Jakarta - Polda NAD membantah tudingan bahwa pihaknya bersikap diskriminatif terhadap berbagai pelanggaran pelaksanaan pemilu maupun pilkada di NAD.
Hal tersebut disampaikan Kapolda NAD Irjen Pol Rismawan dalam acara diskusi Forum Kordinasi dan Konsultasi tentang Implementasi Reintegrasi Aceh pasca MoU Helsinki yang diselenggarakan oleh Kementerian Kordinator Bidang Politik di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, Selasa 2 Desember 2008.
“Soal tudingan adanya diskriminasi yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus adalah tidak benar, karena Polda NAD sudah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat,”ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan Polda NAD akan menindaklanjuti janji atau ikrar kampanye damai pada pemilu 2009 disemua tingkatan baik tingkat provinsi, maupun kabupaten kota.Ikrar tersebut telah dilakukan oleh seluruh peserta pemilu 2009 di NAD. “Kami juga mendorong dilakukannya sosialisasi ikrar tersebut kepada semua lapisan masyarakat baik berbentuk baligo, spanduk, media cetak maupun media elektronik, serta menyebarkan selebaran,”ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga memandang perlunya untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilu secara periodik pada semua tingkatan kepengurusan baik di provinsi maupun kabupaten. “Selain itu jika perlu ada tindakan internal dalam partai politik bagi pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota partai politik,”tegasnya seraya menambahkan pihak kepolisian akan membantu secara proaktif penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekaligus menunjuk petugas penghubung tetap.
Dalam kesempatan yang sama, Meneg BUMN Sofjan Djalil mengatakan pasca MoU Helsinki, proses reintegrasi secara riil sudah baik walaupun lambat prosesnya. Sebab, dirinya masih melihat ada perbedaan-perbedaan kecil di lapangan tapi dapat di netralisir.
“Hak otonomi rakyat telah pulih dibanding sebelum MoU. Begitu juga partisipasi politik dan ekonomi berjalan dengan baik. Namun masih ada ingatan permusuhan tapi pelan-pelan akan hilang. Biaya reintegrasi yang cukup besar agar dapat dimanfaatkan dengan baik,”jelasnya.
Menyinggung kedatangan Hasan Tiro ke Aceh, Sofjan Djalil melihat dampaknya positif sekaligus menunjukan pada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan perjanjian damai Aceh dengan sungguh-sungguh. (Gahar).
Senin, 15 Desember 2008
BANG YOS TEMU KANGEN DENGAN DUBES RUSIA
Jakarta - Calon Presiden Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso, Selasa 2 Desember 2008 bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov di Bang Yos Center Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Ivanov mengaku kunjungannya hanya sebatas temu kangen atau membina silaturahmi yang sudah dijalin sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI Jakarta.
“Kedatangan saya bukan untuk memberikan dukungan kepada Sutiyoso sebagai salah satu calon presiden alternative yang diinginkan oleh Rusia untuk bisa menyaingi dominasi Barat di Indonesia,”ungkap Ivanov.
Lebih lanjut Ivanov menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak membicarakan mengenai dukung mendukung untuk pencapresan. Sebab, dirinya hanya membicarakan bagaimana membuat satu arsitektur baru perekonomian dunia untuk bisa keluar dari krisis yang melanda dunia saat ini. “Saya juga sekaligus ingin meng up date informasi mengenai Rusia saat ini kepada Sutiyoso,”kilahnya.
Rusia,kata Ivanov lagi, saat ini juga tidak sedang mencari dukungan untuk kembali menjadi besar. “Kami dari dahulu adalah sebuah Negara besar dan kinipun masih sebuah Negara besar. Namun krisis global ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi harus diselesaikan secara bersama. Karena itu Rusia juga mengajak Indonesia untuk berperan dalam menyelesaikan krisis tersebut,”kata Ivanov lagi.
Dalam kesempatan yang sama Sutiyoso mengatakan Indonesia seharusnya banyak belajar dari Rusia dan Negara lain seperti China dan India . “Rusia itu dulu Negara besar dan setelah era Perestroika dan Glasnost seperti tertidur dan kerap dianggap telah usai masanya. Namun kenyataannya kini Rusia bisa bangkit kembali,”kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini.
Bang Yos memuji Rusia , China dan India yang ditengah serangan krisis dunia justru bisa bangkit menjadi bangsa yang besar. “Semua Negara memang menghadapi krisis ini, namun jangan salah Negara-negara seperti Rusia , China dan India ini akan bangkit menjadi kekuatan baru yang dapat menyaingi kekuatan lama. Mereka akan menarik keuntungan dari krisis ini. Ini bisa terjadi karena walaupun mereka terkena krisis namun mereka lebih siap. Mereka memiliki infrastruktur ekonomi dan landasan yang kuat. Ini berbeda dengan Negara yang tidak siap sehingga tidak bisa memanfaatkan kekuatannya,”urainya. (Gahar).
“Kedatangan saya bukan untuk memberikan dukungan kepada Sutiyoso sebagai salah satu calon presiden alternative yang diinginkan oleh Rusia untuk bisa menyaingi dominasi Barat di Indonesia,”ungkap Ivanov.
Lebih lanjut Ivanov menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak membicarakan mengenai dukung mendukung untuk pencapresan. Sebab, dirinya hanya membicarakan bagaimana membuat satu arsitektur baru perekonomian dunia untuk bisa keluar dari krisis yang melanda dunia saat ini. “Saya juga sekaligus ingin meng up date informasi mengenai Rusia saat ini kepada Sutiyoso,”kilahnya.
Rusia,kata Ivanov lagi, saat ini juga tidak sedang mencari dukungan untuk kembali menjadi besar. “Kami dari dahulu adalah sebuah Negara besar dan kinipun masih sebuah Negara besar. Namun krisis global ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi harus diselesaikan secara bersama. Karena itu Rusia juga mengajak Indonesia untuk berperan dalam menyelesaikan krisis tersebut,”kata Ivanov lagi.
Dalam kesempatan yang sama Sutiyoso mengatakan Indonesia seharusnya banyak belajar dari Rusia dan Negara lain seperti China dan India . “Rusia itu dulu Negara besar dan setelah era Perestroika dan Glasnost seperti tertidur dan kerap dianggap telah usai masanya. Namun kenyataannya kini Rusia bisa bangkit kembali,”kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini.
Bang Yos memuji Rusia , China dan India yang ditengah serangan krisis dunia justru bisa bangkit menjadi bangsa yang besar. “Semua Negara memang menghadapi krisis ini, namun jangan salah Negara-negara seperti Rusia , China dan India ini akan bangkit menjadi kekuatan baru yang dapat menyaingi kekuatan lama. Mereka akan menarik keuntungan dari krisis ini. Ini bisa terjadi karena walaupun mereka terkena krisis namun mereka lebih siap. Mereka memiliki infrastruktur ekonomi dan landasan yang kuat. Ini berbeda dengan Negara yang tidak siap sehingga tidak bisa memanfaatkan kekuatannya,”urainya. (Gahar).
PARTAI ISLAM JUGA NASIONALIS
Jakarta - Walau bernafaskan Islam, Partai Persatuan Pembangunan mengaku sebagai partai nasionalis. PPP menolak anggapan bahwa partai bernafaskan Islam tidak nasionalis.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) pada acara Seminar Diskusi yang diselenggrakan oleh Editor Syndicate dengan tema “ FORUM PPP MENDENGAR PARTAI ISLAM SUBUR ATAU TERKUBUR DI TAHUN 2009“ di gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa 2 Desember 2008.
“Kami punya semangat nasionalis yang telah ditanamkan sejak lama. Alangkah naifnya kita pisahkan Islam dan nasionalis,”ujarnya.
SDA juga menampik tudingan bahwa jika PPP menang pemilu akan membuat Indonesia sebagai negara Islam, itu salah. “PPP menilai Indonesia harus dalam bingkai kesatuan,”tegasnya.
SDA menolak hasil berbagai survey yang menyebut partai Islam akan kandas dalam pemilu 2009. Pasalnya, lanjut SDA, dalam berbagai kunjungan ke daerah dirinya menemukan konstituen yang masih mendukung partainya.
“Saya menghadapi realita berbeda bahwa pada saat ini terjadi pembaharuan pada kader dan konstituen pada semua tingkat. Di bawah saya juga melihat semangat kader, pengurus, konstituen semangat bisa mencapai suara yang banyak. Kita akan buktikan hasilnya nanti tidak seperti yang diungkapkan lembaga survei. PPP akan tetap eksis pada pemilu 2009,”tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik senior CSIS, J Kristiadi mengatakan sebenarnya PPP punya kelebihan dibanding partai lain dimana PPP lebih punya kesempatan karena kadernya dekat dengan pemerintah. “Kader PPP ada yang menjadi menteri UKM dan menteri social,”jelasnya.
Menurutnya, identitas Islam jangan berhenti pada simbolik. Sebab, andaikata tidak ada partai Islam pun maka masyarakat masih tetap bisa berjaya dan yang penting nilai-nilai Islam dijabarkan untuk menyelamatkan bangsa. (Gahar).
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) pada acara Seminar Diskusi yang diselenggrakan oleh Editor Syndicate dengan tema “ FORUM PPP MENDENGAR PARTAI ISLAM SUBUR ATAU TERKUBUR DI TAHUN 2009“ di gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa 2 Desember 2008.
“Kami punya semangat nasionalis yang telah ditanamkan sejak lama. Alangkah naifnya kita pisahkan Islam dan nasionalis,”ujarnya.
SDA juga menampik tudingan bahwa jika PPP menang pemilu akan membuat Indonesia sebagai negara Islam, itu salah. “PPP menilai Indonesia harus dalam bingkai kesatuan,”tegasnya.
SDA menolak hasil berbagai survey yang menyebut partai Islam akan kandas dalam pemilu 2009. Pasalnya, lanjut SDA, dalam berbagai kunjungan ke daerah dirinya menemukan konstituen yang masih mendukung partainya.
“Saya menghadapi realita berbeda bahwa pada saat ini terjadi pembaharuan pada kader dan konstituen pada semua tingkat. Di bawah saya juga melihat semangat kader, pengurus, konstituen semangat bisa mencapai suara yang banyak. Kita akan buktikan hasilnya nanti tidak seperti yang diungkapkan lembaga survei. PPP akan tetap eksis pada pemilu 2009,”tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik senior CSIS, J Kristiadi mengatakan sebenarnya PPP punya kelebihan dibanding partai lain dimana PPP lebih punya kesempatan karena kadernya dekat dengan pemerintah. “Kader PPP ada yang menjadi menteri UKM dan menteri social,”jelasnya.
Menurutnya, identitas Islam jangan berhenti pada simbolik. Sebab, andaikata tidak ada partai Islam pun maka masyarakat masih tetap bisa berjaya dan yang penting nilai-nilai Islam dijabarkan untuk menyelamatkan bangsa. (Gahar).
Selasa, 25 November 2008
LIMA TOLAK PERUBAHAN JUMLAH DPT
Jakarta¬ - Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) menolak adanya perubahan atas jumlah DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Rencana KPU untuk melakukan perubahan atas DPT pertanggal 30 Oktober 2008 sama sekali tidak berdasar bahkan cenderung bertentangan dengan UU.
Demikian dikatakan Direktur LIMA Nasional, Ray Rangkuti pada wartawan di Jakarta , Minggu 23 November 2008. Menurutnya, LIMA sama sekali tidak menemukan adanya celah peraturan yang memperkenankan KPU melakukan perubahan DPT di tengah jalan. Ketentuan yang ada, kata Ray, hanyalah diakomodirnya pemilih tambahan mendaftarkan dirinya ke TPS yang lain paling lambat tiga hari sebelum hari H pemilu dilaksanakan (pasal 40 ayat (1) UU No 10/2008).
“Pemilih tambahan adalah mereka yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap di suatu TPS tertentu (pasal 40 ayat (2) UU No 10/2008),”jelasnya.
Selain itu, tambah Ray, permakluman masyarakat atas kinerja KPU yang sepenggal atas penetapan DPT tertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu sebaiknya tidak ditambahi KPU dengan kontroversi baru berupa perubahan jumlah keseluruhan DPT yang ada.
“Adalah penting untuk memahami pengertian perbedaan antara perubahan DPT yang ada dengan penambahan jumlah DPT atas dua daerah yang belum dihitung. Perlakuan pertama merupakan pengingkaran atas DPT yang sebelumnya dan karenanya DPT yang dimaksud dapat dinyatakan disusun dengan berbagai kelemahan dan ketidaktelitian, sementara perlakuan kedua menyatakan bahwa DPT yang pertama tidak memiliki masalah apapun kecuali karena adanya dua daerah yang memang belum ditetapkan DPT nya, dalam hal ini adalah Papau Barat dan Luar Negeri,”terang dia.
Dengan begitu,tandas Ray, jumlah DPT yang sesungguhnya adalah hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yakni 170.022.239 ditambah dengan jumlah DPT Papua Barat dan DPT Luar Negeri. “Penambahan jumlah DPT di luar ketentuan ini sudah selayaknya mendapat pertanyaan keabsahan keseluruhan DPT yang ada,”tukasnya
Untuk itu dirinya berharap sebaiknya KPU tidak mengundang kontroversi pelaksanaan yang terus menerus. “Selain senantiasa tidak tepat waktu dalam pelaksanaan, KPU juga terkesan memperlakukan tahapan pelaksanaan pemilu dengan ketentuan yang dapat berubah-ubah di tengah jalan. DPT yang sudah dinyatakan final misalnya masih dapat dirubah oleh karena alasan adanya daerah yang melakukan perubahan DPT. Bukankah sudah semestinya jika DPT telah ditetapkan maka keseluruhan masyarakat yang tidak terdata tak dapat ditetapkan sebagai pemilih untuk pemilu 2008. Tindakan KPU seperti ini akan cenderung merupakan perlakuan sewenang-wenang atas pelaksanaan tahapan pemilu. Tak ada kepastian jadwal, kepastian peraturan dan dengan sendirinya kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Jelas perlakuan seperti ini bertentang dengan asas penyelenggara pemilu berupa adanya kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, professionalitas (pasal 2 huruf d, e dan I UU No 22/2007). Perlakuan ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi daerah lain yang besar kemungkinan mengalami persoalan yang sama, yakni adanya jumlah pemilih massal yang tak terdata dalam DPT,”kritik Ray.
Sebagaimana dijanjikan oleh KPU, besok (24 Nopember 2008) merupakan hari penetapan ulang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2009 yang akan datang. Penetapan ini merupakan penetapan kedua setelah penetapan yang sama dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Hanya saja, karena pada tanggal tersebut data pemilih dari Papua Barat dan Luar negeri belum masuk, maka penetapan DPT secara menyeluruh tak dapat dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui, jumlah pemilih yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap pertanggal 30 Oktober 2008 adalah 170.022.239. Dan tentunya jumlah ini di luar pemilih dari Papua Barat dan Luar Negeri.
Hanya saja, dalam dua hari ini, KPU mewacanakan kemunginan akan juga melakukan revisi atas hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Sebab, menurut ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, ada kemungkinan beberapa daerah yang DPTnya telah ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2008 akan direvisi. (Gahar).
Demikian dikatakan Direktur LIMA Nasional, Ray Rangkuti pada wartawan di Jakarta , Minggu 23 November 2008. Menurutnya, LIMA sama sekali tidak menemukan adanya celah peraturan yang memperkenankan KPU melakukan perubahan DPT di tengah jalan. Ketentuan yang ada, kata Ray, hanyalah diakomodirnya pemilih tambahan mendaftarkan dirinya ke TPS yang lain paling lambat tiga hari sebelum hari H pemilu dilaksanakan (pasal 40 ayat (1) UU No 10/2008).
“Pemilih tambahan adalah mereka yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap di suatu TPS tertentu (pasal 40 ayat (2) UU No 10/2008),”jelasnya.
Selain itu, tambah Ray, permakluman masyarakat atas kinerja KPU yang sepenggal atas penetapan DPT tertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu sebaiknya tidak ditambahi KPU dengan kontroversi baru berupa perubahan jumlah keseluruhan DPT yang ada.
“Adalah penting untuk memahami pengertian perbedaan antara perubahan DPT yang ada dengan penambahan jumlah DPT atas dua daerah yang belum dihitung. Perlakuan pertama merupakan pengingkaran atas DPT yang sebelumnya dan karenanya DPT yang dimaksud dapat dinyatakan disusun dengan berbagai kelemahan dan ketidaktelitian, sementara perlakuan kedua menyatakan bahwa DPT yang pertama tidak memiliki masalah apapun kecuali karena adanya dua daerah yang memang belum ditetapkan DPT nya, dalam hal ini adalah Papau Barat dan Luar Negeri,”terang dia.
Dengan begitu,tandas Ray, jumlah DPT yang sesungguhnya adalah hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yakni 170.022.239 ditambah dengan jumlah DPT Papua Barat dan DPT Luar Negeri. “Penambahan jumlah DPT di luar ketentuan ini sudah selayaknya mendapat pertanyaan keabsahan keseluruhan DPT yang ada,”tukasnya
Untuk itu dirinya berharap sebaiknya KPU tidak mengundang kontroversi pelaksanaan yang terus menerus. “Selain senantiasa tidak tepat waktu dalam pelaksanaan, KPU juga terkesan memperlakukan tahapan pelaksanaan pemilu dengan ketentuan yang dapat berubah-ubah di tengah jalan. DPT yang sudah dinyatakan final misalnya masih dapat dirubah oleh karena alasan adanya daerah yang melakukan perubahan DPT. Bukankah sudah semestinya jika DPT telah ditetapkan maka keseluruhan masyarakat yang tidak terdata tak dapat ditetapkan sebagai pemilih untuk pemilu 2008. Tindakan KPU seperti ini akan cenderung merupakan perlakuan sewenang-wenang atas pelaksanaan tahapan pemilu. Tak ada kepastian jadwal, kepastian peraturan dan dengan sendirinya kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Jelas perlakuan seperti ini bertentang dengan asas penyelenggara pemilu berupa adanya kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, professionalitas (pasal 2 huruf d, e dan I UU No 22/2007). Perlakuan ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi daerah lain yang besar kemungkinan mengalami persoalan yang sama, yakni adanya jumlah pemilih massal yang tak terdata dalam DPT,”kritik Ray.
Sebagaimana dijanjikan oleh KPU, besok (24 Nopember 2008) merupakan hari penetapan ulang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2009 yang akan datang. Penetapan ini merupakan penetapan kedua setelah penetapan yang sama dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Hanya saja, karena pada tanggal tersebut data pemilih dari Papua Barat dan Luar negeri belum masuk, maka penetapan DPT secara menyeluruh tak dapat dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui, jumlah pemilih yang telah dinyatakan sebagai pemilih tetap pertanggal 30 Oktober 2008 adalah 170.022.239. Dan tentunya jumlah ini di luar pemilih dari Papua Barat dan Luar Negeri.
Hanya saja, dalam dua hari ini, KPU mewacanakan kemunginan akan juga melakukan revisi atas hasil DPT pertanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Sebab, menurut ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, ada kemungkinan beberapa daerah yang DPTnya telah ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2008 akan direvisi. (Gahar).
IRMAN GUSMAN SALAH SATU 100 PEMIMPIN MUDA INDONESIA VERSI PKS
Bandung - Irman Gusman, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk 100 Pemimpin Muda Indonesia versi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Dewan Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin menyerahkan penghargaan tersebut kepadanya mewakili 100 Pemimpin Muda Indonesia di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung , Kamis (20/11).
Dalam sambutannya setelah penganugerahan, Irman mengharapkan kegiatan PKS untuk menjaring calon pemimpin Indonesia menginspirasi orang-orang muda untuk terus berkarya. Merujuk fenomena Barack Obama yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kegiatan PKS diharapkan membuka lebih besar kesempatan kepada orang-orang muda.
Ia juga menyebutkan, pemilihan tokoh pemimpin muda Indonesia yang berbeda latar belakang sekaligus merintis rekonsiliasi nasional melalui tindakan memaafkan tetapi tidak melupakan (forgive but not forget). “Langkah-langkah PKS yang disaksikan di seluruh Indonesia akan membawa kita menuju rekonsiliasi nasional.”
Melalui pemaafan tetapi tidak melupakan maka orang-orang muda menuju masa depan yang lebih baik dengan tantangan yang lebih berat kendati tidak seberat yang dihadapi di masa lalu.
Khusus kepada PKS, tampilan dan kualitas yang senantiasa terjaga diyakini akan menguntungkan untuk mendulang suara lebih banyak dalam pemilu mendatang. “Saya yakin, PKS akan mendapat tempat di hati rakyat,” tegasnya.
Acara bertema Panggung Pemuda Indonesia diselenggarakan PKS untuk menumbuhkan semangat perubahan melalui regenerasi kepemimpinan nasional. Pemilihan tokoh pmimpin muda Indonesia berdasarkan delapan parameter seperti usia muda (di bawah 50 tahun), berintegritas moral, berwawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas leadership yang teruji, memiliki karya dan kontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi (inspiring).
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Ketua Panitia Pelaksana Mahfudz Sidik turut menghadiri pemberian penghargaan sekaligus peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia . Acara dimeriahkan dengan pargelaran seni musik dan lagu seperti Opick, Nidji, Shoutul Harokah, dan Ebith Beat A.(Red).
Dalam sambutannya setelah penganugerahan, Irman mengharapkan kegiatan PKS untuk menjaring calon pemimpin Indonesia menginspirasi orang-orang muda untuk terus berkarya. Merujuk fenomena Barack Obama yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kegiatan PKS diharapkan membuka lebih besar kesempatan kepada orang-orang muda.
Ia juga menyebutkan, pemilihan tokoh pemimpin muda Indonesia yang berbeda latar belakang sekaligus merintis rekonsiliasi nasional melalui tindakan memaafkan tetapi tidak melupakan (forgive but not forget). “Langkah-langkah PKS yang disaksikan di seluruh Indonesia akan membawa kita menuju rekonsiliasi nasional.”
Melalui pemaafan tetapi tidak melupakan maka orang-orang muda menuju masa depan yang lebih baik dengan tantangan yang lebih berat kendati tidak seberat yang dihadapi di masa lalu.
Khusus kepada PKS, tampilan dan kualitas yang senantiasa terjaga diyakini akan menguntungkan untuk mendulang suara lebih banyak dalam pemilu mendatang. “Saya yakin, PKS akan mendapat tempat di hati rakyat,” tegasnya.
Acara bertema Panggung Pemuda Indonesia diselenggarakan PKS untuk menumbuhkan semangat perubahan melalui regenerasi kepemimpinan nasional. Pemilihan tokoh pmimpin muda Indonesia berdasarkan delapan parameter seperti usia muda (di bawah 50 tahun), berintegritas moral, berwawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas leadership yang teruji, memiliki karya dan kontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi (inspiring).
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Ketua Panitia Pelaksana Mahfudz Sidik turut menghadiri pemberian penghargaan sekaligus peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia . Acara dimeriahkan dengan pargelaran seni musik dan lagu seperti Opick, Nidji, Shoutul Harokah, dan Ebith Beat A.(Red).
Senin, 24 November 2008
PANGLIMA TNI BUKA SEMINAR INDO DEFENCE DAN INDO AEROSPACE 2008
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso pagi ini membuka secara resmi seminar sehari Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 di Exccutive Club Persada Halim Persada Kusuma, Jakarta , Kamis (20/11). Seminar yang diselenggarakan oleh Air Power Centre of Indonesia (APCI) dan didukung oleh Departemen Pertahanan RI dan PT. Napindo Media Ashatama di ikuti kurang lebih 160 peserta.
Latar belakang diselenggarakannya seminar sehari tentang pertahanan dan transportasi udara dalam rangkaian kegiatan Indo Defence 2008, karena belum berperannya peran industri strategis dalam mendukung sustainability bidang pertahanan menyebabkan sistem pertahanan di Indonesia bisa dikatakan masih belum kuat dan handal.
Demikian pula dengan peran transportasi udara dalam mendukung kepentingan nasional, keamanan, dan kenyamanan terbang masih banyak mengalami kendala. Dengan diselenggarakannya seminar tersebut dapat mengungkap secara tuntas kedua permasalahan nasional tersebut.
Seminar yang bertemakan ”Harnessing Defence Techology Capabilities and Improving the Role of Current National Air Transportation” akan digunakan untuk dapat menggali, membahas, dan mengupayakan kemampuan Ketahanan Nasional kita dimasa depan dan sekaligus dimanfaatkan untuk membahas peran penerbangan nasional yang selama ini dinilai kurang menampilkan peran yang diharapkan.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan teknik informatika, telah memungkinkan negara-negara maju melebarkan pengaruhnya keberbagai penjuru dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi, juga telah mendorong pesatnya kecanggihan persenjataan, yang jika tidak terkendali dengan baik kemungkinan akan membahayakan kehidupan umat manusia.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai anggota masyarakat global dan bagian dari masyarakat regional, Indonesia tidak mungkin terhindar dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah RI bekerja sama dengan berbagai industri strategis seperti PT. Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri guna mencapai tingkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya dalam bidang teknologi persenjataan darat, laut dan udara.
Kendala yang dihadapi dan telah menjadi rahasia umum, adalah terbatasnya anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia. Oleh karena itu,, gagasan pelaksanaan seminar sehari yang mengangkat tema ”Pertahanan dan isu Angkutan Udara Nasional” yang diangkat oleh panitia Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 merupakan langkah antisipatif guna menjawab kendala tersebut.
Dikatakan, isu pertahanan bukanlah semata-mata tanggung jawab Departemen Pertahanan RI ataupun TNI. Pertahanan merupakan domain seluruh rakyat Indonesia . Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk secara bersama, bekerja keras bahu membahu menciptakan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sustainability industri-industri strategis dalam negeri yang bertaraf internasional, sehingga memiliki daya saing dan daya tawar dalam menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman dari luar, yang membahayakan kedaulatan wilayah NKRI.
Dengan seminar ini, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso berharap para pakar, analis pertahanan dan penerbangan atau kedirgantaraan serta pembuat kebijakan pertahanan, akan memberikan hasil konkret terhadap perwujudan visi sustainability dibidang pertahanan dan sekaligus memberikan warna tersendiri, pada rintisan terwujudnya industri strategis nasional bertaraf internasional, sehingga akan bertahan kuat mampu mendukung kebutuhan TNI serta berkiprah di pasar regional dan internasional.
Tidak ada satu negarapun yang mampu hidup sendiri. Dibutuhkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dengan kemampuan industri strategis nasional yang handal dan mampu diandalkan memenuhi kebutuhan persenjataan dalam negeri, khususnya kebutuhan Alutsista TNI, kita tidak akan terlalu bergantung kepada negara-negara maju dalam pasukan senjata.”kata Panglima TNI.
Pembukaan seminar Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 dihadiri antara lain, Menhan RI Bapak Juwono Sudarsono, Menhub RI Bapak Jusman Syafei, Ketua Umum APCI Marsekal TNI (Purn) Saleh Basarah, Ketua Panitia Seminar Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, para pejabat militer, sipil serta undangan peserta seminar. (Gahar).
Latar belakang diselenggarakannya seminar sehari tentang pertahanan dan transportasi udara dalam rangkaian kegiatan Indo Defence 2008, karena belum berperannya peran industri strategis dalam mendukung sustainability bidang pertahanan menyebabkan sistem pertahanan di Indonesia bisa dikatakan masih belum kuat dan handal.
Demikian pula dengan peran transportasi udara dalam mendukung kepentingan nasional, keamanan, dan kenyamanan terbang masih banyak mengalami kendala. Dengan diselenggarakannya seminar tersebut dapat mengungkap secara tuntas kedua permasalahan nasional tersebut.
Seminar yang bertemakan ”Harnessing Defence Techology Capabilities and Improving the Role of Current National Air Transportation” akan digunakan untuk dapat menggali, membahas, dan mengupayakan kemampuan Ketahanan Nasional kita dimasa depan dan sekaligus dimanfaatkan untuk membahas peran penerbangan nasional yang selama ini dinilai kurang menampilkan peran yang diharapkan.
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan teknik informatika, telah memungkinkan negara-negara maju melebarkan pengaruhnya keberbagai penjuru dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi, juga telah mendorong pesatnya kecanggihan persenjataan, yang jika tidak terkendali dengan baik kemungkinan akan membahayakan kehidupan umat manusia.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai anggota masyarakat global dan bagian dari masyarakat regional, Indonesia tidak mungkin terhindar dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah RI bekerja sama dengan berbagai industri strategis seperti PT. Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri guna mencapai tingkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya dalam bidang teknologi persenjataan darat, laut dan udara.
Kendala yang dihadapi dan telah menjadi rahasia umum, adalah terbatasnya anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia. Oleh karena itu,, gagasan pelaksanaan seminar sehari yang mengangkat tema ”Pertahanan dan isu Angkutan Udara Nasional” yang diangkat oleh panitia Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 merupakan langkah antisipatif guna menjawab kendala tersebut.
Dikatakan, isu pertahanan bukanlah semata-mata tanggung jawab Departemen Pertahanan RI ataupun TNI. Pertahanan merupakan domain seluruh rakyat Indonesia . Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk secara bersama, bekerja keras bahu membahu menciptakan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sustainability industri-industri strategis dalam negeri yang bertaraf internasional, sehingga memiliki daya saing dan daya tawar dalam menghadapi kemungkinan timbulnya ancaman dari luar, yang membahayakan kedaulatan wilayah NKRI.
Dengan seminar ini, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso berharap para pakar, analis pertahanan dan penerbangan atau kedirgantaraan serta pembuat kebijakan pertahanan, akan memberikan hasil konkret terhadap perwujudan visi sustainability dibidang pertahanan dan sekaligus memberikan warna tersendiri, pada rintisan terwujudnya industri strategis nasional bertaraf internasional, sehingga akan bertahan kuat mampu mendukung kebutuhan TNI serta berkiprah di pasar regional dan internasional.
Tidak ada satu negarapun yang mampu hidup sendiri. Dibutuhkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dengan kemampuan industri strategis nasional yang handal dan mampu diandalkan memenuhi kebutuhan persenjataan dalam negeri, khususnya kebutuhan Alutsista TNI, kita tidak akan terlalu bergantung kepada negara-negara maju dalam pasukan senjata.”kata Panglima TNI.
Pembukaan seminar Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 dihadiri antara lain, Menhan RI Bapak Juwono Sudarsono, Menhub RI Bapak Jusman Syafei, Ketua Umum APCI Marsekal TNI (Purn) Saleh Basarah, Ketua Panitia Seminar Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, para pejabat militer, sipil serta undangan peserta seminar. (Gahar).
DUTA BESAR RI SAMBUT KONTINGEN GARUDA DI LEBANON
Lebanon - Duta Besar RI Kawasan Timur Tengah Bapak Surya Bagaskara beserta staf kedutaan menyambut kedatangan 270 prajurit Kontingen Garuda (Konga), Rabu (19/11) sekitar pukul 23.00 waktu setempat di Bandara Beirut Lebanon.
270 prajurit TNI Kontingen Garuda (Konga) yang merupakan sorty pertama yang terdiri dari 95 orang Konga XXVI-A, 74 orang Konga XXV-A, 11 orang Sector HQ East Staff Officers dan 90 orang Konga XXIII-C berangkat ke Lebanon menggunakan pesawat Malaysia Airlines, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta .
Dalam sambutannya Bapak Dubes mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, jaga nama baik bangsa. “Pertahankan dan tingkatkan apa yang telah diperoleh oleh kontingen pendahulu.” tambahnya.
Sementara itu, perwira senior Kolonel Inf Bambang Sudiono mengucapkan terima kasih atas sambutan Duta Besar beserta staf dan berharap diwaktu yang akan datang pihak kedutaan dapat bekerja sama dengan Kontingen Garuda. (Gahar).
270 prajurit TNI Kontingen Garuda (Konga) yang merupakan sorty pertama yang terdiri dari 95 orang Konga XXVI-A, 74 orang Konga XXV-A, 11 orang Sector HQ East Staff Officers dan 90 orang Konga XXIII-C berangkat ke Lebanon menggunakan pesawat Malaysia Airlines, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta .
Dalam sambutannya Bapak Dubes mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, jaga nama baik bangsa. “Pertahankan dan tingkatkan apa yang telah diperoleh oleh kontingen pendahulu.” tambahnya.
Sementara itu, perwira senior Kolonel Inf Bambang Sudiono mengucapkan terima kasih atas sambutan Duta Besar beserta staf dan berharap diwaktu yang akan datang pihak kedutaan dapat bekerja sama dengan Kontingen Garuda. (Gahar).
STAND TNI JADI TONTONAN MENARIK PENGUNJUNG PAMERAN
Jakarta - Hari pertama pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 di buka stand Mabes TNI dan ketiga Angkatan Darat, Laut dan Udara menjadi tontonan yang menarik bagi para pengunjung pameran Indo Defence 2008. Karena di masing-masing stand mulai Mabes TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara selain menampilkan foto-foto berukuran besar masing-masing stand juga menyajikan berbagai film dokumenter latihan TNI matra masing-masing yang dilengkapi dengan sound system dan LCD berukuran besar sehingga menarik perhatian para pengunjung pameran.
Selain hiburan pemutaran film dokumenter stand TNI juga dijaga oleh Wanita TNI dari ketiga Angkatan yaitu Koad, Koal dan Wara dengan menggunakan seragam matra masing-masing. Setiap pengunjung yang singgah ke stan Mabes TNI, wanita TNI selalu memberikan souvenir baik berupa pin berlogo Mabes TNI, payung, kaos, pulpen, buku, majalah dan banyak lagi souvenir lainnya.
Pada hari pertama saja tercatat lebih dari 400 pengunjung yang telah mengunjungi stand Mabes TNI dan ketiga Angkatan, mereka begitu antusias menanyakan beberapa kegiatan TNI baik mengenai latihan gabungan, cara masuk menjadi prajurit TNI baik melalui Perwira Karier, Akademi TNI, Secaba maupun Secata, tentang operasi kemanusiaan, serta tugas-tugas TNI di luar negeri. Para Asisten Panglima TNI berkesempatan mengunjungi stand-stand Mabes TNI dan stand ketiga angkatan.
Sementara itu di luar gedung Hall A (Outdoor) stand TNI yang diwakili oleh masing-masing Litbang Angkatan juga banyak dikunjungi oleh para pengunjung pameran. Pameran industri alat-alat pertahanan bertajuk Indo Defence dan Indo Aerospace2008 digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Selain dimeriahkan oleh ratusan produsen peralatan militer dalam negeri, pameran persenjataan ini juga diikuti oleh puluhan produsen dari 37 negara sahabat. (Gahar).
Selain hiburan pemutaran film dokumenter stand TNI juga dijaga oleh Wanita TNI dari ketiga Angkatan yaitu Koad, Koal dan Wara dengan menggunakan seragam matra masing-masing. Setiap pengunjung yang singgah ke stan Mabes TNI, wanita TNI selalu memberikan souvenir baik berupa pin berlogo Mabes TNI, payung, kaos, pulpen, buku, majalah dan banyak lagi souvenir lainnya.
Pada hari pertama saja tercatat lebih dari 400 pengunjung yang telah mengunjungi stand Mabes TNI dan ketiga Angkatan, mereka begitu antusias menanyakan beberapa kegiatan TNI baik mengenai latihan gabungan, cara masuk menjadi prajurit TNI baik melalui Perwira Karier, Akademi TNI, Secaba maupun Secata, tentang operasi kemanusiaan, serta tugas-tugas TNI di luar negeri. Para Asisten Panglima TNI berkesempatan mengunjungi stand-stand Mabes TNI dan stand ketiga angkatan.
Sementara itu di luar gedung Hall A (Outdoor) stand TNI yang diwakili oleh masing-masing Litbang Angkatan juga banyak dikunjungi oleh para pengunjung pameran. Pameran industri alat-alat pertahanan bertajuk Indo Defence dan Indo Aerospace2008 digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Selain dimeriahkan oleh ratusan produsen peralatan militer dalam negeri, pameran persenjataan ini juga diikuti oleh puluhan produsen dari 37 negara sahabat. (Gahar).
Kamis, 20 November 2008
AUR OLEH IKOHI
Pada 10 November 2008, sekitar pukul 14.20 s/d 15.45 Wib, bertempat di depan Istana Negara Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang ) yang dipimpin oleh Mugiyanto (Koordinator Aksi) serta diikuti sekitar 80 orang peserta. Sehubungan hal tersebut dilaporkan antara lain :
a. Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Pansus jangan jadi ajang politik elite...
b. Kami lelah dengan janji
c. Kata-kata belum binasa Tegakan Keadilan
d. Pelanggaran HAM = Penindasan Kaum buruh
e. Usut tuntas kasus HAM
f. 13 orang masih hilang
g. Bentuk tim khusus orang hikang
b. Orasi yang disampaikan berisikan antara lain :
a. Kembalikan 13 Aktivis yang hilang
b. Pemerintah yang berwenang segera menyelesaikan dengan tuntas kasus 13 aktivis yang hilang dan tidak berlarut-larut dan memberikan status yang jelas kepada aktivis yang hilang apakah sudah mati atau masih hidup
c. Tetap berjuang untuk menemukan anak-anak kami yang hilang dan berkewajiban menemukan anak-anak yang hilang
c. Tuntutan ditujukan kepada Negara yang berisikan antara lain :
a. Pansus orang hilang harus segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pngadilan HAM Ad Hoc
b. Presiden harus segera membentuk TIM KHUSUS Untuk menemukan 13 orang yang masih hilang dan Pemerintah harus segera menetapkan status 13 orang yang masih hilang tersebut
c. Negara harus mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang Politik maupun Ekonomi Sosial Budaya.
d. Elemen- elemen yang tergabung antara lain :
a. PRP Jakarta ( Perhimpunan Rakyat Pekerja )
b. ABM ( Aksi Buruh Menggugat )
c. KASBI
d. Arus Pelangi
e. Kontras
f. LBH Jakarta
g. KOMPAK
e. Pada 15.15 Wib IKOHI mengggelar atraksi teatrikal menggambarkan pengekangan pemerintah terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa dan aktivis dengan bentuk penangkapan aktivis-aktivis dan mahasiswa.
Pada 10 November 2008, sekitar pukul 10.45 s.d 11.30 Wib, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri GEPPRES (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) dipimpin oleh Sdr. Rois (Korlap) dan diikuti sekitar 30 orang peserta. Sehubungan hal tersebut dilaporkan antara lain:
1. Poster dan spanduk yang digelar bertuliskan antara lain:
a. GEPPRES Gerakan Pendukung Peraturan Presiden No. 14 2007
b. Kami GEPPRES menagih janji Bapak Presiden SBY Perpres No.14 – 2007 20 % 80 %
c. Hukum dan keadilan.harus ditegakan Pepres No.14 Thn 2007 wajib dijalankan , SBY segera turun tangan
d. SBY harus bertindak tegas terhadap PT. MINARAK LAPINDO JAYA segera bayar 80 %
e. Perpres No.14 Thn 2007 PETOK D. LETER C. SK GOGOL bisa dibayar, mana janjimu kami datang untuk melawan kebohongan PT. MINARAK LAPINDO
2. Sdr. Rois ( Korlap ) menyampaikan antara lain:
a. Keputusan Perpres No.14 Thn 2007 mengenai pembayaran 20 % - 80% untuk dapat segera dibayarkan oleh pemerintah kepada warga yang terkena Lumpur Lapindo dan jangan hanya janji-janji yang diberikan serta SBY dianggap perlu untuk segera turun tangan mengatasi hal ini.
b. SBY merupakan korban dari tidak dipatuhinya Peraturan Presiden yang telah ditetapkan sehingga tampak Pemerintahan SBY dianggap kurang mampu mengatasi masalah lumpur Lapindo.
c. Sampai saat ini proses relokasi tanah terhadap korban lumpur LAPINDO masih belum tunras, dimana warga yang dijanjikan masih belum mengetahu dimana lokasi dan kondisi tanah relokasi yang dijanjikan tersebut.
d. Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak kami tersebut dan jika dalam hal ini pemerintah tidak juga mengabulkan permintaan kami maka kami akan terus memperjuangkan dan melanjutkan aksi-aksi kami dalam menuntut keterlibatan Pemerintah didalam penyelesaian masalah ini.
3. Tuntutan yang disampaikan oleh GEPPRES berisikan antara lain:
a. Segera tuntaskan proses relokasi tanah yang telah disepakati dimana sampai saat ini belum ada intervensi dari pemerintah terhadap pihak PT. MINARAK LAPINDO.
b. Segera lunasi pembayaran uang penggantian 80 % sesuai kesepakatan yang dijanjikan oleh PT. MINARAK LAPINDO
4. Aksi berlangsung dengan aman dan lancar.
Catatan : GEPPRES merencanakan akan melanjutkan aksi mereka di Istana Negara pada hari Selasa, 11 November 2008 setelah proses perijinan selesai. (Toni Nasution)
a. Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Pansus jangan jadi ajang politik elite...
b. Kami lelah dengan janji
c. Kata-kata belum binasa Tegakan Keadilan
d. Pelanggaran HAM = Penindasan Kaum buruh
e. Usut tuntas kasus HAM
f. 13 orang masih hilang
g. Bentuk tim khusus orang hikang
b. Orasi yang disampaikan berisikan antara lain :
a. Kembalikan 13 Aktivis yang hilang
b. Pemerintah yang berwenang segera menyelesaikan dengan tuntas kasus 13 aktivis yang hilang dan tidak berlarut-larut dan memberikan status yang jelas kepada aktivis yang hilang apakah sudah mati atau masih hidup
c. Tetap berjuang untuk menemukan anak-anak kami yang hilang dan berkewajiban menemukan anak-anak yang hilang
c. Tuntutan ditujukan kepada Negara yang berisikan antara lain :
a. Pansus orang hilang harus segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pngadilan HAM Ad Hoc
b. Presiden harus segera membentuk TIM KHUSUS Untuk menemukan 13 orang yang masih hilang dan Pemerintah harus segera menetapkan status 13 orang yang masih hilang tersebut
c. Negara harus mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang Politik maupun Ekonomi Sosial Budaya.
d. Elemen- elemen yang tergabung antara lain :
a. PRP Jakarta ( Perhimpunan Rakyat Pekerja )
b. ABM ( Aksi Buruh Menggugat )
c. KASBI
d. Arus Pelangi
e. Kontras
f. LBH Jakarta
g. KOMPAK
e. Pada 15.15 Wib IKOHI mengggelar atraksi teatrikal menggambarkan pengekangan pemerintah terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa dan aktivis dengan bentuk penangkapan aktivis-aktivis dan mahasiswa.
Pada 10 November 2008, sekitar pukul 10.45 s.d 11.30 Wib, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri GEPPRES (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) dipimpin oleh Sdr. Rois (Korlap) dan diikuti sekitar 30 orang peserta. Sehubungan hal tersebut dilaporkan antara lain:
1. Poster dan spanduk yang digelar bertuliskan antara lain:
a. GEPPRES Gerakan Pendukung Peraturan Presiden No. 14 2007
b. Kami GEPPRES menagih janji Bapak Presiden SBY Perpres No.14 – 2007 20 % 80 %
c. Hukum dan keadilan.harus ditegakan Pepres No.14 Thn 2007 wajib dijalankan , SBY segera turun tangan
d. SBY harus bertindak tegas terhadap PT. MINARAK LAPINDO JAYA segera bayar 80 %
e. Perpres No.14 Thn 2007 PETOK D. LETER C. SK GOGOL bisa dibayar, mana janjimu kami datang untuk melawan kebohongan PT. MINARAK LAPINDO
2. Sdr. Rois ( Korlap ) menyampaikan antara lain:
a. Keputusan Perpres No.14 Thn 2007 mengenai pembayaran 20 % - 80% untuk dapat segera dibayarkan oleh pemerintah kepada warga yang terkena Lumpur Lapindo dan jangan hanya janji-janji yang diberikan serta SBY dianggap perlu untuk segera turun tangan mengatasi hal ini.
b. SBY merupakan korban dari tidak dipatuhinya Peraturan Presiden yang telah ditetapkan sehingga tampak Pemerintahan SBY dianggap kurang mampu mengatasi masalah lumpur Lapindo.
c. Sampai saat ini proses relokasi tanah terhadap korban lumpur LAPINDO masih belum tunras, dimana warga yang dijanjikan masih belum mengetahu dimana lokasi dan kondisi tanah relokasi yang dijanjikan tersebut.
d. Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak kami tersebut dan jika dalam hal ini pemerintah tidak juga mengabulkan permintaan kami maka kami akan terus memperjuangkan dan melanjutkan aksi-aksi kami dalam menuntut keterlibatan Pemerintah didalam penyelesaian masalah ini.
3. Tuntutan yang disampaikan oleh GEPPRES berisikan antara lain:
a. Segera tuntaskan proses relokasi tanah yang telah disepakati dimana sampai saat ini belum ada intervensi dari pemerintah terhadap pihak PT. MINARAK LAPINDO.
b. Segera lunasi pembayaran uang penggantian 80 % sesuai kesepakatan yang dijanjikan oleh PT. MINARAK LAPINDO
4. Aksi berlangsung dengan aman dan lancar.
Catatan : GEPPRES merencanakan akan melanjutkan aksi mereka di Istana Negara pada hari Selasa, 11 November 2008 setelah proses perijinan selesai. (Toni Nasution)
BANG YOS BANTAH GAGAL PIMPIN DKI
Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membantah tudingan sejumlah pihak yang menganggap dirinya gagal dalam memimpin Jakarta selama 10 tahun. Menurutnya, apa yang dilakukannya sudah maksimal dan kegagalan seorang gubernur bisa dinilai jika memang gubernur lainnya bisa sukses. Pasalnya sejak jaman Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo masalah banjir tidak bisa terselesaikan.
“Jika semua gubernur DKI tidak bisa mengatasi banjir maka saya pun tidak bisa dinilai gagal. Persoalan banjir tidak bisa ditanggung Jakarta sendiri, untuk itu saya sudah pernah mengusulkan program Megapolitan,”jelasnya.
Bang Yos mengaku punya konsep khusus untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta. Menurutnya, perlu dibuat minimal lima buah situ (danau) diwilayah Selatan DKI Jakarta. Dengan dibangunnya lima situ tersebut,diharapkan arus air dari arah Selatan bisa tertampung terlebih dahulu. “Karena semua proyek itu berskala besar yang melibatkan pemerintah pusat. Jika saya jadi presiden, jadi itu barang,”tukas Bang Yos.
Selain itu,lanjutnya, situ tersebut bisa dipergunakan untuk prasarana lain yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. “Kalau pemerintah pusat hanya ngomel terus sampai lebaran ambon juga akan banjir terus,”sindirnya. (Gahar).
“Jika semua gubernur DKI tidak bisa mengatasi banjir maka saya pun tidak bisa dinilai gagal. Persoalan banjir tidak bisa ditanggung Jakarta sendiri, untuk itu saya sudah pernah mengusulkan program Megapolitan,”jelasnya.
Bang Yos mengaku punya konsep khusus untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta. Menurutnya, perlu dibuat minimal lima buah situ (danau) diwilayah Selatan DKI Jakarta. Dengan dibangunnya lima situ tersebut,diharapkan arus air dari arah Selatan bisa tertampung terlebih dahulu. “Karena semua proyek itu berskala besar yang melibatkan pemerintah pusat. Jika saya jadi presiden, jadi itu barang,”tukas Bang Yos.
Selain itu,lanjutnya, situ tersebut bisa dipergunakan untuk prasarana lain yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. “Kalau pemerintah pusat hanya ngomel terus sampai lebaran ambon juga akan banjir terus,”sindirnya. (Gahar).
350 ANGGOTA KORPRI TNI MELAKUKAN DONOR DARAH
Jakarta - Unit Nasional Korpri TNI menyelenggakan kegiatan bhakti sosial berupa donor darah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-37 Korpri, di Gedung Graha Marinir, Jl Kwitang Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
Kegiatan Donor Darah dengan tema “Dengan Donor Darah Kita Tingkatkan Netralitas Korpri, Profesionalisme dan Kesejahteraan Untuk Anggota” diikuti okeh sekitar 350 orang anggota Korpri TNI terdiri dari perwakilan Korpri Mabes TNI, Korpri TNI AD, Korpri TNI AL dan Korpri TNI AU serta sejumlah personel militer. Darah yang sudah terkumpul tersebut akan disumbangkan kepada PMI DKI Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Unit Nasional Korpri TNI drg. Mirian Damayanti, Sp KGA dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI sebagai Pembina Unit Nasional Korpri TNI yang telah memberikan izin serta dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Selain itu juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPN Korpri yang telah memberikan kepercayaan sebagai penyelenggara bhakti sosial donor darah sebagai bagian dalam rangkaian HUT Korpri ke-37. Terima kasih pula kepada Komandan Korp Marinir TNI AL beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
Menurut drg. Damayanti, kebutuhan akan darah pada saat ini dirasakan sangat tinggi bagi kepentingan kemanusiaan. Dengan kepedulian anggota Korpri TNI insya Allah dapat membantu PMI DKI Jaya dalam memenuhi kebutuhan darah bagi insan yang membutuhkan.
Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah maupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri bersama dengan Unit Nasional Korpri TNI serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PT. Askes adalah kunjungan sosial dan berbagi kasih kepada 150 penghuni panti lanjut usia di Panti Tresno Werda Jakarta Selatan, donor darah, kunjungan ke LP Wanita Pondok Bambu, khitanan massal serta operasi mata katarak Selain itu Unit Nasional Korpri TNI juga akan melaksanakan kegiatan berupa lomba pengucap Panca Prasetya Korpri, lomba Paduan Suara, arahan dari Pembina Korpri TNI (Panglima TNI) bagi seluruh pengurus dan anggota Korpri TNI, dan masih ada beberapa kegiatan lainnya. Puncaknya adalah upacara HUT Korpri ke-37 di Mabes TNI AU Cilangkap, pada 1 Desember 2008.(Gahar).
Kegiatan Donor Darah dengan tema “Dengan Donor Darah Kita Tingkatkan Netralitas Korpri, Profesionalisme dan Kesejahteraan Untuk Anggota” diikuti okeh sekitar 350 orang anggota Korpri TNI terdiri dari perwakilan Korpri Mabes TNI, Korpri TNI AD, Korpri TNI AL dan Korpri TNI AU serta sejumlah personel militer. Darah yang sudah terkumpul tersebut akan disumbangkan kepada PMI DKI Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Unit Nasional Korpri TNI drg. Mirian Damayanti, Sp KGA dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI sebagai Pembina Unit Nasional Korpri TNI yang telah memberikan izin serta dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Selain itu juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPN Korpri yang telah memberikan kepercayaan sebagai penyelenggara bhakti sosial donor darah sebagai bagian dalam rangkaian HUT Korpri ke-37. Terima kasih pula kepada Komandan Korp Marinir TNI AL beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
Menurut drg. Damayanti, kebutuhan akan darah pada saat ini dirasakan sangat tinggi bagi kepentingan kemanusiaan. Dengan kepedulian anggota Korpri TNI insya Allah dapat membantu PMI DKI Jaya dalam memenuhi kebutuhan darah bagi insan yang membutuhkan.
Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah maupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri bersama dengan Unit Nasional Korpri TNI serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PT. Askes adalah kunjungan sosial dan berbagi kasih kepada 150 penghuni panti lanjut usia di Panti Tresno Werda Jakarta Selatan, donor darah, kunjungan ke LP Wanita Pondok Bambu, khitanan massal serta operasi mata katarak Selain itu Unit Nasional Korpri TNI juga akan melaksanakan kegiatan berupa lomba pengucap Panca Prasetya Korpri, lomba Paduan Suara, arahan dari Pembina Korpri TNI (Panglima TNI) bagi seluruh pengurus dan anggota Korpri TNI, dan masih ada beberapa kegiatan lainnya. Puncaknya adalah upacara HUT Korpri ke-37 di Mabes TNI AU Cilangkap, pada 1 Desember 2008.(Gahar).
Selasa, 18 November 2008
KONTINGEN GARUDA XXIII-B LAKSANAKAN PATROLI UDARA TERAKHIR
Adshit Al Qusayr - Walau sudah mendekati masa purna tugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB ternyata tidak mengurangi sedikit pun kegiatan taktis yang harus dilakukan oleh SatgasYon Mekanis TNI Konga XXIII-B di daerah Misi Perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Salah satunya ialah kegiatan Air Patrol (Patroli Udara) sekaligus Air Recce (Pengintaian Udara) dengan menggunakan helikopter.
Kegiatan taktis ini terutama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi hasil kegiatan taktis yang diperoleh dari patroli di darat maupun dari Pos Pengamatan (Observation Post). Patroli Udara ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan oleh para prajurit Garuda di Lebanon, termasuk Dansatgas Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos yang selalu ikut dalam kegiatan tersebut. Dari sejak kedatangannya pada bulan Nopember tahun silam, Satgas Konga XXIII-B telah melaksanakan 10 kali Patroli Udara termasuk yang terakhir yang dilaksanakan.
Bila dibandingkan dengan kontingen negara lainnya misalnya India, Nepal dan Malaysia yang sama-sama berada di Komando Sektor Timur UNIFIL maka angka ini termasuk rekor yang tertinggi.
Helikopter Bell 205 milik Kontingen Spanyol yang digunakan dalam Patroli Udara itu mampu memuat 10 personel, terdiri dari 7 Perwira Satgas Konga XXIII-B dan 3 personel lainnya merupakan crew helikopter. Pelaksanaan Patroli Udara ini berlangsung selama 60 menit mulai pukul 9.00 sampai 10.00 waktu setempat (10/11). Rute atau wilayah yang dijadikan sasaran patroli ialah wilayah sepanjang Blue Line yang menjadi tanggung jawab pasukan Indonesia, termasuk meninjau posisi Base Camp Kontingen Indonesia yaitu Markas Batalyon (Mayon) di UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr, Kompi Mekanis-A/ Lebah di UN Posn 9-63 El Aadeisse, Kompi Mekanis-B/ Srigala di UN Posn 8-33 Sheikh Abbad Tomb dan Kompi Mekanis-C/Srigala di UN Posn 9-2 Az Ziqqiyah.
Menurut Perwira Seksi Operasi Udara (Air Operation Officer) Satgas Konga XXIII-B Mayor Pnb Hasbullah Daud, pengamatan melalui udara ini dapat membentuk pemahaman secara komprehensif atas daerah operasi Kontingen Indonesia. Namun di sisi lain, “Patroli Udara yang dilakukan di Lebanon Selatan merupakan kegiatan taktis beresiko tinggi sebab masih adanya kemungkinan gangguan penembakan dari pihak-pihak bertikai yaitu dari Milisi Hizbullah atau Militer Israel guna memprovokasi dan mempengaruhi stabilitas perdamaian”, tegasnya.
“Belum lagi kemungkinan terjadinya kecelakaan di udara karena berbagai sebab” pungkas Penerbang Hawk 100/200 itu menutup komentarnya.
Selama pelaksanaan Patroli Udara kali ini, Dansatgas sendiri yang “turun tangan” untuk melaksanakan pengambilan gambar dari udara. Tidak tanggung-tanggung, selain kamera yang dipakai sudah beresolusi tinggi, masih ditambah lagi dengan lensa tele. Hasilnya ternyata memuaskan karena sukses mendapatkan photo-photo udara yang cukup bagus yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan melengkapi laporan kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Konga XXIII-B.(Gahar).
Kegiatan taktis ini terutama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi hasil kegiatan taktis yang diperoleh dari patroli di darat maupun dari Pos Pengamatan (Observation Post). Patroli Udara ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan oleh para prajurit Garuda di Lebanon, termasuk Dansatgas Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos yang selalu ikut dalam kegiatan tersebut. Dari sejak kedatangannya pada bulan Nopember tahun silam, Satgas Konga XXIII-B telah melaksanakan 10 kali Patroli Udara termasuk yang terakhir yang dilaksanakan.
Bila dibandingkan dengan kontingen negara lainnya misalnya India, Nepal dan Malaysia yang sama-sama berada di Komando Sektor Timur UNIFIL maka angka ini termasuk rekor yang tertinggi.
Helikopter Bell 205 milik Kontingen Spanyol yang digunakan dalam Patroli Udara itu mampu memuat 10 personel, terdiri dari 7 Perwira Satgas Konga XXIII-B dan 3 personel lainnya merupakan crew helikopter. Pelaksanaan Patroli Udara ini berlangsung selama 60 menit mulai pukul 9.00 sampai 10.00 waktu setempat (10/11). Rute atau wilayah yang dijadikan sasaran patroli ialah wilayah sepanjang Blue Line yang menjadi tanggung jawab pasukan Indonesia, termasuk meninjau posisi Base Camp Kontingen Indonesia yaitu Markas Batalyon (Mayon) di UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr, Kompi Mekanis-A/ Lebah di UN Posn 9-63 El Aadeisse, Kompi Mekanis-B/ Srigala di UN Posn 8-33 Sheikh Abbad Tomb dan Kompi Mekanis-C/Srigala di UN Posn 9-2 Az Ziqqiyah.
Menurut Perwira Seksi Operasi Udara (Air Operation Officer) Satgas Konga XXIII-B Mayor Pnb Hasbullah Daud, pengamatan melalui udara ini dapat membentuk pemahaman secara komprehensif atas daerah operasi Kontingen Indonesia. Namun di sisi lain, “Patroli Udara yang dilakukan di Lebanon Selatan merupakan kegiatan taktis beresiko tinggi sebab masih adanya kemungkinan gangguan penembakan dari pihak-pihak bertikai yaitu dari Milisi Hizbullah atau Militer Israel guna memprovokasi dan mempengaruhi stabilitas perdamaian”, tegasnya.
“Belum lagi kemungkinan terjadinya kecelakaan di udara karena berbagai sebab” pungkas Penerbang Hawk 100/200 itu menutup komentarnya.
Selama pelaksanaan Patroli Udara kali ini, Dansatgas sendiri yang “turun tangan” untuk melaksanakan pengambilan gambar dari udara. Tidak tanggung-tanggung, selain kamera yang dipakai sudah beresolusi tinggi, masih ditambah lagi dengan lensa tele. Hasilnya ternyata memuaskan karena sukses mendapatkan photo-photo udara yang cukup bagus yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan melengkapi laporan kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Konga XXIII-B.(Gahar).
PERINGATAN HARI PAHLAWAN DI MABES TNI
Jakarta - Segenap personel Mabes TNI baik militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-63 dengan Inspektur Upacara (Irup) Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Sudarmaidy, di lapangan upacara Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (10/11).
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Irup Mayjen TNI Mayjen Sudarmaidy, menyampaikan bahwa peringatan hari pahlawan pada hakekatnya merupakan ungkapan rasa syukur, wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan kusuma bangsa. Para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut, mempertahankan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi TNI, setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi historis, agar senantiasa dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah, dari setiap episode perjuangan nasional bangsa.
Menurut Panglima TNI, peringatan hari pahlawan tahun ini yang mengusung tema “Dengan Semangat dan Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Persatuan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, dinilai sangat tepat.
Tema ini mengandung makna bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita berhasil mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan persatuan, kesatuan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita telah berhasil mengusir penjajahan dari bumi pertiwi tercinta. Maka dari itu dengan persatuan dan kesatuan pula kita berketetapan hati menjaga integritas NKRI.
Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa seiring dengan semakin intensifnya agenda politik karena semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2008, akan semakin meningkat pula dinamika dan suhu politik nasional. Tanpa disadari fundamen persatuan dan kesatuan juga akan mengalami terpaan akibat terjadinya gesekan dan benturan yang merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Panglima TNI meminta kepada seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas kiranya senantiasa menyadari dan tetap memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Pada akhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan beberapa penekanan dan harapan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan yang terjadi, yaitu untuk terus memperkokoh soliditas dan solidaritas TNI; Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap setiap perkembangan agar tidak terdadak dan terjebak oleh perubahan situasi; Memelihara dan meningkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi guna menghadirkan karya, kinerja dan prestasi demi suksesnya tugas pokok TNI; Jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh berbagai isu tentang TNI terutama berkaitan dengan agenda reformasi internal yang paling krusial yaitu peradilan militer dan bisnis TNI; serta menghormati dan memegang teguh komitmen netralitas TNI. (Gahar).
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Irup Mayjen TNI Mayjen Sudarmaidy, menyampaikan bahwa peringatan hari pahlawan pada hakekatnya merupakan ungkapan rasa syukur, wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan kusuma bangsa. Para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut, mempertahankan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi TNI, setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi historis, agar senantiasa dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah, dari setiap episode perjuangan nasional bangsa.
Menurut Panglima TNI, peringatan hari pahlawan tahun ini yang mengusung tema “Dengan Semangat dan Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Persatuan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, dinilai sangat tepat.
Tema ini mengandung makna bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita berhasil mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan persatuan, kesatuan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita telah berhasil mengusir penjajahan dari bumi pertiwi tercinta. Maka dari itu dengan persatuan dan kesatuan pula kita berketetapan hati menjaga integritas NKRI.
Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa seiring dengan semakin intensifnya agenda politik karena semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2008, akan semakin meningkat pula dinamika dan suhu politik nasional. Tanpa disadari fundamen persatuan dan kesatuan juga akan mengalami terpaan akibat terjadinya gesekan dan benturan yang merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Panglima TNI meminta kepada seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas kiranya senantiasa menyadari dan tetap memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Pada akhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan beberapa penekanan dan harapan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan yang terjadi, yaitu untuk terus memperkokoh soliditas dan solidaritas TNI; Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap setiap perkembangan agar tidak terdadak dan terjebak oleh perubahan situasi; Memelihara dan meningkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi guna menghadirkan karya, kinerja dan prestasi demi suksesnya tugas pokok TNI; Jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh berbagai isu tentang TNI terutama berkaitan dengan agenda reformasi internal yang paling krusial yaitu peradilan militer dan bisnis TNI; serta menghormati dan memegang teguh komitmen netralitas TNI. (Gahar).
ASPADAI KOMUNISME BANGKIT LAGI
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap menolak wacana yang menginginkan pencabutan Tap (Ketetapan, Red) MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme.
Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Amidhan dalam sambutan seminar "Mengawal Pancasila dan UUD 1945: Mencegah Terulangnya Perbuatan Makar dalam segala bentuk" di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin 10 November 2008.
”Jika Tap MPR tersebut dicabut, kami khawatir akan terjadi makar di Indonesia. Kesimpulan MUI bahwa NKRI adalah final, dan separatisme wajib diperangi,”katanya.
Amidhan mengatakan MUI cemas karena penganut ajaran Komunisme sudah terbukti melakukan teror terhadap umat Islam. Apalagi, lanjutnya, dorongan pencabutan Tap MPR No XXV/MPRS/1966 semakin menguat.
”Jumlah mereka yang berani dan menuntut pencabutan tap MPRS itu saat ini semakin banyak. Di satu sisi ini pilihan demokrasi, tapi di sisi lain justru khawatir kembalinya makar,”ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan hakim Konstitusi Letjen TNI (purn) H. Achmad Roestandi mengatakan komunisme tidak pernah mati. Untuk itu, dirinya meminta semua pihak untuk mewaspadai politik adu domba atau perpecahan yang dapat mengurangi kekuatan sendiri. "Pancasila perlu dimantapkan, jangan sampai timbul perbedaan persepsi mengenai hal mendasar,"tegasnya.
Adapun Ketua Umum Gerakan Patriot, Alfian Tanjung menemui adanya indikasi bahwa komunisme di Indonesia tidak mati. Sehingga jika semua pihak tidak waspada, maka bukan tidak mungkin paham komunisme akan kembali berkembang di Indonesia.
"Target mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, penghapusan jejak sejarah hitam PKI. Secara tidak sadar mereka telah masuk dan menyusup kepada generasi muda kita,"ungkapnya. (Gahar).
Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Amidhan dalam sambutan seminar "Mengawal Pancasila dan UUD 1945: Mencegah Terulangnya Perbuatan Makar dalam segala bentuk" di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin 10 November 2008.
”Jika Tap MPR tersebut dicabut, kami khawatir akan terjadi makar di Indonesia. Kesimpulan MUI bahwa NKRI adalah final, dan separatisme wajib diperangi,”katanya.
Amidhan mengatakan MUI cemas karena penganut ajaran Komunisme sudah terbukti melakukan teror terhadap umat Islam. Apalagi, lanjutnya, dorongan pencabutan Tap MPR No XXV/MPRS/1966 semakin menguat.
”Jumlah mereka yang berani dan menuntut pencabutan tap MPRS itu saat ini semakin banyak. Di satu sisi ini pilihan demokrasi, tapi di sisi lain justru khawatir kembalinya makar,”ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan hakim Konstitusi Letjen TNI (purn) H. Achmad Roestandi mengatakan komunisme tidak pernah mati. Untuk itu, dirinya meminta semua pihak untuk mewaspadai politik adu domba atau perpecahan yang dapat mengurangi kekuatan sendiri. "Pancasila perlu dimantapkan, jangan sampai timbul perbedaan persepsi mengenai hal mendasar,"tegasnya.
Adapun Ketua Umum Gerakan Patriot, Alfian Tanjung menemui adanya indikasi bahwa komunisme di Indonesia tidak mati. Sehingga jika semua pihak tidak waspada, maka bukan tidak mungkin paham komunisme akan kembali berkembang di Indonesia.
"Target mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, penghapusan jejak sejarah hitam PKI. Secara tidak sadar mereka telah masuk dan menyusup kepada generasi muda kita,"ungkapnya. (Gahar).
Minggu, 16 November 2008
PEMBICARAAN INTENSIF DPD-DPR SEBAGAI JOINT SETTING
Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Siti Nurbaya Bakar mengatakan pembicaraan intensif antara DPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyangkut main issues materi rancangan undang-undang (RUU) hanya dirancang dua kali sebagai joint setting. Selebihnya, kegiatan di antara pertemuan kesatu dan kedua dikerjakan staf ahli dan sekretariat jenderal (setjen) melalui korespondensi atau bentuk lain.
Siti berbicara mewakili DPD membahas beberapa skenario kegiatan DPD dalam Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk. Irman Gusman, Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Tim RUU Susduk bersama Ketua Panitia Musyawarah DPD Wahidin Ismail didampingi Siti menghadiri Diskusi Terbuka Peran DPD dalam Proses Legislasi yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR di Ruang Rapat Pleno F-PKS DPR lantai 3 Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (20/10).
Selain itu, lanjut Siti, DPD akan membuka selebar-lebarnya ruang kepada publik yang berminat mengikuti proses legislasinya serta mengkritisi beberapa bagian materi RUU yang kurang atau luput dibahas DPD. Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga (DPD dan DPR) akan memuat beberapa kesepakatan yang mengatur pembukaan ruang publik. “Kalau polanya begini akan lebih banyak pekerjaan untuk staf ahli dan setjen. Setelah dimatangkan setjen, putusan politisnya diserahkan kepada pimpinan dan anggota DPD,” jelasnya.
Siti mengingatkan, selama proses pembahasan materi RUU dimaksud maka DPD harus mengikutinya sebagai konsekuensi membuka selebar-lebarnya ruang untuk publik. Jika suatu materi susah disepakati antara Pemerintah dan DPR maka RUU Susduk mengatur agar DPD berkesempatan memberi overview konfirmasi berupa catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan.
“Terserah, apakah anggota DPR atau fraksinya yang meminta atau Pemerintah sendiri,” ujarnya.
Konfirmasi yang diberikan dapat saja meminta Presiden dan DPR memperlambat dan tidak terburu-buru atau mempercepat pengambilan keputusan atau persetujuan. “ Ada dimunculkan isi sekaligus simboliknya,” jelas Siti.
Agar kehadiran DPD dalam proses legislasi tidak disamakan dengan fraksi, sebelum Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan maka RUU Susduk mengatur pula agar DPD berkesempatan memberi catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan. Simbol-simbol menuju sistem kelembagaan yang benar dan tepat akan terwujud melalui pengaturan kesempatan kepada DPD kendati telah memasuki wilayah pembicaraan tingkat II.
Sebetulnya DPD bisa masuk persis di depan pintu Rapat Paripurna DPR.Mengenai kesetjenan, Siti mengatakan, karakter birokrasinya harus membentuk identitas yang menjamin keakuratan, contitutional law, dan prosedur. Karakter birokrasinya yang memiliki identitas merupakan perwujudan profesionalisme tanpa harus menjadi pembantu para pimpinan dan anggota DPR atau DPD. “Agar mereka mempunyai inovasi dan inisiatif,” jelasnya.
Irman menekankan kemandirian setjen parlemen. Setiap Sesjen MPR, DPR, dan DPD dibawahi seorang Sesjen Parlemen yang bidang tugasnya korenwasdal (koordinasi-perencanaan-pengawasan-pengendalian). Masing-masing tingkat Sesjen MPR, DPR, dan DPD tidak diturunkan menjadi deputi tetapi dipertahankan seperti sekarang yang dijabat eselon tingkat I.
Setjen MPR, Setjen DPR, dan Setjen DPD ditambah Badan Pengelola Sarana dan Prasarana harus dikelola office of parliament bernama Setjen Parlemen yang diidentikkan atau disejajarkan dengan Sekretariat Kabinet. Setiap setjen mengelola unit-unit persidangan, keahlian, dan administrasi keanggotaan sementara badan mengelola unit-unit pelayanan sidang, unit pendukung perpustakaan, gymnasium, health center, dan menza.
Irman mengakui, selama ini hal-hal teknis sering mengganggu kinerja pimpinan dan anggota DPD yang mengadakan rapat atau sidang dalam ruang yang dimiliki Setjen MPR dan Setjen DPR. “Saya berkantor di Gedung Nusantara III yang dimiliki DPR. Kalau pukul 17.00 WIB pimpinan DPR sudah pulang, maka listriknya, termasuk di kantor saya, dimatikan. Kalau rapat pun harus membuat surat peminjaman ruang.” Karenanya, dibutuhkan Sesjen Parlemen yang membawahi Sesjen MPR, Sesjen DPR, dan Sesjen DPD. (Gahar).
Siti berbicara mewakili DPD membahas beberapa skenario kegiatan DPD dalam Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk. Irman Gusman, Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Tim RUU Susduk bersama Ketua Panitia Musyawarah DPD Wahidin Ismail didampingi Siti menghadiri Diskusi Terbuka Peran DPD dalam Proses Legislasi yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR di Ruang Rapat Pleno F-PKS DPR lantai 3 Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (20/10).
Selain itu, lanjut Siti, DPD akan membuka selebar-lebarnya ruang kepada publik yang berminat mengikuti proses legislasinya serta mengkritisi beberapa bagian materi RUU yang kurang atau luput dibahas DPD. Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga (DPD dan DPR) akan memuat beberapa kesepakatan yang mengatur pembukaan ruang publik. “Kalau polanya begini akan lebih banyak pekerjaan untuk staf ahli dan setjen. Setelah dimatangkan setjen, putusan politisnya diserahkan kepada pimpinan dan anggota DPD,” jelasnya.
Siti mengingatkan, selama proses pembahasan materi RUU dimaksud maka DPD harus mengikutinya sebagai konsekuensi membuka selebar-lebarnya ruang untuk publik. Jika suatu materi susah disepakati antara Pemerintah dan DPR maka RUU Susduk mengatur agar DPD berkesempatan memberi overview konfirmasi berupa catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan.
“Terserah, apakah anggota DPR atau fraksinya yang meminta atau Pemerintah sendiri,” ujarnya.
Konfirmasi yang diberikan dapat saja meminta Presiden dan DPR memperlambat dan tidak terburu-buru atau mempercepat pengambilan keputusan atau persetujuan. “ Ada dimunculkan isi sekaligus simboliknya,” jelas Siti.
Agar kehadiran DPD dalam proses legislasi tidak disamakan dengan fraksi, sebelum Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan maka RUU Susduk mengatur pula agar DPD berkesempatan memberi catatan, pandangan dan pandapat, serta pertimbangan. Simbol-simbol menuju sistem kelembagaan yang benar dan tepat akan terwujud melalui pengaturan kesempatan kepada DPD kendati telah memasuki wilayah pembicaraan tingkat II.
Sebetulnya DPD bisa masuk persis di depan pintu Rapat Paripurna DPR.Mengenai kesetjenan, Siti mengatakan, karakter birokrasinya harus membentuk identitas yang menjamin keakuratan, contitutional law, dan prosedur. Karakter birokrasinya yang memiliki identitas merupakan perwujudan profesionalisme tanpa harus menjadi pembantu para pimpinan dan anggota DPR atau DPD. “Agar mereka mempunyai inovasi dan inisiatif,” jelasnya.
Irman menekankan kemandirian setjen parlemen. Setiap Sesjen MPR, DPR, dan DPD dibawahi seorang Sesjen Parlemen yang bidang tugasnya korenwasdal (koordinasi-perencanaan-pengawasan-pengendalian). Masing-masing tingkat Sesjen MPR, DPR, dan DPD tidak diturunkan menjadi deputi tetapi dipertahankan seperti sekarang yang dijabat eselon tingkat I.
Setjen MPR, Setjen DPR, dan Setjen DPD ditambah Badan Pengelola Sarana dan Prasarana harus dikelola office of parliament bernama Setjen Parlemen yang diidentikkan atau disejajarkan dengan Sekretariat Kabinet. Setiap setjen mengelola unit-unit persidangan, keahlian, dan administrasi keanggotaan sementara badan mengelola unit-unit pelayanan sidang, unit pendukung perpustakaan, gymnasium, health center, dan menza.
Irman mengakui, selama ini hal-hal teknis sering mengganggu kinerja pimpinan dan anggota DPD yang mengadakan rapat atau sidang dalam ruang yang dimiliki Setjen MPR dan Setjen DPR. “Saya berkantor di Gedung Nusantara III yang dimiliki DPR. Kalau pukul 17.00 WIB pimpinan DPR sudah pulang, maka listriknya, termasuk di kantor saya, dimatikan. Kalau rapat pun harus membuat surat peminjaman ruang.” Karenanya, dibutuhkan Sesjen Parlemen yang membawahi Sesjen MPR, Sesjen DPR, dan Sesjen DPD. (Gahar).
42 AHLI DUNIA NILAI LUMPUR SIDOARDJO AKIBAT KESALAHAN PENGEBORAN
Jakarta - AAPG 2008 International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29 Oktober 2008, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists (AAPG) dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia.
Pada acara ini disampaikan sekitar 600 makalah dalam 97 tema yang berbeda, dan terdapat 6 buah tema khusus yang sangat dianggap penting yaitu “Lusi Mud Volcano: Earthquake or Drilling Trigger”. Tema ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 oktober 2008 jam 13.30 waktu setempat.
Pada ruangan tersebut hadir ahli geologi manca negara yang sebagian mereka adalah juga pernah menghadiri pertemuan di London seminggu yang lalu dengan tema yang sama, pertemuan yang sudah berlalu itu menghasilkan suatu pertanyaan besar dan mengerucut pada data pemboran yang harus dikaji dan diperjelas.
Peserta diskusi sekitar 90 ahli tersebut yang tentunya akan memberikan opini yang netral dan obyektif datang tepat waktu dan penuh dengan antusiasme yang tinggi, dan disambut dengan selembar informasi perkembangan terakhir yang dikeluarkan Lapindo. Dimana sebelumnya Lapindo juga telah membagi-bagikan Brosur 6 halaman berwarna dengan kualitas lux yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kepada peserta konferensi.
Selama pertemuan, terdapat 4 (empat) pembicara yaitu Dr.Adriano Mazzini dari Unversitas Oslo seorang ahli Mud Vulcano yang selama ini sangat yakin dengan teori bahwa lumpur lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta.
Nurrochmat Sawolo sebagai ahli pemboran dari lapindo yang mengetahui seluk beluk pemboran di sumur BJP-1 sejak persiapan, pelaksanaan sampai semburan terjadi di Sidoardjo, yang dibantu Bambang Istadi.
Seorang pembicara dari Universitas Curtin Australia yaitu Dr. Mark Tingay ahli gempa yang berpendapat bahwa energi gempa Yogyakarta terlalu kecil sebagai penyebab terjadinya semburan di Sidoardjo.
Prof. Richard Davies dari Universitas Durham Inggris ahli geologi yang bekerjasama dengan ahli pemboran Indonesia yang diwakili oleh Susila Lusiaga dan Rudi Rubiandini dari Institut Teknologi Bandung yang menyampaikan secara detail dan jelas data-data dan bukti selama proses kejadian dilihat dari sisi operasi pemboran.
Sejumlah tidak kurang dari 20 penanya menghangatkan dan mempertajam materi diskusi yang mengarah pada penyebab yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi perdebatan yang melibatkan seluruh opini yang berkembang dan dimoderatori oleh ahli geologi senior dari Australia .
Acara diskusi berjalan sekitar 2,5 jam tersebut diakhiri dengan voting (pengambilan pendapat) oleh seluruh peserta yang hadir untuk memperoleh kepastian pendapat para ahli dunia tersebut dengan menggunakan metoda langsung angkat tangan.
Hasil dari voting tersebut menghasilkan 3 (tiga) suara yang mendukung GEMPA YOGYA sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara menyatakan PEMBORAN sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara menyatakan KOMBINASI Gempa dan Pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) menyatakan belum bisa mengambil opini.
Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoardjo adalah akibat kegiatan Pemboran. (Gahar/Sumber :GMLL (Gerakan Menutup Lumpur Lapindo)).
Pada acara ini disampaikan sekitar 600 makalah dalam 97 tema yang berbeda, dan terdapat 6 buah tema khusus yang sangat dianggap penting yaitu “Lusi Mud Volcano: Earthquake or Drilling Trigger”. Tema ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 oktober 2008 jam 13.30 waktu setempat.
Pada ruangan tersebut hadir ahli geologi manca negara yang sebagian mereka adalah juga pernah menghadiri pertemuan di London seminggu yang lalu dengan tema yang sama, pertemuan yang sudah berlalu itu menghasilkan suatu pertanyaan besar dan mengerucut pada data pemboran yang harus dikaji dan diperjelas.
Peserta diskusi sekitar 90 ahli tersebut yang tentunya akan memberikan opini yang netral dan obyektif datang tepat waktu dan penuh dengan antusiasme yang tinggi, dan disambut dengan selembar informasi perkembangan terakhir yang dikeluarkan Lapindo. Dimana sebelumnya Lapindo juga telah membagi-bagikan Brosur 6 halaman berwarna dengan kualitas lux yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kepada peserta konferensi.
Selama pertemuan, terdapat 4 (empat) pembicara yaitu Dr.Adriano Mazzini dari Unversitas Oslo seorang ahli Mud Vulcano yang selama ini sangat yakin dengan teori bahwa lumpur lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta.
Nurrochmat Sawolo sebagai ahli pemboran dari lapindo yang mengetahui seluk beluk pemboran di sumur BJP-1 sejak persiapan, pelaksanaan sampai semburan terjadi di Sidoardjo, yang dibantu Bambang Istadi.
Seorang pembicara dari Universitas Curtin Australia yaitu Dr. Mark Tingay ahli gempa yang berpendapat bahwa energi gempa Yogyakarta terlalu kecil sebagai penyebab terjadinya semburan di Sidoardjo.
Prof. Richard Davies dari Universitas Durham Inggris ahli geologi yang bekerjasama dengan ahli pemboran Indonesia yang diwakili oleh Susila Lusiaga dan Rudi Rubiandini dari Institut Teknologi Bandung yang menyampaikan secara detail dan jelas data-data dan bukti selama proses kejadian dilihat dari sisi operasi pemboran.
Sejumlah tidak kurang dari 20 penanya menghangatkan dan mempertajam materi diskusi yang mengarah pada penyebab yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi perdebatan yang melibatkan seluruh opini yang berkembang dan dimoderatori oleh ahli geologi senior dari Australia .
Acara diskusi berjalan sekitar 2,5 jam tersebut diakhiri dengan voting (pengambilan pendapat) oleh seluruh peserta yang hadir untuk memperoleh kepastian pendapat para ahli dunia tersebut dengan menggunakan metoda langsung angkat tangan.
Hasil dari voting tersebut menghasilkan 3 (tiga) suara yang mendukung GEMPA YOGYA sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara menyatakan PEMBORAN sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara menyatakan KOMBINASI Gempa dan Pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) menyatakan belum bisa mengambil opini.
Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoardjo adalah akibat kegiatan Pemboran. (Gahar/Sumber :GMLL (Gerakan Menutup Lumpur Lapindo)).
Rabu, 05 November 2008
AKSI UNJUK RASA OLEH KELOMPOK AMPM
Jakarta, Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pandeglang Menggugat (AMPM) dipimpin oleh Uday Suhada (selaku Korlap dan Jubir) dan dihadiri sekitar 50 orang peserta pada 31 Oktober 2008, sekitar pukul 10.00 s.d 11.00 Wib, bertempat di Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta Selatan.
Peserta aksi sampai di belakang Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan bus dan selanjutnya melakukan longmarch menuju ke pintu pagar depan Gedung Kejaksaan Agung.
Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Adili Bupati Pandeglang
b. Tangkap Dimyati...!!!
c. Tangkap Bupati Pandeglang = Stabilitas Daerah.
d. Tak Ada Maaf Bagi Penggelap Kas Daerah
e. Bersihkan Kota Pandeglang Dari Tangan Koruptor.
f. SBY, Segera Terbitkan Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
g. Pak Hendrawan, Tindak Oknum Jaksa Penghambat Surat Izin Pemeriksaan Bupati
Pandeglang
h. Jampidsus, Segera Kirim Ke Istana Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
i. JamWas Kejakgung Harus Bertindak, Masa Kirim Surat Sampe 3 Bulan?.
j. Koruptor Pandeglang Kerangkeng Dong....
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh AMPM berisikan antara lain:
a. Mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawas (JamWas)
Kejakgung untuk menindak tegas oknum aparat di jajaran kejaksaan (baik di
KejatiBanten maupun di Kejakgung) yang diduga telah dengan sengaja menghambat
proses pengiriman surat permohonan pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
b. Mendesak Jampidsus Kejakgung agar segera melakukan ekspose dan meneruskan
surat permohonan tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Sekab) untuk selanjutnya
ditandatangani Presiden Republik Indonesia.
c. Mendesak Presiden RI yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk
segera menerbitkan surat ijin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Peserta aksi diperbolehkan masuk ke dalam pagar lingkungan Gedung Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka melalui pertemuan dengan perwakilan dari Kejaksaan Agung.
Apartat kepolisian berjumlah 30 personil didukung 2 kendaraan truk Polri berada dilokasi mengamankan kegiatan AUR. (Toni Nasution)
Peserta aksi sampai di belakang Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan bus dan selanjutnya melakukan longmarch menuju ke pintu pagar depan Gedung Kejaksaan Agung.
Spanduk dan poster yang digelar berisikan antara lain :
a. Adili Bupati Pandeglang
b. Tangkap Dimyati...!!!
c. Tangkap Bupati Pandeglang = Stabilitas Daerah.
d. Tak Ada Maaf Bagi Penggelap Kas Daerah
e. Bersihkan Kota Pandeglang Dari Tangan Koruptor.
f. SBY, Segera Terbitkan Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
g. Pak Hendrawan, Tindak Oknum Jaksa Penghambat Surat Izin Pemeriksaan Bupati
Pandeglang
h. Jampidsus, Segera Kirim Ke Istana Surat Izin Pemeriksaan Bupati Pandeglang.
i. JamWas Kejakgung Harus Bertindak, Masa Kirim Surat Sampe 3 Bulan?.
j. Koruptor Pandeglang Kerangkeng Dong....
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh AMPM berisikan antara lain:
a. Mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawas (JamWas)
Kejakgung untuk menindak tegas oknum aparat di jajaran kejaksaan (baik di
KejatiBanten maupun di Kejakgung) yang diduga telah dengan sengaja menghambat
proses pengiriman surat permohonan pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
b. Mendesak Jampidsus Kejakgung agar segera melakukan ekspose dan meneruskan
surat permohonan tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Sekab) untuk selanjutnya
ditandatangani Presiden Republik Indonesia.
c. Mendesak Presiden RI yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk
segera menerbitkan surat ijin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Peserta aksi diperbolehkan masuk ke dalam pagar lingkungan Gedung Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan mereka melalui pertemuan dengan perwakilan dari Kejaksaan Agung.
Apartat kepolisian berjumlah 30 personil didukung 2 kendaraan truk Polri berada dilokasi mengamankan kegiatan AUR. (Toni Nasution)
Selasa, 04 November 2008
DPD RENCANAKAN BANGUN LABORATORIUM ANGGARAN
Jakarta - Dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan APBN, Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) berpendapat bahwa produk yang dihasilkan belum cukup optimal. Pertimbangan hanya sebatas kualitatif yang oleh karena itu perlu penajaman dari sisi kuantitatif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu laboratorium yang secara terus-menerus mengkaji data untuk menjawab berbagai hal yang mendasari pertimbangan dan pengawasan DPD RI terhadap APBN dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi salah satu
Demikian kesimpulan dari Rapat Koordinasi Laboratorium Anggaran (Budget Office) DPD RI, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandung , Kamis (16/10). Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat teras Setjen DPD RI dan Staf Ahli PAH IV DPD RI, dipimpin langsung langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran sehingga pembangunan laboratorium anggaran ini perlu direalisasikan.
“Selama ini, pertimbangan dan pengawasan DPD terhadap APBN sebagaimana perintah undang-undang dirasakan oleh DPD RI masih belum optimal; salah satu penyebabnya adalah kurangnya instrument pendukung,” ujar Siti Nurbaya. Walaupun beberapa anggota DPD, lanjut Siti, mengikuti forum musrenbang, tetapi terlihat esensi politik dari keuangan daerah belum dapat ditangkap, dan juga beberapa daerah telah menyerahkan hasil musrenbang kepada DPD tetapi materinya tidak terolah secara konprehensif.
Selain itu, menurut Ibu Sekjen yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ini, ia melihat bahwa konfigurasi fiskal yang dibutuhkan daerah masih belum terpetakan secara memadai dan belum adanya kontrak budget antara pusat dan daerah. Juga, ia menambahkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 sebagai salah satu instrument hukum mengenai Keuangan Negara hanya mengatur mekanisme teknis saja dan kurang memuat esensi politik keuangan daerah, padahal UU ini seharusnya dapat difungsikan sebagai instrument politik yang berpihak pada kepentingan daerah.
”Inilah hal-hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa Laboratorium Anggaran atau Budget Office perlu sekali dibuat,” pungkas Siti Nurbaya.
Sementara itu, Prof. Dr. Herman Haeruman JS, staf ahli PAH IV DPD RI, berpendapat bahwa ada empat issue utama yang berkaitan dengan perosalan ini. “Pertama, usulan program dari daerah lebih didasarkan pada visi dan misi politik dari para pemimpin daerah di saat pilkada.
Kedua, dalam hal asumsi makro hampir selalu tidak dilakukan analisa internal yang mencerminkan kondisi inflasi riil di daerah. Ketiga, alokasi APBN tidak diiringi penilaian terhadap implikasi bagi kemajuan perekonomian daerah, misalnya bagaimana lapangan kerja yang tercipta; APBN memerlukan penilaian dari sisi konsistensi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, diperlukan analisa APBN yang sifatnya by location mengikuti kondisi pada tiap daerah melalui linkage pusat dan daerah,” papar Herman.
Di bagian akhir Rakor, direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Anggaran DPD RI yang akan difungsikan antara lain sebagai database alokasi anggaran, mediasi terhadap sinergitas pembangunan pusat-daerah, dan rekomendasi DPD terhadap APBN dan pengawasannya. Selain itu, Budget office ini dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan aktualisasi DPD-RI. (Gahar).
Demikian kesimpulan dari Rapat Koordinasi Laboratorium Anggaran (Budget Office) DPD RI, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandung , Kamis (16/10). Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat teras Setjen DPD RI dan Staf Ahli PAH IV DPD RI, dipimpin langsung langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran sehingga pembangunan laboratorium anggaran ini perlu direalisasikan.
“Selama ini, pertimbangan dan pengawasan DPD terhadap APBN sebagaimana perintah undang-undang dirasakan oleh DPD RI masih belum optimal; salah satu penyebabnya adalah kurangnya instrument pendukung,” ujar Siti Nurbaya. Walaupun beberapa anggota DPD, lanjut Siti, mengikuti forum musrenbang, tetapi terlihat esensi politik dari keuangan daerah belum dapat ditangkap, dan juga beberapa daerah telah menyerahkan hasil musrenbang kepada DPD tetapi materinya tidak terolah secara konprehensif.
Selain itu, menurut Ibu Sekjen yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ini, ia melihat bahwa konfigurasi fiskal yang dibutuhkan daerah masih belum terpetakan secara memadai dan belum adanya kontrak budget antara pusat dan daerah. Juga, ia menambahkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 sebagai salah satu instrument hukum mengenai Keuangan Negara hanya mengatur mekanisme teknis saja dan kurang memuat esensi politik keuangan daerah, padahal UU ini seharusnya dapat difungsikan sebagai instrument politik yang berpihak pada kepentingan daerah.
”Inilah hal-hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa Laboratorium Anggaran atau Budget Office perlu sekali dibuat,” pungkas Siti Nurbaya.
Sementara itu, Prof. Dr. Herman Haeruman JS, staf ahli PAH IV DPD RI, berpendapat bahwa ada empat issue utama yang berkaitan dengan perosalan ini. “Pertama, usulan program dari daerah lebih didasarkan pada visi dan misi politik dari para pemimpin daerah di saat pilkada.
Kedua, dalam hal asumsi makro hampir selalu tidak dilakukan analisa internal yang mencerminkan kondisi inflasi riil di daerah. Ketiga, alokasi APBN tidak diiringi penilaian terhadap implikasi bagi kemajuan perekonomian daerah, misalnya bagaimana lapangan kerja yang tercipta; APBN memerlukan penilaian dari sisi konsistensi dari tahun ke tahun. Dan terakhir, diperlukan analisa APBN yang sifatnya by location mengikuti kondisi pada tiap daerah melalui linkage pusat dan daerah,” papar Herman.
Di bagian akhir Rakor, direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Anggaran DPD RI yang akan difungsikan antara lain sebagai database alokasi anggaran, mediasi terhadap sinergitas pembangunan pusat-daerah, dan rekomendasi DPD terhadap APBN dan pengawasannya. Selain itu, Budget office ini dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan aktualisasi DPD-RI. (Gahar).
Senin, 03 November 2008
KEINDONESIAAN HARUS DIREKONSTRUKSI
Jakarta - Tantangan kebangsaan dan kedaerahan telah bergeser dari isu-isu lama ke isu-isu baru yang membutuhkan perekonstruksian sesuai dengan tantangan zaman. Ke-Indonesia-an harus direkonstruksi melalui isu-isu nasionalisme yang kontekstual berciri demokratisasi beralaskan prinsip kedaulatan rakyat.
“Konstruksi ke depan bagaimana? Apakah kembali mau menyeragamkan, kembali mau membedakan? Apakah kita sama atau beda saja?” tanya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dalam pengantarnya membuka diskusi panel DPD bertema “Wawasan Kebangsaan Berbasis Daerah Melalui Penguatan Parlemen Indonesia”, Selasa (28/10), di Lobby Gedung DPD lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Hadir sebagai narasumber antara lain M Ichsan Loulembah (anggota DPD), Fahri Hamzah (anggota DPR F-PKS), Lukman Hakim Syaifuddin (anggota DPR F-PPP), Agus Widjojo (senior fellow CSIS), Maswardi Rauf (FISIP UI), Arbi Sanit (FISIP UI), Mas Mohammad Fajrul Falaakh (FH UGM), A Irman Putrasiddin (FH UIEU), Cecep Effendi (FISIP UMJ), dan Ade Supriatna (Asosiasi DPRD Provinsi).
Ginandjar menyatakan, sangat erat kaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang keduanya membangun ke- Indonesia - an. Sayangnya, elemen-elemen kedaerahan dan kebangsaan sering tidak dianggap sebagai sesuatu yang terterima (taken for granted).
Nasionalisme yang berciri demokratisasi tersebut beralaskan prinsip kedaulatan rakyat seperti pasal dan ayat UUD 1945 yang diamandemen empat kali. Pasal dan ayat yang diamandemen mengembalikan hekekat ke- Indonesia - an melalui desentralisasi atau otonomi daerah, pemilihan oleh rakyat secara langsung, hak asasi manusia. Penguatan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan juga bertujuan untuk menegaskan keinginan yang dicita-citakan tersebut.
Menurut Ginandjar, pengertian Indonesia sebagai the melting pot adalah metafora yang menggambarkan kemajemukan yang saling berinteraksi berbasis multikulturalisme.
Merekonstruksi ke-Indonesia-an dibutuhkan mengingat perbedaan kerap dikesampingkan atau dianggap bukan rahmat yang menjadi kekuatan.
Keterkaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang sangat erat justru harus diperkuat melalui penghormatan atau penghargaan perbedaan sebagai fitrah Indonesia . “Sebagai hakekat, sebagai jati dirinya.”
Uniformisasi yang dilakukan penguasa Orde Lama dan Orde Baru justru mengingkari konfigurasi daerah bersama suku atau etnis dan agama di Indonesia . Terbukti, lanjutnya, bermunculan pemberontakan di daerah-daerah yang menuntut diri terlepas dari negara Republik Indonesia . Penstabilitasan juga memunculkan pemberontakan. Belakangan, Orde Reformasi mengoreksi pendekatan penyeragaman dan penstabilitasan karena mengingkari hakekat bangsa. (Gahar).
“Konstruksi ke depan bagaimana? Apakah kembali mau menyeragamkan, kembali mau membedakan? Apakah kita sama atau beda saja?” tanya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dalam pengantarnya membuka diskusi panel DPD bertema “Wawasan Kebangsaan Berbasis Daerah Melalui Penguatan Parlemen Indonesia”, Selasa (28/10), di Lobby Gedung DPD lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Hadir sebagai narasumber antara lain M Ichsan Loulembah (anggota DPD), Fahri Hamzah (anggota DPR F-PKS), Lukman Hakim Syaifuddin (anggota DPR F-PPP), Agus Widjojo (senior fellow CSIS), Maswardi Rauf (FISIP UI), Arbi Sanit (FISIP UI), Mas Mohammad Fajrul Falaakh (FH UGM), A Irman Putrasiddin (FH UIEU), Cecep Effendi (FISIP UMJ), dan Ade Supriatna (Asosiasi DPRD Provinsi).
Ginandjar menyatakan, sangat erat kaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang keduanya membangun ke- Indonesia - an. Sayangnya, elemen-elemen kedaerahan dan kebangsaan sering tidak dianggap sebagai sesuatu yang terterima (taken for granted).
Nasionalisme yang berciri demokratisasi tersebut beralaskan prinsip kedaulatan rakyat seperti pasal dan ayat UUD 1945 yang diamandemen empat kali. Pasal dan ayat yang diamandemen mengembalikan hekekat ke- Indonesia - an melalui desentralisasi atau otonomi daerah, pemilihan oleh rakyat secara langsung, hak asasi manusia. Penguatan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan juga bertujuan untuk menegaskan keinginan yang dicita-citakan tersebut.
Menurut Ginandjar, pengertian Indonesia sebagai the melting pot adalah metafora yang menggambarkan kemajemukan yang saling berinteraksi berbasis multikulturalisme.
Merekonstruksi ke-Indonesia-an dibutuhkan mengingat perbedaan kerap dikesampingkan atau dianggap bukan rahmat yang menjadi kekuatan.
Keterkaitan wawasan kebangsaan dengan wawasan kedaerahan yang sangat erat justru harus diperkuat melalui penghormatan atau penghargaan perbedaan sebagai fitrah Indonesia . “Sebagai hakekat, sebagai jati dirinya.”
Uniformisasi yang dilakukan penguasa Orde Lama dan Orde Baru justru mengingkari konfigurasi daerah bersama suku atau etnis dan agama di Indonesia . Terbukti, lanjutnya, bermunculan pemberontakan di daerah-daerah yang menuntut diri terlepas dari negara Republik Indonesia . Penstabilitasan juga memunculkan pemberontakan. Belakangan, Orde Reformasi mengoreksi pendekatan penyeragaman dan penstabilitasan karena mengingkari hakekat bangsa. (Gahar).
Kamis, 30 Oktober 2008
PERINGATI SUMPAH PEMUDA, MEGA AKAN SAMPAIKAN PIDATO POLITIK
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus calon Presiden RI dalam pemilu Presiden 2009 mendatang, Hj Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dalam acara peringatan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, yang dipusatkan oleh PDI Perjuangan di Alun-alun Kraton Kasunanan Solo, Jawa Tengah (Selasa, 28 Oktober 2009).
Penyampaian pidato politik tersebut merupakan acara puncak peringatan hari Sumpah Pemuda yang dijadikan oleh PDI Perjuangan sebagai agenda Nasional Partai, sekaligus tanda dimulainya secara resmi pensosialisasian nomor 28 sebagai nomor urut PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2009.
Acara peringatan Sumpah Pemuda di Alun-alun Kota Solo hari Selasa besok akan dibuka oleh dengan prakata oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Puan Maharani, sekaligus pengibaran bendera start oleh marching band DPC Kota Solo.
Seperti yang telah dijadwalkan, selanjutnya para peserta kirab merah putih berpakaian seragam Partai dengan membawa 28.000 bendera merah putih memasuki Alun-alun utara Kraton Kasunanan Solo. Selanjutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri beserta rombongan dari DPP PDI Perjuangan memasuki Alun-alun Utara Kraton.
Acara yang akan dipandu oleh kader Partai, Deddy Gumelar ini selanjutnya akan diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda oleh DPD PDI Perjuangan Jateng, pembacaan teks Pancasila oleh perwakilan dari DPP Partai, serta menyanyikan mars PDI Perjuangan.
Selanjutnya, Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Maharani, akan memberikan pidato laporannya yang kemudian disambung dengan aksi teaterikal “Mega Kembali” dan penaikkan balon statis PDI Perjuangan.
Acara kemudian ditutup dengan pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri sekitar pukul 16.00 WIB, untuk selanjutnya kembali bertolak ke Jakarta .
Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda di Solo, Puan Maharani, peringatan Sumpah Pemuda ini adalah salah satu upaya PDI Perjuangan untuk mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air untuk bersama berjuang melawan lupa terhadap sejarah.
”Peringatan sumpah pemuda di Solo untuk mengingatkan para pemuda-pemudi agar tidak melupakan sejarah, sekaligus merebut hati para pemuda-pemudi untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Sumpah pemuda 28 Oktober adalah milik Bangsa Indonesia , sedangkan nomor 28 adalah milik PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Peringatan Sumpah Pemuda di DPP
Sementara itu, peringatan Sumpah Pemuda yang merupakan agenda Nasional PDI Perjuangan, diperingati oleh stuktur-struktur Partai di seluruh Indonesia ini, termasuk DPP PDI Perjuangan yang akan menggelarnya bersama DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jl Lenteng Agung No. 99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Selain akan dihadiri oleh jajaran Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai dan Ketua DPP PDI Perjuangan Adang Ruchiatna yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, peringatan Sumpah Pemuda di DPP yang menurut rencana akan laksanakan sekitar pukul 08.30 pagi besok juga akan dihadiri struktural Partai se DKI Jakarta hingga ke tingkat Ranting Partai. (Gahar).
Penyampaian pidato politik tersebut merupakan acara puncak peringatan hari Sumpah Pemuda yang dijadikan oleh PDI Perjuangan sebagai agenda Nasional Partai, sekaligus tanda dimulainya secara resmi pensosialisasian nomor 28 sebagai nomor urut PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2009.
Acara peringatan Sumpah Pemuda di Alun-alun Kota Solo hari Selasa besok akan dibuka oleh dengan prakata oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Puan Maharani, sekaligus pengibaran bendera start oleh marching band DPC Kota Solo.
Seperti yang telah dijadwalkan, selanjutnya para peserta kirab merah putih berpakaian seragam Partai dengan membawa 28.000 bendera merah putih memasuki Alun-alun utara Kraton Kasunanan Solo. Selanjutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri beserta rombongan dari DPP PDI Perjuangan memasuki Alun-alun Utara Kraton.
Acara yang akan dipandu oleh kader Partai, Deddy Gumelar ini selanjutnya akan diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda oleh DPD PDI Perjuangan Jateng, pembacaan teks Pancasila oleh perwakilan dari DPP Partai, serta menyanyikan mars PDI Perjuangan.
Selanjutnya, Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Maharani, akan memberikan pidato laporannya yang kemudian disambung dengan aksi teaterikal “Mega Kembali” dan penaikkan balon statis PDI Perjuangan.
Acara kemudian ditutup dengan pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri sekitar pukul 16.00 WIB, untuk selanjutnya kembali bertolak ke Jakarta .
Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda di Solo, Puan Maharani, peringatan Sumpah Pemuda ini adalah salah satu upaya PDI Perjuangan untuk mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air untuk bersama berjuang melawan lupa terhadap sejarah.
”Peringatan sumpah pemuda di Solo untuk mengingatkan para pemuda-pemudi agar tidak melupakan sejarah, sekaligus merebut hati para pemuda-pemudi untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Sumpah pemuda 28 Oktober adalah milik Bangsa Indonesia , sedangkan nomor 28 adalah milik PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Peringatan Sumpah Pemuda di DPP
Sementara itu, peringatan Sumpah Pemuda yang merupakan agenda Nasional PDI Perjuangan, diperingati oleh stuktur-struktur Partai di seluruh Indonesia ini, termasuk DPP PDI Perjuangan yang akan menggelarnya bersama DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jl Lenteng Agung No. 99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Selain akan dihadiri oleh jajaran Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai dan Ketua DPP PDI Perjuangan Adang Ruchiatna yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, peringatan Sumpah Pemuda di DPP yang menurut rencana akan laksanakan sekitar pukul 08.30 pagi besok juga akan dihadiri struktural Partai se DKI Jakarta hingga ke tingkat Ranting Partai. (Gahar).
TIDAK SERIUS BERLATIH, DANSATGAS KONGA XXIII-C DIGANTI
ASOPS PANGLIMA TNI :
Cipatat - Sebagai anggota Satgas Kontingen Garuda XXIII-C/UNIFIL prajurit-prajurit TNI yang akan berangkat ke Lebanon harus dapat membedakan antara tugas sebagai penghancur musuh dan pemelihara perdamaian (Peace Keeping Forces). Jadi setiap prajurit harus tahu tugas pokoknya dan menguasai Standar Operating Procedure (SOP) serta Role of Engagement (RoE) yang ditetapkan oleh PBB.
Hal itu disampaikan oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, dihadapan 850 prajurit TNI yang sedang melaksanakan latihan pratugas di Cipatat, Jum’at (24/10).
Meskipun anggota satgas adalah prajurit pilihan yang telah lulus seleksi, namun belum dapat dijadikan jaminan bahwa mereka akan diberangkatkan ke Lebanon . Jika mereka tidak serius berlatih maka Asops berhak mengganti prajurit tersebut, termasuk Dansatgas Letkol Inf. R Haryono. sebagaimana penekanannya, jangan harap kalian akan berangkat tugas ke Lebanon kalau tidak serius melaksanakan latihan, termasuk Dansatgas jika macam-macam akan saya ganti.
Asops tidak bermaksud menakut-nakuti prajuritnya, semua ini dilakukan agar penyiapan Satgas Konga XXIII-C dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan prajurit TNI seperti yang diharapkan oleh PBB. Sebelum tergabung dalam Satgas Konga XXIII-C ini, prajurit TNI harus lulus seleksi yang meliputi tes kesehatan, kesegaran jasmani, kesehatan jiwa, bahasa Inggris, komputer dan mengemudi stir kiri untuk perwira. Pelaksanaan seleksi ini dikoordinir oleh PMPP TNI (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian), yang bertugas menyiapkan prajurit-prajurit TNI yang akan bertugas pada misi perdamaian dunia baik sebagai UN Staff, Military Observer (Milobs) maupun Peace Keeping Forces.
Lebih jauh Asops menekankan kepada seluruh unsur pimpinan agar mengenali anggotanya satu persatu, pengenalan terhadap anggota satgas tidak hanya namanya saja namun tingkah laku dan sifat anggotanya harus dikenali oleh unsur pimpinan. Kalian harus dapat mengenal satu persatu anggotamu, jangan hanya namanya saja, tetapi cara berjalannya, cara batuknya kalian harus kenal, dan semua anggota harus kenal satu sama lain serta peduli antar sesama, kata Asops. Disamping itu Asops juga menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian dunia di Lebanon adalah misi TNI, jadi semua prajurit yang tergabung dalam satgas ini harus merubah mind set nya, tidak ada lagi Kopassus, Raiders, Marinir maupun Paskhas. Kalian disini adalah satu, prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Yon Mekanis Konga XXIII-C.
Di akhir pengarahannya Asops berharap bahwa satgas ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berprestasi seperti satgas terdahulu. Sebagaimana harapannya dihadapan anggota satgas, saya harap kalian berangkat 850 orang dan kembali untuh 850 orang dengan membawa keberhasilan, yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan prajurit Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C. (Gahar)
Cipatat - Sebagai anggota Satgas Kontingen Garuda XXIII-C/UNIFIL prajurit-prajurit TNI yang akan berangkat ke Lebanon harus dapat membedakan antara tugas sebagai penghancur musuh dan pemelihara perdamaian (Peace Keeping Forces). Jadi setiap prajurit harus tahu tugas pokoknya dan menguasai Standar Operating Procedure (SOP) serta Role of Engagement (RoE) yang ditetapkan oleh PBB.
Hal itu disampaikan oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, dihadapan 850 prajurit TNI yang sedang melaksanakan latihan pratugas di Cipatat, Jum’at (24/10).
Meskipun anggota satgas adalah prajurit pilihan yang telah lulus seleksi, namun belum dapat dijadikan jaminan bahwa mereka akan diberangkatkan ke Lebanon . Jika mereka tidak serius berlatih maka Asops berhak mengganti prajurit tersebut, termasuk Dansatgas Letkol Inf. R Haryono. sebagaimana penekanannya, jangan harap kalian akan berangkat tugas ke Lebanon kalau tidak serius melaksanakan latihan, termasuk Dansatgas jika macam-macam akan saya ganti.
Asops tidak bermaksud menakut-nakuti prajuritnya, semua ini dilakukan agar penyiapan Satgas Konga XXIII-C dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan prajurit TNI seperti yang diharapkan oleh PBB. Sebelum tergabung dalam Satgas Konga XXIII-C ini, prajurit TNI harus lulus seleksi yang meliputi tes kesehatan, kesegaran jasmani, kesehatan jiwa, bahasa Inggris, komputer dan mengemudi stir kiri untuk perwira. Pelaksanaan seleksi ini dikoordinir oleh PMPP TNI (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian), yang bertugas menyiapkan prajurit-prajurit TNI yang akan bertugas pada misi perdamaian dunia baik sebagai UN Staff, Military Observer (Milobs) maupun Peace Keeping Forces.
Lebih jauh Asops menekankan kepada seluruh unsur pimpinan agar mengenali anggotanya satu persatu, pengenalan terhadap anggota satgas tidak hanya namanya saja namun tingkah laku dan sifat anggotanya harus dikenali oleh unsur pimpinan. Kalian harus dapat mengenal satu persatu anggotamu, jangan hanya namanya saja, tetapi cara berjalannya, cara batuknya kalian harus kenal, dan semua anggota harus kenal satu sama lain serta peduli antar sesama, kata Asops. Disamping itu Asops juga menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian dunia di Lebanon adalah misi TNI, jadi semua prajurit yang tergabung dalam satgas ini harus merubah mind set nya, tidak ada lagi Kopassus, Raiders, Marinir maupun Paskhas. Kalian disini adalah satu, prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Yon Mekanis Konga XXIII-C.
Di akhir pengarahannya Asops berharap bahwa satgas ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berprestasi seperti satgas terdahulu. Sebagaimana harapannya dihadapan anggota satgas, saya harap kalian berangkat 850 orang dan kembali untuh 850 orang dengan membawa keberhasilan, yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan prajurit Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C. (Gahar)
4 PASANGAN CAPRES CAWAPRES AKAN RAMAIKAN PILPRES
Jika Syarat 20 Persen Gol
Jakarta - Jika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyepakati syarat 20 persen maka bisa diprediksi akan muncul 4 calon pasangan capres cawapres.
“Maksimal akan ada 4 calon yaitu dua dari parpol besar, satu incumbent dan satu calon alternative,”tegas penelitii senior Center For Electoral Reform (CETRO) Refly Harun dalam sebuah diskusi tentang RUU Pilpres di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2008.
Namun jika syarat 15 persen yang disetujui, prediksi Refly, maksimal akan ada 6 pasangan calon. “Enam pasangan itu bisa berasal dari dua parpol terbesar, incumbent, dan tiga calon alternative,”jelasnya.
Refly berpendapat syarat dukungan 20-25 persen akan mematikan calon-calon lain. Selain itu pilpres akan menjadi tidak menarik karena pilihan yang sangat terbatas.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPR, Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya akan bertahan di angka 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara pemilu legislative. “Angka tersebut sudah tinggi naiknya, dari Pilpres yang lalu cuma 3 persen ke 15 persen, sudah naik 500 persen,”ujarnya beralasan.
Adapun Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly yang juga politisi PDI Perjuangan mengatakan Fraksi PDIP masih membuka peluang kompromi dan bernegosiasi. “Peluang diberikan untuk menghindari voting pada saat pengambilan keputusan di paripurna 29 Oktober mendatang,”jelasnya.(Gahar
Jakarta - Jika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyepakati syarat 20 persen maka bisa diprediksi akan muncul 4 calon pasangan capres cawapres.
“Maksimal akan ada 4 calon yaitu dua dari parpol besar, satu incumbent dan satu calon alternative,”tegas penelitii senior Center For Electoral Reform (CETRO) Refly Harun dalam sebuah diskusi tentang RUU Pilpres di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2008.
Namun jika syarat 15 persen yang disetujui, prediksi Refly, maksimal akan ada 6 pasangan calon. “Enam pasangan itu bisa berasal dari dua parpol terbesar, incumbent, dan tiga calon alternative,”jelasnya.
Refly berpendapat syarat dukungan 20-25 persen akan mematikan calon-calon lain. Selain itu pilpres akan menjadi tidak menarik karena pilihan yang sangat terbatas.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPR, Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya akan bertahan di angka 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara pemilu legislative. “Angka tersebut sudah tinggi naiknya, dari Pilpres yang lalu cuma 3 persen ke 15 persen, sudah naik 500 persen,”ujarnya beralasan.
Adapun Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly yang juga politisi PDI Perjuangan mengatakan Fraksi PDIP masih membuka peluang kompromi dan bernegosiasi. “Peluang diberikan untuk menghindari voting pada saat pengambilan keputusan di paripurna 29 Oktober mendatang,”jelasnya.(Gahar
Selasa, 28 Oktober 2008
PANSUS ORANG HILANG GAGAL UNDANG KORBAN, YLBHI DAN KONTRAS
Jakarta - Niat Pansus Orang Hilang DPR untuk mendengarkan testimony dari korban dan keluarga korban penghilangan orang tahun 1997-1998 dan melakukan audiensi dengan KontraS dan YLBHI batal. Hal tersebut disebabkan mereka yang diundang tersebut tidak hadir memenuhi undangan pansus. Padahal rapat yang dimulai pukul 14.00 wib sempat diskors sampai pukul 15.00 wib.
“Karena korban dan keluarga korban serta para pendamping yang kita undang tidak hadir maka kita tunda besok pukul 10.00 wib di ruang kerja Komisi III DPR,”kata Ketua Pansus Effendi Simbolon sambil menutup rapat, Rabu 22 Oktober 2008.
Sebelumnya sejumlah anggota pansus memberikan tanggapannya seputar ketidakhadiran para undangan dalam rapat pansus. Anggota Pansus dari Fraksi PAN, Azlaini Agus menganggap ketidakhadiran tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas Dewan. “Kita harus melakukan pembahasan secara internal,”saran dia.
Adapun anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabul Harman mensinyalir ketidakhadiran para undangan tersebut memang disengaja.”Mereka tidak mau dimanfaatkan oleh Pansus yang kental dengan nuansa politis.Sebab diaktifkannya kembali Pansus ini menjelang Pemilu 2009 disinyalir dipenuhi muatan politis untuk mengganjal sejumlah jenderal yang menunjukkan gelagat akan maju sebagai presiden pada 2009,”beber dia.
Sedangkan anggota pansus yang juga ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menjelaskan ketidakhadiran KontraS dan YLBHI karena memang kedua lembaga tersebut sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
“KontraS tidak bisa hadir karena dalam waktu bersamaan bersama KASUM tengah mengadakan pertemuan dengan Kapolri. Sedangkan YLBHI baru saja selesai mengikuti persidangan di PN Jakarta Pusat. Jadi, bukan karena mereka tidak mau menghadiri undangan ini,”ungkap Trimed. (Gahar).
“Karena korban dan keluarga korban serta para pendamping yang kita undang tidak hadir maka kita tunda besok pukul 10.00 wib di ruang kerja Komisi III DPR,”kata Ketua Pansus Effendi Simbolon sambil menutup rapat, Rabu 22 Oktober 2008.
Sebelumnya sejumlah anggota pansus memberikan tanggapannya seputar ketidakhadiran para undangan dalam rapat pansus. Anggota Pansus dari Fraksi PAN, Azlaini Agus menganggap ketidakhadiran tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas Dewan. “Kita harus melakukan pembahasan secara internal,”saran dia.
Adapun anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabul Harman mensinyalir ketidakhadiran para undangan tersebut memang disengaja.”Mereka tidak mau dimanfaatkan oleh Pansus yang kental dengan nuansa politis.Sebab diaktifkannya kembali Pansus ini menjelang Pemilu 2009 disinyalir dipenuhi muatan politis untuk mengganjal sejumlah jenderal yang menunjukkan gelagat akan maju sebagai presiden pada 2009,”beber dia.
Sedangkan anggota pansus yang juga ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menjelaskan ketidakhadiran KontraS dan YLBHI karena memang kedua lembaga tersebut sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
“KontraS tidak bisa hadir karena dalam waktu bersamaan bersama KASUM tengah mengadakan pertemuan dengan Kapolri. Sedangkan YLBHI baru saja selesai mengikuti persidangan di PN Jakarta Pusat. Jadi, bukan karena mereka tidak mau menghadiri undangan ini,”ungkap Trimed. (Gahar).
Senin, 27 Oktober 2008
29 OKTOBER 2008, PARIPURNA BAHAS RUU PILPRES
Jakarta - Penjadwalan rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II yang semula diusulkan oleh pansus pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008, berdasarkan rapat konsultasi pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi sebagai pengganti Bamus tanggal 21 Oktober 2008 menetapkan hari Rabu 29 tanggal 29 Oktober 2008.
Demikian dikatakan Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008. “Berdasarkan konfirmasi dari fraksi-fraksi kepada pimpinan pansus, jadwal lobi pansus RUU Pilpres yang semula diagendakan Rabu 22 Oktober 2008 diminta untuk ditunda dan dijadwalkan sampai dengan sebelum rapat paripurna 29 Oktober 2008,”terang politisi Golkar ini.
Selain itu, kata Ferry, jadwal raker pansus untuk pengambilan keputusan tingkat I tetap berlangsung pada hari Kamis 23 Oktober 2008 pukul 10.00 wib. “Selain memutuskan draft RUU yang sudah disepakati juga akan dirumuskan formulasi materi yang belum disepakati sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dengan voting, jika lobi tidak menghasilkan titik temu,”ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama wakil ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly mengatakan karena tanggal 28 Oktober kegiatan di DPR cukup padat maka digeser menjadi tanggal 29 Oktober 2008. “Ini adalah kesepakatan ditingkat pimpinan fraksi dan ada komitmen undang-undang Pilpres bisa selesai dalam masa sidang ini,”terang politisi PDIP ini.
Menurutnya ada keinginan kuat di pansus dan pimpinan fraksi agar bisa diputuskan tanpa melalui voting, begitu juga keinginan pemerintah. “Masyarajat harus tahu ada keterlambatan jadwal di pansus Pilpres, namun kami memiliki keinginan kuat untuk segera menyelesaikan RUU ini,”tandasnya. (Gahar).
Demikian dikatakan Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008. “Berdasarkan konfirmasi dari fraksi-fraksi kepada pimpinan pansus, jadwal lobi pansus RUU Pilpres yang semula diagendakan Rabu 22 Oktober 2008 diminta untuk ditunda dan dijadwalkan sampai dengan sebelum rapat paripurna 29 Oktober 2008,”terang politisi Golkar ini.
Selain itu, kata Ferry, jadwal raker pansus untuk pengambilan keputusan tingkat I tetap berlangsung pada hari Kamis 23 Oktober 2008 pukul 10.00 wib. “Selain memutuskan draft RUU yang sudah disepakati juga akan dirumuskan formulasi materi yang belum disepakati sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dengan voting, jika lobi tidak menghasilkan titik temu,”ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama wakil ketua Pansus RUU Pilpres Jasona H Laoly mengatakan karena tanggal 28 Oktober kegiatan di DPR cukup padat maka digeser menjadi tanggal 29 Oktober 2008. “Ini adalah kesepakatan ditingkat pimpinan fraksi dan ada komitmen undang-undang Pilpres bisa selesai dalam masa sidang ini,”terang politisi PDIP ini.
Menurutnya ada keinginan kuat di pansus dan pimpinan fraksi agar bisa diputuskan tanpa melalui voting, begitu juga keinginan pemerintah. “Masyarajat harus tahu ada keterlambatan jadwal di pansus Pilpres, namun kami memiliki keinginan kuat untuk segera menyelesaikan RUU ini,”tandasnya. (Gahar).
KONTRAS MINTA KETEGASAN PIMPINAN DPR SOAL PANSUS ORANG HILANG
Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta ketegasan pimpinan DPR untuk memberikan jaminan bahwa Pansus Orang Hilang DPR tidak digunakan untuk kepentingan politik.
”Sulit bagi masyarakat untuk mempercayai pansus yang selasa ada kepentingan politik dibelakangnya,”tegas Koordinator KontraS Usman Hamid pada wartawan di Jakarta , Selasa 21 Oktober 2008 kemarin.
Usman berharap Pansus Orang Hilang tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Pansus Semanggi dan Trisakti yang tidak merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc dan menilainya bukan sebagai pelanggaran HAM berat.
“Korban sudah lama menuntut agar pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk. Kalau itu dibentuk maka segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan hukum bukan berdasar kepentingan politik. Harapan masyarakat sebenarnya bukan pansus tetapi langsung membentuk pengadilan Ad Hoc,”tukasnya.
Usman memberikan apresiasi atas sikap pihak istana yang dianggapnya memiliki kepekaan mengamati perkembangan di media massa berkaitan polemic yang terjadi setelah pansus orang hilang dihidupkan.
Namun, lanjutnya, pernyatan istana kurang menjawab kebutuhan penyelesaian masalah ini. “Misalnya soal ketidakterlibatan SBY, semua orang tahu SBY ketika itu menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, cukup jelaskan bahwa kalau memang Pansus perlu keterangan DKP cukup memanggil Ketua DKP Soebagyo AS (KSAD), atau seluruh anggota DKP. Dengan demikian orang tidak membacanya sebagai sebuah manuver politik,”terang Usman.
Menurutnya, sebenarnya Presiden SBY memiliki otoritas yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan kasus ini misalnya dengan meminta Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus ini. “Jaksa Agung bisa menguji seberapa akurat bukti yang dimiliki Komnas HAM, seberapa lengkap bukti yang dimiliki Komnas HAM,”harap dia. (Gahar).
”Sulit bagi masyarakat untuk mempercayai pansus yang selasa ada kepentingan politik dibelakangnya,”tegas Koordinator KontraS Usman Hamid pada wartawan di Jakarta , Selasa 21 Oktober 2008 kemarin.
Usman berharap Pansus Orang Hilang tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Pansus Semanggi dan Trisakti yang tidak merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc dan menilainya bukan sebagai pelanggaran HAM berat.
“Korban sudah lama menuntut agar pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk. Kalau itu dibentuk maka segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan hukum bukan berdasar kepentingan politik. Harapan masyarakat sebenarnya bukan pansus tetapi langsung membentuk pengadilan Ad Hoc,”tukasnya.
Usman memberikan apresiasi atas sikap pihak istana yang dianggapnya memiliki kepekaan mengamati perkembangan di media massa berkaitan polemic yang terjadi setelah pansus orang hilang dihidupkan.
Namun, lanjutnya, pernyatan istana kurang menjawab kebutuhan penyelesaian masalah ini. “Misalnya soal ketidakterlibatan SBY, semua orang tahu SBY ketika itu menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, cukup jelaskan bahwa kalau memang Pansus perlu keterangan DKP cukup memanggil Ketua DKP Soebagyo AS (KSAD), atau seluruh anggota DKP. Dengan demikian orang tidak membacanya sebagai sebuah manuver politik,”terang Usman.
Menurutnya, sebenarnya Presiden SBY memiliki otoritas yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan kasus ini misalnya dengan meminta Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus ini. “Jaksa Agung bisa menguji seberapa akurat bukti yang dimiliki Komnas HAM, seberapa lengkap bukti yang dimiliki Komnas HAM,”harap dia. (Gahar).
GOLKAR TIDAK LAKUKAN KONVENSI KARENA TIDAK PUNYA TOKOH
Jakarta - Keputusan Partai Golkar untuk tidak melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden dari Golkar ditenggarai karena Golkar tidak memiliki tokoh yang memiliki kualifikasi sebagai Presiden.
Demikian dikatakan Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit pada wartawan saat dihubungi Selasa 21 Oktober 2008. “ Ada nama-nama kader Golkar yang dianggap layak seperti Jusuf Kalla dan Sri Sultan. Namun itu pun masih belum memenuhi syarat dan kualifiksi calon presiden. Mereka hanya pantas untuk wakil presiden saja,”terang Arbi
Menurut dia, dari beberapa nama yang muncul di Golkar seperti Agung Laksono, Fahmi Idris, Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad dan seterusnya kualifikasinya hanya untuk sebatas menteri. “Jadi jangankan untuk presiden dan wakil presiden, untuk menteri coordinator (Menko) saja mereka masih tidak layak,”kritiknya.
Dengan demikian, lanjut Arbi, pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan di Golkar merupakan gudang calon pemimpin adalah mengada-ada. “Alasan tidak dilakukannya konvensi akan bisa menghindari penumpang gelap adalah bohong,”ujarnya. (Gahar)
Demikian dikatakan Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit pada wartawan saat dihubungi Selasa 21 Oktober 2008. “ Ada nama-nama kader Golkar yang dianggap layak seperti Jusuf Kalla dan Sri Sultan. Namun itu pun masih belum memenuhi syarat dan kualifiksi calon presiden. Mereka hanya pantas untuk wakil presiden saja,”terang Arbi
Menurut dia, dari beberapa nama yang muncul di Golkar seperti Agung Laksono, Fahmi Idris, Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad dan seterusnya kualifikasinya hanya untuk sebatas menteri. “Jadi jangankan untuk presiden dan wakil presiden, untuk menteri coordinator (Menko) saja mereka masih tidak layak,”kritiknya.
Dengan demikian, lanjut Arbi, pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan di Golkar merupakan gudang calon pemimpin adalah mengada-ada. “Alasan tidak dilakukannya konvensi akan bisa menghindari penumpang gelap adalah bohong,”ujarnya. (Gahar)
Jumat, 24 Oktober 2008
KOMISI I DPR KECAM UPAYA ASING MERDEKAKAN PAPUA
Jakarta - Komisi I DPR mengecam berbagai upaya pihak asing yang mensponsori kampanye memisahkan Provinsi Papua dari NKRI seperti yang dilakukan oleh anggota parlemen Inggris, Andrew Smith dan Lord Harries yang membentuk International Parlementarians for West Papua pada 15 Oktober 2008 lalu.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 20 Oktober 2008. “Pembentukan Kaukus Parlemen Internasional tentang Papua tersebut yang bekerja sama dengan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Beny Wenda yang saat ini masih berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan criminal di Papua, jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing Negara serta melanggar prinsip Inter Parliamantary Union (IPU) yang tidak mentolerir upaya separatisme bersenjata,”papar Theo.
Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah untuk secara lebih proaktif dan segera melakukan berbagai upaya termasuk melalui diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak internasional bahwa Papua merupakan bagian integral NKRI yang proses integrasinya telah berlangsung hampr 50 tahun melalui proses demokratis, seusai dengan hukum internasional, dan dibawah pengawasan PBB. Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras membangun untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, demokrasi dan penghormatan serta perlindungan HAM.
“Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerjasama internasional dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk masukan, saran, dan kerja sama dalam membangun Papua dalam segala bidang, akan tetapi kami menolak berbagai upaya oleh pihak-pihak termasuk pihak asing, yang hendak memisahkan Papua dari NKRI,”tegas politisi Golkar ini.
Komisi I, lanjut Theo, berharap adanya kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya di Eropa, untuk mengikuti perkembangan dan menyebarkan informasi obyektif tentang Otonomi Khusus dan pembangunan Papua yang didukung seluruh masyarakat Papua.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Arif Mudatsir Mandan meminta pemerintah bersikap tegas dan jangan terkesan lembek dan memberikan kesan tidak penting. “Parlemen tetap menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat serius sebab ini masalah kedaulatan,”kecamnya.
Adapun anggota Komisi I DPR lainnya yang juga ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Abdillah Toha menekankan bahwa sikap Komisi I DPR bukan sikap reaktif.
“Ini menunjukkan ketidaksenangan kita sekaligus ingin agar pemerintah waspada agar jangan sampai gelombang kecil ini tidak menjadi besar. Kita langung angkat ke parlemen inggris kirimkan surat termasuk ke IPU juga,”tukas politisi PAN ini. (Gahar).
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 20 Oktober 2008. “Pembentukan Kaukus Parlemen Internasional tentang Papua tersebut yang bekerja sama dengan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Beny Wenda yang saat ini masih berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan criminal di Papua, jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing Negara serta melanggar prinsip Inter Parliamantary Union (IPU) yang tidak mentolerir upaya separatisme bersenjata,”papar Theo.
Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah untuk secara lebih proaktif dan segera melakukan berbagai upaya termasuk melalui diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak internasional bahwa Papua merupakan bagian integral NKRI yang proses integrasinya telah berlangsung hampr 50 tahun melalui proses demokratis, seusai dengan hukum internasional, dan dibawah pengawasan PBB. Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras membangun untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, demokrasi dan penghormatan serta perlindungan HAM.
“Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerjasama internasional dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk masukan, saran, dan kerja sama dalam membangun Papua dalam segala bidang, akan tetapi kami menolak berbagai upaya oleh pihak-pihak termasuk pihak asing, yang hendak memisahkan Papua dari NKRI,”tegas politisi Golkar ini.
Komisi I, lanjut Theo, berharap adanya kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya di Eropa, untuk mengikuti perkembangan dan menyebarkan informasi obyektif tentang Otonomi Khusus dan pembangunan Papua yang didukung seluruh masyarakat Papua.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Arif Mudatsir Mandan meminta pemerintah bersikap tegas dan jangan terkesan lembek dan memberikan kesan tidak penting. “Parlemen tetap menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat serius sebab ini masalah kedaulatan,”kecamnya.
Adapun anggota Komisi I DPR lainnya yang juga ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Abdillah Toha menekankan bahwa sikap Komisi I DPR bukan sikap reaktif.
“Ini menunjukkan ketidaksenangan kita sekaligus ingin agar pemerintah waspada agar jangan sampai gelombang kecil ini tidak menjadi besar. Kita langung angkat ke parlemen inggris kirimkan surat termasuk ke IPU juga,”tukas politisi PAN ini. (Gahar).
PDIP INCAR GOLKAR DAN PKS UNTUK KOALISI
Jakarta - PDI Perjuangan akan tetap melakukan upaya koalisi dengan partai politik lain terutama Golkar. Namun jika niat koalisi dengan Golkar tidak bisa terealisir maka PDI Perjuangan akan menggandeng PKS.
“Partai setuju agar saya mendekati Golkar, kalau kemudian Golkar tidak mau maka kita bisa ajak PKS sehingga selamat negeri ini. Jika Golkar tidak mau, kita tidak ingin ganggu Golkar apalagi kita punya pelajaran sebelumnya,”tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik kiemas pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menambahkan, jika Golkar tidak mau berkoalisi dengan PDIP, maka pihaknya sudah menyiapkan plan “B”. “Kita bisa berkoalisi dengan partai lain seperti PKS,”jelasnya.
Menyinggung soal figure pendamping Megawati dalam pilpres mendatang, Taufik mengatakan jika memang PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar maka pilihan siapa yang akan menjadi cawapres akan diserahkan kepada Golkar.“Itu terserah Golkar, nanti kalau kita yang milih bisa tidak jadi,”tandasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan tidak ada satu partai politikpun yang akan mampu menjalankan pemerintahan sendirian. Untuk itu koalisi merupakan suatu keharusan. “Di Indonesia ini jangan ada yang GR akan menang sendiri, harus bersama-sama, PDIP juga tidak akan bisa menang sendirian. Tanpa koalisi tidak akan satu presidenpun yang mampu mengelola negeri ini. Tidak akan mungkin PDIP mencalonkan wakil presiden dari dalam PDIP,”ungkapnya.(Gahar)
“Partai setuju agar saya mendekati Golkar, kalau kemudian Golkar tidak mau maka kita bisa ajak PKS sehingga selamat negeri ini. Jika Golkar tidak mau, kita tidak ingin ganggu Golkar apalagi kita punya pelajaran sebelumnya,”tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik kiemas pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menambahkan, jika Golkar tidak mau berkoalisi dengan PDIP, maka pihaknya sudah menyiapkan plan “B”. “Kita bisa berkoalisi dengan partai lain seperti PKS,”jelasnya.
Menyinggung soal figure pendamping Megawati dalam pilpres mendatang, Taufik mengatakan jika memang PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar maka pilihan siapa yang akan menjadi cawapres akan diserahkan kepada Golkar.“Itu terserah Golkar, nanti kalau kita yang milih bisa tidak jadi,”tandasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan tidak ada satu partai politikpun yang akan mampu menjalankan pemerintahan sendirian. Untuk itu koalisi merupakan suatu keharusan. “Di Indonesia ini jangan ada yang GR akan menang sendiri, harus bersama-sama, PDIP juga tidak akan bisa menang sendirian. Tanpa koalisi tidak akan satu presidenpun yang mampu mengelola negeri ini. Tidak akan mungkin PDIP mencalonkan wakil presiden dari dalam PDIP,”ungkapnya.(Gahar)
Kamis, 23 Oktober 2008
TAUFIK KIEMAS SIAP DIBERHENTIKAN DARI DPR
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik kiemas akan siap jika Badan Kehormatan DPR akan memberhentikan dirinya sebagai anggota DPR RI. Sebelumnya mantan anggota Fraksi PDIP Agus Condro melaporkan Taufik Kiemas ke BK DPR karena jarang hadir di DPR RI.
“Salah saya adalah terlalu sering mengunjungi konsituen. Jadi kalau BK DPR memutuskan saya tidak patut menjadi anggota DPR akan saya terima,”aku Taufik dalam jumpa pers di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menegaskan dirinya tidak ingin membuat partainya repot karena dirinya.”Saya seperti yang lain tidak akan menyandera karena tindakan saya,”tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan apa yang dilakukan Taufik Kiemas selama ini adalah merupakan bagian dari penusagan fraksi dan partai antara lain menemui konstituen. Selain itu, lanjut dia, ketidakhadiran Taufik Kiemas di DPR dikarenakan yang bersangkutan sakit dalam waktu lama.
“Soal kehadiran pak Taufik di DPR termasuk masih lumayan, apalagi beliau sakit lama,”bela Tjahjo.
Tjahjo berpendapat anggota DPR bukan pegawai DPR yang harus selalu hadir di DPR.Taufik sendiri, kata Tahjo masih hadir dalam setiap pengambilan keputusan di paripurna beliau. (Gahar)
“Salah saya adalah terlalu sering mengunjungi konsituen. Jadi kalau BK DPR memutuskan saya tidak patut menjadi anggota DPR akan saya terima,”aku Taufik dalam jumpa pers di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Taufik menegaskan dirinya tidak ingin membuat partainya repot karena dirinya.”Saya seperti yang lain tidak akan menyandera karena tindakan saya,”tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan apa yang dilakukan Taufik Kiemas selama ini adalah merupakan bagian dari penusagan fraksi dan partai antara lain menemui konstituen. Selain itu, lanjut dia, ketidakhadiran Taufik Kiemas di DPR dikarenakan yang bersangkutan sakit dalam waktu lama.
“Soal kehadiran pak Taufik di DPR termasuk masih lumayan, apalagi beliau sakit lama,”bela Tjahjo.
Tjahjo berpendapat anggota DPR bukan pegawai DPR yang harus selalu hadir di DPR.Taufik sendiri, kata Tahjo masih hadir dalam setiap pengambilan keputusan di paripurna beliau. (Gahar)
Senin, 20 Oktober 2008
TIDAK RELEVAN JIKA PANSUS ORANG HILANG PANGGIL SBY
Jakarta - Partai Demokrat meragukan niat Pansus Orang Hilang yang akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah jenderal guna menyelidiki kasus penculikan sejumlah aktifis pada tahun 1997-1998. Bahkan Partai Demokrat mempertanyakan relevansi jika Pansus juga akan memanggil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“SBY jelas tidak ada hubungannya dengan itu karena posisi SBY adalah asospol kasospol. Kasospolnya kurang lebih Pak Sarwan. Siapapun tahu bahwa kasus orang hilang tidak ada kaitannya dengan SBY,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada wartawan di Jakarta Minggu 19 Oktober 2008.
Menurutnya, masalah penculikan aktifis merupakan perkara hukum. Untuk itu Anas meminta masalah tersebut tidak dibawa kepada masalah politis. “Iitu potensial untuk bias kepentingan. Apalagi menjelang pilpres, jadi menjadi tidak proporsional dan rawan politisasi,”terangnya.
Anas meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memproses masalah tersebut dan jangan sampai berlarut-larut. “Kalau perkaranya lambat di kejaksaan, ya harusnya kejaksaan yang didorong untuk memproses itu. Kita harus ikut membangun supremasi hukum, itu salah satu amanat reformasi,”pintanya.
Anas menambahkan dirinya berharap kasus penculikan aktifis bisa diselesaikan sehingga tidak ada sejarah yang hitam, dan abu-abu, “Biar semuanya terang, tapi sebaiknya dijauhkan dari politisasi. Jangan karena Prabowo dan Wiranto mau jadi capres, perkara ini jadi dipolitisasi. itu tidak baik,”tukasnya. (Gahar).
“SBY jelas tidak ada hubungannya dengan itu karena posisi SBY adalah asospol kasospol. Kasospolnya kurang lebih Pak Sarwan. Siapapun tahu bahwa kasus orang hilang tidak ada kaitannya dengan SBY,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada wartawan di Jakarta Minggu 19 Oktober 2008.
Menurutnya, masalah penculikan aktifis merupakan perkara hukum. Untuk itu Anas meminta masalah tersebut tidak dibawa kepada masalah politis. “Iitu potensial untuk bias kepentingan. Apalagi menjelang pilpres, jadi menjadi tidak proporsional dan rawan politisasi,”terangnya.
Anas meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memproses masalah tersebut dan jangan sampai berlarut-larut. “Kalau perkaranya lambat di kejaksaan, ya harusnya kejaksaan yang didorong untuk memproses itu. Kita harus ikut membangun supremasi hukum, itu salah satu amanat reformasi,”pintanya.
Anas menambahkan dirinya berharap kasus penculikan aktifis bisa diselesaikan sehingga tidak ada sejarah yang hitam, dan abu-abu, “Biar semuanya terang, tapi sebaiknya dijauhkan dari politisasi. Jangan karena Prabowo dan Wiranto mau jadi capres, perkara ini jadi dipolitisasi. itu tidak baik,”tukasnya. (Gahar).
Minggu, 12 Oktober 2008
PDS SAMBUT POSITIF RENCANA RDPU RUU PORNOGRAFI DI 3 PROVINSI
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Carol Daniel Kadang menyambut positif rencana Panja RUU Pornografi yang akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) langsung di tiga propinsi yaitu Sulawesi Utara, Bali dan DI Yogyakarta.
“Kunjungan tersebut harus mengakomdir kelompok yang keberatan berlakunya RUU tersebut,” tandas Carol pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta , kamis 9 Oktober 2008.
Menurut dia, sejak awal FPDS menolak keberadaan RUU tersebut. Sebab, sejumlah daerah menolaknya. Oleh karena itu, dia menilai keinginan Panja yang hendak menyerap aspirasi daerah yang menolak berlakunya RUU merupakan langkah yang tepat.
“Untuk menggolkan sebuah RUU menjadi UU harus menampung seluruh aspirasi daerah. Jika tidak, untuk apa RUU tersebut disahkan. Tapi, kunjungan tersebut harus dilakukan secara transparan,”kata dia. Sebab bila dilakukan secara sembunyi sembunyi, masyarakat yang berminat tidak bisa berpartsipasi memberikan pendapatnya.
Adapun Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengaku sudah mengintruksikan anggotanya yang duduk di Panja untuk memperhatikan masukan daerah terhadap RUU tersebut.
“Saya sudah intruksikan kepada anggota Panja dari PDS untuk mengawal RUU tersebut. Jika tidak aspiratif, maka saya intruksikan mundur sebagai anggota Panja,” tandasnya. (Gahar)
“Kunjungan tersebut harus mengakomdir kelompok yang keberatan berlakunya RUU tersebut,” tandas Carol pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta , kamis 9 Oktober 2008.
Menurut dia, sejak awal FPDS menolak keberadaan RUU tersebut. Sebab, sejumlah daerah menolaknya. Oleh karena itu, dia menilai keinginan Panja yang hendak menyerap aspirasi daerah yang menolak berlakunya RUU merupakan langkah yang tepat.
“Untuk menggolkan sebuah RUU menjadi UU harus menampung seluruh aspirasi daerah. Jika tidak, untuk apa RUU tersebut disahkan. Tapi, kunjungan tersebut harus dilakukan secara transparan,”kata dia. Sebab bila dilakukan secara sembunyi sembunyi, masyarakat yang berminat tidak bisa berpartsipasi memberikan pendapatnya.
Adapun Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengaku sudah mengintruksikan anggotanya yang duduk di Panja untuk memperhatikan masukan daerah terhadap RUU tersebut.
“Saya sudah intruksikan kepada anggota Panja dari PDS untuk mengawal RUU tersebut. Jika tidak aspiratif, maka saya intruksikan mundur sebagai anggota Panja,” tandasnya. (Gahar)
DITUDUH MENCURI KUNCI, HARYANTI SUTANTO TOLAK SEMUA DAKWAAN
Jakarta - Perasaan Haryanti Sutanto SH. MKn sangat sedih dan kecewa karena harus diadili di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan mencuri kunci di rumah ibunya sendiri. Dalam pleidoi yang dibacakannya dipersidangan, kamis 9 Oktober 2008 Haryanti menolak dengan tegas semua tudingan yang diarahkan kepadanya.
“Maksud kedatangan saya ke rumah ibu saya karena pembantu saya membawa orang sembarangan yang tidak jelas identitasnya ke rumah.Saya selaku anak tentunya mengkhawatirkan keamanan ibunya. Tetapi kemudian saya dipanggil pihak Polres Metropolitan Tebet. Saya dituduh mencuri kunci pintu di rumah ibu saya,” kata Haryanti.
Lebih lanjut ibu dua anak ini mengatakan di Polres Metropolitan Tebet, dirinya diminta untuk mengaku bahwa dirinya maling dan disuruh minta maaf. “Saya katakan kepada Pak Polisi yang ada di situ, jangankan minta maaf, cium kaki ibupun mau saya lakukan. Maling saja tidak mau mengaku apalagi saya yang bukan maling,”ujarnya dalam pleidoi.
Wanita berprofesi PPAT ini menambahkan dirinya menolak jika dikatakan mengambil kunci rumah ibunya. “Dalam BAP II saksi Soerjamin,satpam keliling menyatakan melihat saya mengambil kunci padahal pada BAP I tidak demikian. Soerjamin sendiri tidak bisa membuktikan di persidangan kunci seperti apa yang saya pegang ditangan saya, sebab ditangan saya hanya ada kunci mobil dan dompet kunci, itupun sudah saya serahkan kepada Maricha karyawan saya,”jelas wanita lulusan UI ini.
Dalam kesempatan tersebut ketua Tim Kuasa Hukum Haryanti, JJ Armstrong Sembiring meminta majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.
“Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan karena menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan,”tegas Armstrong.
Menanggapi pleidoi terdakwa, tim jaksa penuntut umum yang diwakil Anthony Nainggolan meminta waktu untuk memberikan tanggapannya. Untuk itu Majelis Hakim yang diketuai Erlin Hermanto menunda sidang sampai minggu depan untuk mendengarkan penjelasang JPU. (Gahar).
“Maksud kedatangan saya ke rumah ibu saya karena pembantu saya membawa orang sembarangan yang tidak jelas identitasnya ke rumah.Saya selaku anak tentunya mengkhawatirkan keamanan ibunya. Tetapi kemudian saya dipanggil pihak Polres Metropolitan Tebet. Saya dituduh mencuri kunci pintu di rumah ibu saya,” kata Haryanti.
Lebih lanjut ibu dua anak ini mengatakan di Polres Metropolitan Tebet, dirinya diminta untuk mengaku bahwa dirinya maling dan disuruh minta maaf. “Saya katakan kepada Pak Polisi yang ada di situ, jangankan minta maaf, cium kaki ibupun mau saya lakukan. Maling saja tidak mau mengaku apalagi saya yang bukan maling,”ujarnya dalam pleidoi.
Wanita berprofesi PPAT ini menambahkan dirinya menolak jika dikatakan mengambil kunci rumah ibunya. “Dalam BAP II saksi Soerjamin,satpam keliling menyatakan melihat saya mengambil kunci padahal pada BAP I tidak demikian. Soerjamin sendiri tidak bisa membuktikan di persidangan kunci seperti apa yang saya pegang ditangan saya, sebab ditangan saya hanya ada kunci mobil dan dompet kunci, itupun sudah saya serahkan kepada Maricha karyawan saya,”jelas wanita lulusan UI ini.
Dalam kesempatan tersebut ketua Tim Kuasa Hukum Haryanti, JJ Armstrong Sembiring meminta majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.
“Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan karena menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan,”tegas Armstrong.
Menanggapi pleidoi terdakwa, tim jaksa penuntut umum yang diwakil Anthony Nainggolan meminta waktu untuk memberikan tanggapannya. Untuk itu Majelis Hakim yang diketuai Erlin Hermanto menunda sidang sampai minggu depan untuk mendengarkan penjelasang JPU. (Gahar).
HASAN TIRO RINDU KAMPUNG HALAMAN
Jakarta , (Modus.or.id). Rencana kedatangan petinggi GAM Hasan Tiro ke Aceh diharapkan bisa melestarikan perdamaian di Aceh. Kedatangan Hasan Tiro tersebut dianggap merupakan upaya Hasan Tiro untuk melepas kerinduannya atas tanah kelahiran Hasan Tiro.
“Ini merupakan bentuk kerinduan dari HasanTiro setelah 30 tahun lebih meninggalkan indahnya Aceh,”tukas anggota DPR dari Fraksi PAN Imam Syuja dari Banda Aceh melalui hubungan telepon Jumat 10 Oktober 2008.
Imam menambahkan Hasan Tiro adalah sosok yang telah mencatat sejarah tersendiri buat Aceh sehingga Aceh menjadi seperti sekarang ini. ”Jadi kedatangan beliau harus dihargai oleh semua pihak”,pintanya.
Untuk itu, lanjut dia, baik pihak TNI, Polri maupun KPA harus bisa menjaga keamanan Hasan Tiro selama berada di Aceh. Jangan sampai, lanjut dia, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum tersebut untuk meluapkan emosionalnya. “ Ada kelompok-kelompok kecil yang tidak puas dengan hasil MoU, jangan sampai momentum ini dimanfaatkan oleh mereka,”sarannya.
Menurut pria yang tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI ini, sejauh ini belum terlihat adanya motif politis dibalik kedatangan Hasan Tiro tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga perdamaian di Aceh.
“Belum terlihat motif politik disini, yang namanya politik itu kan selalu terselubung. Politik itu tidak hitam-putih, kita bicara perdamaian saja,”tukas pria yang akan kembali aktif dibidang social ini karena mengaku kapok menjadi anggota DPR. (Gahar).
“Ini merupakan bentuk kerinduan dari HasanTiro setelah 30 tahun lebih meninggalkan indahnya Aceh,”tukas anggota DPR dari Fraksi PAN Imam Syuja dari Banda Aceh melalui hubungan telepon Jumat 10 Oktober 2008.
Imam menambahkan Hasan Tiro adalah sosok yang telah mencatat sejarah tersendiri buat Aceh sehingga Aceh menjadi seperti sekarang ini. ”Jadi kedatangan beliau harus dihargai oleh semua pihak”,pintanya.
Untuk itu, lanjut dia, baik pihak TNI, Polri maupun KPA harus bisa menjaga keamanan Hasan Tiro selama berada di Aceh. Jangan sampai, lanjut dia, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum tersebut untuk meluapkan emosionalnya. “ Ada kelompok-kelompok kecil yang tidak puas dengan hasil MoU, jangan sampai momentum ini dimanfaatkan oleh mereka,”sarannya.
Menurut pria yang tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI ini, sejauh ini belum terlihat adanya motif politis dibalik kedatangan Hasan Tiro tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga perdamaian di Aceh.
“Belum terlihat motif politik disini, yang namanya politik itu kan selalu terselubung. Politik itu tidak hitam-putih, kita bicara perdamaian saja,”tukas pria yang akan kembali aktif dibidang social ini karena mengaku kapok menjadi anggota DPR. (Gahar).
TARGETKAN PEMENANGAN PILEG 2009, GOLKAR AKAN GELAR RAPIMNAS
Jakarta - Partai Golkar dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dengan agenda menyusun strategi pemenangan pemilu legislative 2009 mendatang. Rapimnas sendiri akan dilaksanakan berbarengan dengan hari jadi Golkar 17-20 Oktober 2008.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa 7 Oktober 2008. “Rapimnas sesuai dengan tradisi partai dan dilakukan bersamaan dengan hari ulang tahun Golkar 20 Oktober,”jelas Agung.
Agung mengatakan Golkar menargetkan perolehan suara sebsar 30 persen dalam pemilu legislative. Keyakinan tersebut ditambah lagi dengan daftar calon legislative dimana ketentuan caleg dibuat dengan system suara terbanyak. “Kebijakan ini didukung penuh oleh seluruh pengurus DPP dan DPD seluruh Indonesia dan akan dikukuhkan di Rapimnas,”tandas Agung.
Menurut Agung Golkar tengah mempersiapkan kesiapan daerah dalam memenangkan pemilu mendatang. “Semua itu sedang kami bahas termasuk penyiapan strategi dan kebijakan baru,”lanjutnya.
Jumat, 10 Oktober 2008
SITUASI MALAM TAKBIRAN
Situasi pada malam takbiran di seluruh Jakarta sangat ramai menyambut kebahagian dalam kemenangan setelah berpuasa selam satu bulan.
Namun demikian kalau diamati faktor keamanan yang kurang diperhatikan oleh para warga Jakarta, ini terlihat dari gambar yang ditayangkan, lalu dimanakah peran Polisi dalam mengantisipasi keamanan tersebut :
Namun demikian kalau diamati faktor keamanan yang kurang diperhatikan oleh para warga Jakarta, ini terlihat dari gambar yang ditayangkan, lalu dimanakah peran Polisi dalam mengantisipasi keamanan tersebut :
Langganan:
Komentar (Atom)
