. Mereka hanya pantas untuk wakil presiden saja,”terang Arbi

Menurut dia, dari beberapa nama yang muncul di Golkar seperti Agung Laksono, Fahmi Idris, Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad dan seterusnya kualifikasinya hanya untuk sebatas menteri. “Jadi jangankan untuk presiden dan wakil presiden, untuk menteri coordinator (Menko) saja mereka masih tidak layak,”kritiknya.

Dengan demikian, lanjut Arbi, pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan di Golkar merupakan gudang calon pemimpin adalah mengada-ada. “Alasan tidak dilakukannya konvensi akan bisa menghindari penumpang gelap adalah bohong,”ujarnya. (Gahar)

KOMISI I DPR KECAM UPAYA ASING MERDEKAKAN PAPUA

Jakarta - Komisi I DPR mengecam berbagai upaya pihak asing yang mensponsori kampanye memisahkan Provinsi Papua dari NKRI seperti yang dilakukan oleh anggota parlemen Inggris, Andrew Smith dan Lord Harries yang membentuk International Parlementarians for West Papua pada 15 Oktober 2008 lalu.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 20 Oktober 2008. “Pembentukan Kaukus Parlemen Internasional tentang Papua tersebut yang bekerja sama dengan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Beny Wenda yang saat ini masih berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan criminal di Papua, jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing Negara serta melanggar prinsip Inter Parliamantary Union (IPU) yang tidak mentolerir upaya separatisme bersenjata,”papar Theo.

Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah untuk secara lebih proaktif dan segera melakukan berbagai upaya termasuk melalui diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak internasional bahwa Papua merupakan bagian integral NKRI yang proses integrasinya telah berlangsung hampr 50 tahun melalui proses demokratis, seusai dengan hukum internasional, dan dibawah pengawasan PBB. Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras membangun untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, demokrasi dan penghormatan serta perlindungan HAM.

“Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerjasama internasional dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk masukan, saran, dan kerja sama dalam membangun Papua dalam segala bidang, akan tetapi kami menolak berbagai upaya oleh pihak-pihak termasuk pihak asing, yang hendak memisahkan Papua dari NKRI,”tegas politisi Golkar ini.

Komisi I, lanjut Theo, berharap adanya kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya di Eropa, untuk mengikuti perkembangan dan menyebarkan informasi obyektif tentang Otonomi Khusus dan pembangunan Papua yang didukung seluruh masyarakat Papua.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Arif Mudatsir Mandan meminta pemerintah bersikap tegas dan jangan terkesan lembek dan memberikan kesan tidak penting. “Parlemen tetap menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat serius sebab ini masalah kedaulatan,”kecamnya.

Adapun anggota Komisi I DPR lainnya yang juga ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Abdillah Toha menekankan bahwa sikap Komisi I DPR bukan sikap reaktif.

“Ini menunjukkan ketidaksenangan kita sekaligus ingin agar pemerintah waspada agar jangan sampai gelombang kecil ini tidak menjadi besar. Kita langung angkat ke parlemen inggris kirimkan surat termasuk ke IPU juga,”tukas politisi PAN ini. (Gahar).

PDIP INCAR GOLKAR DAN PKS UNTUK KOALISI

Jakarta - PDI Perjuangan akan tetap melakukan upaya koalisi dengan partai politik lain terutama Golkar. Namun jika niat koalisi dengan Golkar tidak bisa terealisir maka PDI Perjuangan akan menggandeng PKS.
“Partai setuju agar saya mendekati Golkar, kalau kemudian Golkar tidak mau maka kita bisa ajak PKS sehingga selamat negeri ini. Jika Golkar tidak mau, kita tidak ingin ganggu Golkar apalagi kita punya pelajaran sebelumnya,”tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik kiemas pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menambahkan, jika Golkar tidak mau berkoalisi dengan PDIP, maka pihaknya sudah menyiapkan plan “B”. “Kita bisa berkoalisi dengan partai lain seperti PKS,”jelasnya.
Menyinggung soal figure pendamping Megawati dalam pilpres mendatang, Taufik mengatakan jika memang PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar maka pilihan siapa yang akan menjadi cawapres akan diserahkan kepada Golkar.“Itu terserah Golkar, nanti kalau kita yang milih bisa tidak jadi,”tandasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan tidak ada satu partai politikpun yang akan mampu menjalankan pemerintahan sendirian. Untuk itu koalisi merupakan suatu keharusan. “Di Indonesia ini jangan ada yang GR akan menang sendiri, harus bersama-sama, PDIP juga tidak akan bisa menang sendirian. Tanpa koalisi tidak akan satu presidenpun yang mampu mengelola negeri ini. Tidak akan mungkin PDIP mencalonkan wakil presiden dari dalam PDIP,”ungkapnya.(Gahar)

TAUFIK KIEMAS SIAP DIBERHENTIKAN DARI DPR

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik kiemas akan siap jika Badan Kehormatan DPR akan memberhentikan dirinya sebagai anggota DPR RI. Sebelumnya mantan anggota Fraksi PDIP Agus Condro melaporkan Taufik Kiemas ke BK DPR karena jarang hadir di DPR RI.
“Salah saya adalah terlalu sering mengunjungi konsituen. Jadi kalau BK DPR memutuskan saya tidak patut menjadi anggota DPR akan saya terima,”aku Taufik dalam jumpa pers di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menegaskan dirinya tidak ingin membuat partainya repot karena dirinya.”Saya seperti yang lain tidak akan menyandera karena tindakan saya,”tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan apa yang dilakukan Taufik Kiemas selama ini adalah merupakan bagian dari penusagan fraksi dan partai antara lain menemui konstituen. Selain itu, lanjut dia, ketidakhadiran Taufik Kiemas di DPR dikarenakan yang bersangkutan sakit dalam waktu lama.
“Soal kehadiran pak Taufik di DPR termasuk masih lumayan, apalagi beliau sakit lama,”bela Tjahjo.
Tjahjo berpendapat anggota DPR bukan pegawai DPR yang harus selalu hadir di DPR.Taufik sendiri, kata Tahjo masih hadir dalam setiap pengambilan keputusan di paripurna beliau. (Gahar)

TIDAK RELEVAN JIKA PANSUS ORANG HILANG PANGGIL SBY

Jakarta - Partai Demokrat meragukan niat Pansus Orang Hilang yang akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah jenderal guna menyelidiki kasus penculikan sejumlah aktifis pada tahun 1997-1998. Bahkan Partai Demokrat mempertanyakan relevansi jika Pansus juga akan memanggil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“SBY jelas tidak ada hubungannya dengan itu karena posisi SBY adalah asospol kasospol. Kasospolnya kurang lebih Pak Sarwan. Siapapun tahu bahwa kasus orang hilang tidak ada kaitannya dengan SBY,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada wartawan di Jakarta Minggu 19 Oktober 2008.

Menurutnya, masalah penculikan aktifis merupakan perkara hukum. Untuk itu Anas meminta masalah tersebut tidak dibawa kepada masalah politis. “Iitu potensial untuk bias kepentingan. Apalagi menjelang pilpres, jadi menjadi tidak proporsional dan rawan politisasi,”terangnya.

Anas meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memproses masalah tersebut dan jangan sampai berlarut-larut. “Kalau perkaranya lambat di kejaksaan, ya harusnya kejaksaan yang didorong untuk memproses itu. Kita harus ikut membangun supremasi hukum, itu salah satu amanat reformasi,”pintanya.

Anas menambahkan dirinya berharap kasus penculikan aktifis bisa diselesaikan sehingga tidak ada sejarah yang hitam, dan abu-abu, “Biar semuanya terang, tapi sebaiknya dijauhkan dari politisasi. Jangan karena Prabowo dan Wiranto mau jadi capres, perkara ini jadi dipolitisasi. itu tidak baik,”tukasnya. (Gahar).

PDS SAMBUT POSITIF RENCANA RDPU RUU PORNOGRAFI DI 3 PROVINSI

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Carol Daniel Kadang menyambut positif rencana Panja RUU Pornografi yang akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) langsung di tiga propinsi yaitu Sulawesi Utara, Bali dan DI Yogyakarta.

“Kunjungan tersebut harus mengakomdir kelompok yang keberatan berlakunya RUU tersebut,” tandas Carol pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta , kamis 9 Oktober 2008.

Menurut dia, sejak awal FPDS menolak keberadaan RUU tersebut. Sebab, sejumlah daerah menolaknya. Oleh karena itu, dia menilai keinginan Panja yang hendak menyerap aspirasi daerah yang menolak berlakunya RUU merupakan langkah yang tepat.

“Untuk menggolkan sebuah RUU menjadi UU harus menampung seluruh aspirasi daerah. Jika tidak, untuk apa RUU tersebut disahkan. Tapi, kunjungan tersebut harus dilakukan secara transparan,”kata dia. Sebab bila dilakukan secara sembunyi sembunyi, masyarakat yang berminat tidak bisa berpartsipasi memberikan pendapatnya.

Adapun Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengaku sudah mengintruksikan anggotanya yang duduk di Panja untuk memperhatikan masukan daerah terhadap RUU tersebut.

“Saya sudah intruksikan kepada anggota Panja dari PDS untuk mengawal RUU tersebut. Jika tidak aspiratif, maka saya intruksikan mundur sebagai anggota Panja,” tandasnya. (Gahar)

DITUDUH MENCURI KUNCI, HARYANTI SUTANTO TOLAK SEMUA DAKWAAN

Jakarta - Perasaan Haryanti Sutanto SH. MKn sangat sedih dan kecewa karena harus diadili di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan mencuri kunci di rumah ibunya sendiri. Dalam pleidoi yang dibacakannya dipersidangan, kamis 9 Oktober 2008 Haryanti menolak dengan tegas semua tudingan yang diarahkan kepadanya.

“Maksud kedatangan saya ke rumah ibu saya karena pembantu saya membawa orang sembarangan yang tidak jelas identitasnya ke rumah.Saya selaku anak tentunya mengkhawatirkan keamanan ibunya. Tetapi kemudian saya dipanggil pihak Polres Metropolitan Tebet. Saya dituduh mencuri kunci pintu di rumah ibu saya,” kata Haryanti.

Lebih lanjut ibu dua anak ini mengatakan di Polres Metropolitan Tebet, dirinya diminta untuk mengaku bahwa dirinya maling dan disuruh minta maaf. “Saya katakan kepada Pak Polisi yang ada di situ, jangankan minta maaf, cium kaki ibupun mau saya lakukan. Maling saja tidak mau mengaku apalagi saya yang bukan maling,”ujarnya dalam pleidoi.

Wanita berprofesi PPAT ini menambahkan dirinya menolak jika dikatakan mengambil kunci rumah ibunya. “Dalam BAP II saksi Soerjamin,satpam keliling menyatakan melihat saya mengambil kunci padahal pada BAP I tidak demikian. Soerjamin sendiri tidak bisa membuktikan di persidangan kunci seperti apa yang saya pegang ditangan saya, sebab ditangan saya hanya ada kunci mobil dan dompet kunci, itupun sudah saya serahkan kepada Maricha karyawan saya,”jelas wanita lulusan UI ini.

Dalam kesempatan tersebut ketua Tim Kuasa Hukum Haryanti, JJ Armstrong Sembiring meminta majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

“Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan karena menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan,”tegas Armstrong.

Menanggapi pleidoi terdakwa, tim jaksa penuntut umum yang diwakil Anthony Nainggolan meminta waktu untuk memberikan tanggapannya. Untuk itu Majelis Hakim yang diketuai Erlin Hermanto menunda sidang sampai minggu depan untuk mendengarkan penjelasang JPU. (Gahar).

HASAN TIRO RINDU KAMPUNG HALAMAN

Jakarta , (Modus.or.id). Rencana kedatangan petinggi GAM Hasan Tiro ke Aceh diharapkan bisa melestarikan perdamaian di Aceh. Kedatangan Hasan Tiro tersebut dianggap merupakan upaya Hasan Tiro untuk melepas kerinduannya atas tanah kelahiran Hasan Tiro.

“Ini merupakan bentuk kerinduan dari HasanTiro setelah 30 tahun lebih meninggalkan indahnya Aceh,”tukas anggota DPR dari Fraksi PAN Imam Syuja dari Banda Aceh melalui hubungan telepon Jumat 10 Oktober 2008.

Imam menambahkan Hasan Tiro adalah sosok yang telah mencatat sejarah tersendiri buat Aceh sehingga Aceh menjadi seperti sekarang ini. ”Jadi kedatangan beliau harus dihargai oleh semua pihak”,pintanya.

Untuk itu, lanjut dia, baik pihak TNI, Polri maupun KPA harus bisa menjaga keamanan Hasan Tiro selama berada di Aceh. Jangan sampai, lanjut dia, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum tersebut untuk meluapkan emosionalnya. “ Ada kelompok-kelompok kecil yang tidak puas dengan hasil MoU, jangan sampai momentum ini dimanfaatkan oleh mereka,”sarannya.

Menurut pria yang tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI ini, sejauh ini belum terlihat adanya motif politis dibalik kedatangan Hasan Tiro tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga perdamaian di Aceh.

“Belum terlihat motif politik disini, yang namanya politik itu kan selalu terselubung. Politik itu tidak hitam-putih, kita bicara perdamaian saja,”tukas pria yang akan kembali aktif dibidang social ini karena mengaku kapok menjadi anggota DPR. (Gahar).

TARGETKAN PEMENANGAN PILEG 2009, GOLKAR AKAN GELAR RAPIMNAS

Jakarta - Partai Golkar dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dengan agenda menyusun strategi pemenangan pemilu legislative 2009 mendatang. Rapimnas sendiri akan dilaksanakan berbarengan dengan hari jadi Golkar 17-20 Oktober 2008.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa 7 Oktober 2008. “Rapimnas sesuai dengan tradisi partai dan dilakukan bersamaan dengan hari ulang tahun Golkar 20 Oktober,”jelas Agung.

Agung mengatakan Golkar menargetkan perolehan suara sebsar 30 persen dalam pemilu legislative. Keyakinan tersebut ditambah lagi dengan daftar calon legislative dimana ketentuan caleg dibuat dengan system suara terbanyak. “Kebijakan ini didukung penuh oleh seluruh pengurus DPP dan DPD seluruh Indonesia dan akan dikukuhkan di Rapimnas,”tandas Agung.

Menurut Agung Golkar tengah mempersiapkan kesiapan daerah dalam memenangkan pemilu mendatang. “Semua itu sedang kami bahas termasuk penyiapan strategi dan kebijakan baru,”lanjutnya.

Menyinggung masalah penetapan pasangan capres dan cawapres dari Golkar, Agung menegaskan Golkar baru akan membahasnya setelah pemilu legislative. “Kami tidak melakukan konvensi karena kami anggap tidak efisien dan hasilnya tidak memuaskan sehingga kami memilih mekanisme rapat pimpinan nasional khusus membahas capres-capwapres,”terang Agung. (Gahar)

SITUASI MALAM TAKBIRAN

Situasi pada malam takbiran di seluruh Jakarta sangat ramai menyambut kebahagian dalam kemenangan setelah berpuasa selam satu bulan.
Namun demikian kalau diamati faktor keamanan yang kurang diperhatikan oleh para warga Jakarta, ini terlihat dari gambar yang ditayangkan, lalu dimanakah peran Polisi dalam mengantisipasi keamanan tersebut :